Jakarta-Ekonom senior UI Faisal Basri menilai pemerintah terlalu boros dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama empat tahun terakhir. Hal ini terbukti dari kenaikan anggaran belanja barang yang dianggap signifikan. Sementara itu, Kemenkeu mencatat total aset pemerintah pusat telah menembus Rp6.214 triliun pada akhir 2018 (unaudited), meningkat 20,35% dibandingkan nilai aset dalam tiga tahun terakhir.

NERACA

Penilaian Faisal tersebut berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang menunjukkan peningkatan belanja modal mencapai 51,97% dalam kurun waktu empat tahun.
Pada 2014, realisasi belanja barang tercatat Rp175,14 triliun, kemudian melonjak drastis menjadi Rp 336.97 triliun pada 2018.

Padahal, menurut dia, belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja. Dengan demikian, anggaran pemerintah habis untuk barang-barang yang terpakai selama satu tahun anggaran saja. "Saya kaget ini dengan belanja barang, pemerintah ini kelihatan boros banget," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/3).

Selain belanja barang, dia juga mengaku kaget pemerintah juga mengalami pembengkakan di pos belanja lain, yakni pembayaran bunga utang. Pada 2014, pembayaran bunga utang tercatat Rp133,44 triliun, meningkat signifikan 93,41% menjadi Rp258,09 triliun pada 2018.

Melihat kondisi tersebut, Faisal mempertanyakan utang yang ditarik pemerintah dalam empat tahun terakhir. Dia menduga utang pemerintah selama ini memang 'lari' ke hal yang tak produktif. Sekadar informasi, posisi utang outstanding pemerintah per akhir 2018 ada di level Rp4.418,3 triliun, meningkat 69,34% dari Rp2.609 triliun pada akhir 2014. "Akibatnya, pembayaran bunga ini akhirnya bikin pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk meningkatkan belanja lain yang lebih penting," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Adapun susunan belanja, menurut dia, memang perlu diperhatikan pemerintah lantaran ini mencerminkan pengelolaan utang. Faisal beralasan Indonesia menganut postur anggaran yang defisit, sehingga selisih antara penerimaan dan pengeluaran negara harus ditutup dengan utang. Artinya, pengelolaan utang yang baik akan tercermin dari pos belanja yang efektif.

Faisal berdalih kenaikan anggaran signifikan dalam empat tahun seharusnya juga terjadi pada pos belanja modal. Ini mengingat fokus pemerintahan Jokowi-JK yang berkutat di infrastruktur dengan komponen belanja modal. Namun nyatanya, realisasi belanja modal hanya naik 25,97% dari Rp146,75 triliun (2014) menjadi Rp184,87 triliun pada 2018.

Faisal juga mengaku prihatin dengan pembayaran bunga utang yang cukup besar nilainya, dimana seharusnya itu bisa dialokasikan bagi belanja pegawai. Memang, belanja pegawai pada 2014 tercatat Rp243,72 triliun dan naik 42,26% menjadi Rp346,72 triliun. Namun, dalam rentang 2015 hingga 2019, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak pernah naik gaji. Tahun ini, abdi negara sejatinya mengalami kenaikan gaji, namun besarannya pun hanya 5%. "Jadi tidak kami sadari bahwa pemerintah ini benar-benar boros sekali," ujarnya.

Meski demikian, Asisten Staf Khusus Presiden Indra Sakti Lubis mengatakan kenaikan belanja barang ini ada kaitannya dengan aturan pemerintah. Sebagai contoh, dulu bantuan sosial tidak termasuk dalam belanja barang. Namun, mengacu pada Peraturan Menkeu No 114 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Anggaran, bantuan sosial kini dimasukkan ke dalam kategori belanja barang oleh pemerintah.

