Kejaksaan Berhasil Tagih Rp26 Miliar Piutang BPJS Kesehatan

NERACA

Jakarta - Kerja sama BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia berhasil menagih hingga Rp26 miliar piutang dari badan usaha terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kita sudah berikan 3.224 SKK (surat kuasa khusus) di seluruh Indonesia termasuk juga menyelamatkan piutang Rp26 miliar di 2018 di seluruh Indonesia,” kata Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi di kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Kamis (28/3).

BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di 514 kabupaten-kota sejak 2017. Namun pemberian SKK dari BPJS Kesehatan ke Kejaksaan belum optimal dengan hanya 92 Surat Kuasa Khusus.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono mengungkapkan pihaknya telah berhasil memulihkan piutang BPJS Kesehatan dari badan usaha di wilayah DKI sebanyak Rp3,6 miliar dari 76 perusahaan pada 2018.

Pemulihan piutang BPJS Kesehatan tersebut baru 40 persen dari jumlah badan usaha yang memiliki kewajiban pembayaran terkait program JKN.

Bayu menyebutkan beberapa contoh kasus yang disalahgunakan tersebut ialah badan usaha yang baru mendaftarkan separuh pegawainya, badan usaha yang menuliskan gaji yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan sehingga iuran BPJS Kesehatan lebih rendah, badan usaha yang menunggak iuran kepesertaan karyawannya, dan lain-lain.

Bayu menyatakan BPJS Kesehatan menargetkan pemulihan potensi iuran dengan jumlah yang lebih besar dari para badan usaha di 2019.

“Kejaksaan di 514 kabupaten-kota Indonesia kita targetkan 2019 ini lebih dari Rp500 miliar untuk menagihkan pihak-pihak yang punya utang, termasuk badan usaha yang tidak membayarkan dan tidak mendaftarkan kepesertaan pegawainya secara benar,” kata Bayu.

Kemudian Bayu menjelaskan kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan segala permasalahan hukum yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Kesepakatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadllan.“Sebagai penyelenggara jaminan sosial, tentu ada potensi timbul permasalahan hukum yang timbul dari klien, mitra kerja, peserta atau bahkan pihak eksternal. Karena itu, kami juga membutuhkan bantuan hukum dari pihak yang kompeten,” kata Bayu.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jabodetabek turut melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait hal serupa. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan antara Kantor Cabang BPJS Kesehatan se-wilayah DKI Jakarta dengan Kejaksaan Negeri masing-masing wilayah Jakarta.

Menurut Bayu, kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Ruang Iingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum Iainnya, serta konsultasi hukum sesuai kebutuhan BPJS Kesehatan.

“Di samping itu, kerja sama ini kami harapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha. baik di dalam maupun luar pengadilan sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance. Kami juga berharap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga dapat ikut mendorong badan usaha di Jakarta untuk segera menuntaskan kewajibannya untuk mendaftarkan entitas, pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS,” kata Bayu. Ant