Ekonom: Infrastruktur RI Masih Tertinggal di ASEAN

Jakarta-Pengamat ekonomi senior UI Faisal Basri mengakui, infrastruktur di Indonesia memang jauh tertinggal dibanding negara lain dan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. "Memang Indonesia serba tertinggal dari sisi infrastruktur di ASEAN semua jenis infrastruktur di sini di bawah rerata ASEAN," ujarnya di sebuah seminar di Jakarta, Kamis (28/3)

NERACA

Namun demikian, Faisal menggarisbawahi pembangunan infrastruktur tidak mungkin seluruhnya mengandalkan uang negara (APBN). Menurut dia, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa porsi APBN untuk pembangunan infrastruktur hanya 63%. Sisanya 37%, pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain yang kreatif melalui berbagai skema serta melibatkan swasta di dalamnya.

Namun demikian, pada kenyataannya keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur masih sangat minim. Bahkan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. "Karena APBN terbatas jadi swasta ikut bangun, tapi realisasinya ketikutsertaan swasta hanya 9%, jadi dari 37% realisasinya 9%. Kalau kita lihat 2006-2010 swastanya masih 19% lalu sekarang turun jadi 9%. Jadi ini ironi, peranan pemerintah pusatnya naik, tapi swastanya (turun)," ujarnya.

Dia melanjutkan, seharusnya pemerintah lebih gencar menawarkan skema public private partnership (PPP) supaya dana APBN dapat lebih difokuskan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan program lainnya yang langsung menjangkau masyarakat. "Supaya anggaran negara untuk kemiskinan saja, pokoknya yang langsung menohok masyarakat," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Selain itu, dia menekankan nafsu membangun infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia. Jangan hanya karena meniru negara lain yang telah lebih dahulu maju dengan salah satu infrastrukturnya.

Indonesia, menurut dia, dengan identitasnya sebagai negara maritim seharusnya menggenjot infrastruktur laut untuk menciptakan konektivitas antar daerah dan antar pulau. "Tidak masalah pembangunan infrastruktur ini, tapi masalahnya kok begini? Indonesia kalau bangun infrastruktur jangan tiru China, kalau China kereta cepat jangan tiru kereta cepat , jangan tiru Malaysia, Singapura, Thailand. Kita ini negara maritim yang menyatukan 17.504 pulau adalah laut jadi infrastruktur laut harus jadi back bone-nya, yang lain ikut," ujarnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Infrawati mengatakan, sudah banyak pencapaian yang diraih dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meski demikian, daya saing atau competitiveness index infrastruktur Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia.

"SMIers ini pasti adalah mereka yang paling tidak, pernah ke luar negeri. Lihat tetangga kita tidak usah jauh-jauh, Malaysia. Kalau dilihat dari global competitiveness index infrastrukturnya saja mereka ada di rangking 30, kita ada di rangking 71," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data Global Competitiveness Index (GCI) 2018, tingkat daya saing Indonesia berada di peringkat 45 dari 140 negara di dunia, sementara Malaysia berada di peringkat 25. Khusus untuk bidang infrastruktur, Indonesia berada di peringkat 71, sedangkan Malaysia di peringkat 30.

"Anda semua mungkin akan beragumentasi bahwa Malaysia (negara dengan luas wilayah) lebih kecil, mereka tidak punya belasan ribu pulau, penduduknya tidak besar, dan lainnya. Anda sangat mudah mencari alasan panjang untuk katakan ya memang kita (Indonesia) 71 dan di sana 30," ujarnya.  

Daya Saing

Namun, menurut Menkeu, semua itu seharusnya tidak menjadi pembenaran bagi Indonesia untuk rela tertinggal jauh tingkat daya saingnya dari negara tetangga. Justru, baginya, itu semua merupakan tantangan yang perlu ditaklukkan dan akan membuat masyarakat Indonesia bangga bila bisa menaklukkannya.

"Jangan pernah memiliki karakter untuk selalu mencari alasan dulu untuk tidak melalukan sesuatu. Anda mungkin katakan ini terlalu sulit, ini terlalu struktural, terlalu fundamental, tolong apapun alasannya yang mengurangi semangat, buat jadi solusi," ujarnya.  

Lebih lanjut ia mengatakan Indonesia sejatinya mampu mengejar berbagai ketertinggalan dari negara lain, termasuk soal daya saing. Maka dari itu, pemerintah berusaha memberikan solusi dan mengejarnya. Mulai dari pembangunan infrastruktur, industri, hingga sumber daya manusia.

Khusus infrastruktur, Menkeu menekankan infrastruktur suka tidak suka memang merupakan modal dasar bagi Indonesia untuk bisa mengejar berbagai ketertinggalan. Tujuannya, tidak hanya untuk menghubungkan masyarakat antar pulau, namun menarik investor agar mau ikut mengembangkan ekonomi Tanah Air.

Pasalnya, Indonesia memiliki keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Maka, pemerintah perlu putar otak agar bisa memperoleh pembiayaan pembangunan. Misalnya, melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA), dan lainnya.

Sri Mulyani menuturkan, saat ini PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memiliki banyak SDM millenial yang memiliki semangat besar untuk melakukan perubahan-perubahan. Dia pun meminta, SMI dapat terus bergerak dan memerangi sikap mencari-cari alasan.

"Saya berharap semangat muda dari SMI adalah semangat yang tadi ditunjukkan dengan lagu, dengan bahkan pengibaran bendera menyanyikan Indonesia Raya. Bahkan dari sisi doanya dan gerakan kita semuanya adalah ingin membangun semangat, memerangi sikap kita untuk selalu mencari alasan bahwa ini tidak bisa dan terlalu sulit bangun infrastruktur," ujarnya.

Meski demikian, Menkeu memberi apresiasi terhadap PT SMI (Persero) atas pencapaian memberikan pendanaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 553 triliun selama 10 tahun berkarya. Saat didirikan, SMI hanya memiliki modal pendanaan sebesar Rp 1 triliun. "Betapa pencapaian dalam 10 tahun dimulai dengan Rp 1 triliun dan sekarang sudah bisa mendanai lebih dari Rp 553 triliun proyek luar biasa memang," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, pendanaan ini tidak cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah dana yang diberikan oleh negara untuk infrastruktur. Dengan demikian, dia meminta, SMI tidak cepat puas dan terus berkarya mengatasi pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pada bagian lain, Dirut PT SMI, Emma Sri Hartini mengatakan pendanaan proyek sebesar Rp 553 triliun mencapai multiplaier effect sebanyak 18 kali. Pembiayaan itu juga diiringi dengan biaya portofolio pengembangan infrastruktur mencapai sebesar Rp 653 triliun, jasa advisory sebesar Rp 546 triliun serta proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha yang mencapai Rp 51 triliun. "Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan percepatan delivery-nya lebih baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi sektor pembiayaannya juga semakin beragam. Meski begitu, masih didominasi oleh pembiayaan disektor infrastruktur jalan, jalan tol, maupun ketenaga listrikan dan sektor-sektor lain yang serupa. "Kedepan kami prioritaskan dan beri dukungan lebih kepada sektor-sektor kesehatan dan pendidikan dengan terus memajukan pembangunan infrastruktur dasar," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…