Secara logika, tentu penambahan satu pos anggaran menyebabkan nilai belanja barang akan semakin tinggi. "Jadi ada kemungkinan juga karena perubahan nomenklatur," ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkeu mencatat total aset pemerintah pusat telah menembus Rp6.214 triliun pada akhir 2018 (unaudited), meningkat 20,35% dibandingkan nilai aset dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data Kemenkeu, nilai aset pemerintah pusat pada 2015 sebesar Rp5.163 triliun. Kemudian, pada 2016, aset pemerintah menanjak Rp5.456 triliun dan 2017 sebesar Rp5.947 triliun. "Tren peningkatan nilai aset tersebut mencerminkan semakin baiknya pengelolaan fiskal di mana belanja negara tidak hanya digunakan untuk belanja operasional tetapi juga aset yang bermanfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara penyampaian LKPP 2018 (anudited) dan rapat pembuka pemeriksaan LKPP 2019 di Kantor Pusat BPK, Rabu (27/3).

Sri Mulyani mengungkapkan sebagian peningkatan aset utamanya berasal dari belanja modal yang dilakukan pemerintah. Namun, total aset tersebut belum memasukkan seluruh hasil revaluasi aset terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang masih dilakukan pemerintah.

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya telah merampungkan hasil revaluasi aset terhadap 945.460 item BMN yang diperoleh sejak Indonesia merdeka hingga Desember 2015. Untuk aset yang diperoleh pada 2016 dan 2017, harga perolehan masih dianggap aktual.  "Kami belum melakukan revaluasi secara keseluruhan karena masih akan menunggu audit dari BPK. Ada beberapa aspek yang perlu diteliti dan saya senang itu akan dilakukan," ujarnya.

Adapun, jumlah aset pemerintah pusat dibiayai dari total utang (liabilitas) dan ekuitas dalam neraca keuangan pemerintah pusat. Total utang tercatat Rp4.855 triliun dan ekuitas Rp1.358 triliun.

Asing Kuasai SBN

Sementara itu, rasio kepemilikan investor asing atas surat berharga negara (SBN) yang dikeluarkan RI diketahui yang tertinggi di dunia. Menurut Faisal, kondisi ini membuat RI rentan dengan aksi arus modal keluar (capital outflow) jika terjadi gejolak ekonomi dunia.

Berdasarkan data Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu per Februari 2019, posisi SBN pemerintah mencapai Rp3.775,79 triliun, diantaranya 72,12% atau senilai Rp2.723,13 triliun berdenominasi rupiah.

Sementara, di antaranya 38,03% kepemilikan SBN rupiah dimiliki oleh asing. Angka ini lebih tinggi dari negara-negara lain, seperti China dan India di angka 4%, Thailand 15,7%, Brazil 16%, Turki 18%, dan Malaysia sebesar 24,6%.  

"Tidak ada satu negara lain pun yang surat utang pemerintahnya dalam local currency setinggi Indonesia. Jangan di-underestimate (meremehkan) hal ini. Indonesia ini lebih rentan kalau ada gejolak, asingnya bisa menjual, dan ini perlu digarisbawahi," tutur Faisal.  

Memang menurut dia, kondisi ini sejatinya konsekuensi dari perubahan pola utang pemerintah pasca krisis moneter 1998. Pada zaman orde baru, pengelolaan utang jauh lebih sederhana. Sebab, pinjaman dilakukan secara bilateral dan multilateral, sehingga sentimen eksternal tak mempengaruhi risiko utang Indonesia.

Meski demikian, dia tetap mengapresiasi Menkeu Sri Mulyani karena bisa mengelola utang dengan baik. Salah satu bukti pengelolaan yang baik, lanjut dia, adalah tren pertumbuhan ekonomi yang terus membaik di tengah risiko global yang bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, termasuk sisi fiskal.

Meski utang zaman orde baru ini tidak selamanya lebih nikmat, menurut Faisal, utang zaman dulu juga punya dampak negatif. Misalnya, Indonesia selalu didikte ini-itu acap kali menarik utang. Tetapi saat ini, Indonesia bisa lebih bebas dari tekanan dan konflik kepentingan luar karena lebih banyak berutang dari SBN. bari/mohar/fba