Pemerintah Dituding Pelopori Liberalisasi Bank Asing

NERACA

Jakarta – Institute for Global Justice (IGJ) menilai pemerintah menjadi dalang bagi ketidakstabilan perbankan nasional serta sektor riil dan menyebabkan penyaluran kredit terhadap sektor riil tidak optimal dengan memfasilitasi liberalisasi sektor perbankan.

“Ekspansi perbankan asing sangat meluas akhir-akhir ini. Sebelum krisis tahun 98 lalu, kepemilikan bank asing terhadap total aset perbankan hanya 10%. Nah sekarang bisa mencapai lebih dari 50%,” kata koordinator IGJ Herjuno Ndaru di Jakarta, Senin (19/3).

Menurut dia, dampak dari tindakan pemerintah itu menyebabkan ketidakoptimalan perbankan nasional dalam menyalurkan kredit di sektor riil. Sementara itu, langkah pemerintah itu menjadi kontribusi bagi ketidakstabilan yang terjadi saat ini di industri perbankan dan sektor riil. “Data sudah bicara ya, 47 bank dari 121 bank umum yang ada sekarang ini sudah menjadi milik asing,” tambahnya.

Herjuno mengatakan, bank asing secara khusus lebih fokus menjadi bank yang melakukan aktivitas yang menghasilkan fee based income sehingga kurang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan riset Indef 2009 mengungkapkan, bank-bank yang dimiliki pihak asing digabungkan termasuk aset perbankan swasta mencapai sebesar 42,33% dari aset perbankan nasional.

Ternyata, dominasi pihak asing tidak hanya terjadi di aset perbankan, tetapi juga dalam menghimpun dana dari masyarakat. Selisih dana masyarakat yang dihimpun bank milik asing tercatat Rp 120,53 triliun dari besaran dana yang dihimpun bank BUMN.

Herjuno menegaskan dari permodalan menjadi kata utama dalam perjalanan membesarkan UMKM di Indonesia. Kendala ini yang memberikan ruang bagi bank, terutama bank asing untuk ambil bagian. "Kemudahan menjadi nilai jual yang diberikan, tetapi merka tidak sadar jika bunga yang diberikan sangatlah besar, misalnya Bank Danamon yang memberikan bunga hingga 93,5% dan CIMB-Niaga sampai 72% untuk jangka tiga tahun," jelasnya.

Menurut dia, dengan terpinggirnya peranan koperasi maka secara profesionalitas koperasi masih jauh dari bank. "Pemerintah harus menemukan suatu cara agar koperasi mampu eksis dan bersaing dengan bank. Apalagi Membendung bank asing bukanlah suatu perkara mudah bagi Koperasi, namun yang lebih penting, pemerintah harus membuat suatu konsep yang tepat agar Koperasi bisa berjalan sesuai dengan cita-citanya sebagai soko perekonomian nasional," ucapnya.

Kuasai Pasar UKM

Secara terpisah, guru besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengakui, bahwa ekspansi perbankan asing tertuju pada kredit usaha kecil menengah (UKM) yang porsinya lebih tinggi ketimbang perbankan nasional.

“Kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa adanya agunan dari bank asing yang membuat masyarakat lebih tertarik dan mudahnya bank asing mendapatkan izin membuka cabangnya sampai ke pelosok daerah di Indonesia” ujarnya kemarin.

Erani mengatakan, seharusnya BI sebagai regulator membatasi perizinan bank asing untuk masuk sampai ke pelosok daerah.

Selain itu, pengamat perbankan Krisna Wijaya menilai, ekspansi liberalisasi bank asing hingga ke tingkat kabupaten karena dukungan fleksibilitas yang tinggi. “Bank asing kan punya fleksibilitas tinggi tapi tinggi bukan berarti tidak selektif. Mereka tidak dibebankan administrasi atau laporan karena berjalan sendiri. Jadi lebih cepat dalam mencairkan dana tanpa agunan," ujarnya.

Menurut pantauan Krisna, seharusnya dalam pemberdayaan kredit kecil menjadi tanggungjawab dan wewenang pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk. “Jadi penyaluran KUR jangan terpusat di bawah LPKD saja. LPKD bisa untuk menangani modalnya, nanti pemerintah tunjuk lagi siapa yang ngurus administrasi hingga pencarian nasabah. Jemput bola ke pasar-pasar atau tempat-tempat yang banyak bisa nyerap KUR secara gratis. Ini bisa mengoptimalkan penyaluran KUR”, tandasnya.

Sekjen Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Herman Heru Suprobo mengatakan, kebijakan dan regulasi di Indonesia ternyata memberikan keleluasaan bagi ekspansi bank asing yang akhirnya menguasai sektor usaha kecil menengah (UKM).

Menurut Herman, kenyataan tersebut terkait dengan era globalisasi yang memberikan persaingan yang kompetitif bagi bank-bank nasional, sehingga memberikan kesempatan bagi bank-bank asing untuk ekspansi ke sektor UKM bahkan sampai pada pasar retail. maya/yahya/iwan/fba

Related posts