NERACA

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam balasan, atau retaliasi, kepada Uni Eropa jika kawasan itu memboikot produk kelapa sawit Indonesia. Menurut Wapres, industri kelapa sawit merupakan salah satu industri besar di Indonesia yang menyangkut sekitar 15 juta orang yang bekerja langsung maupun tidak langsung di komoditas itu.

"Kalau seperti tadi, oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (27/3).

Kalla menjelaskan Indonesia dan Eropa merupakan pasar yang besar. Dia mengatakan jika Eropa menahan produk minyak sawit Indonesia melalui aturan, pemerintah juga bisa melakukan upaya yang sama kepada produk asal Eropa. "Biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada," jelas JK.

Pemerintah juga akan mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit. Tujuan delegasi itu yakni memberikan tanggapan atas rancangan peraturan Komisi Eropa yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Komisi Eropa telah memutuskan bahwa budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan. Komisi tersebut juga telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya. Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap "scrutinize document" dalam waktu dua bulan ke depan. Hal itu berpotensi memberikan dampak negatif bagi kepentingan produsen minyak kelapa sawit utama seperti Indonesia dan Malaysia.

Sementara itu, ekonom Indef Aviliani menyebut perundingan bilateral merupakan kunci Indonesia dalam menghadapi diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa. "Sekarang ini Indonesia tidak boleh melawan, karena di era Trump saat ini justru merupakan era di mana masing-masing negara memproteksi dirinya sendiri. Justru yang harus kita lakukan adalah pendekatan bilateral," ujar Aviliani.

Dia menjelaskan bahwa pendekatan bilateral tersebut harus dilakukan dalam mekanisme antarnegara atau Government to Government (G to G), bukan lagi antarpengusaha atau Business to Business (B to B).

"Kalau B to B, kita pasti akan mendapat tantangan yang berat, jadi harus G to G. Bagaimana caranya? G to G merupakan mekanisme Government to Government. G to G harus tahu misalnya Pakistan ingin ikut-ikutan melakukan diskriminasi terhadap kelapa sawit, kita mungkin bisa melakukan negosiasi dengan melakukan impor gula dari sana, asalkan sawit kita jangan terkena. Jadi memang harusnya upaya bilateral kita diperkuat," ujar Aviliani.

Untuk memperkuat upaya bilateral tersebut, lanjutnya, maka tugas duta besar saat ini harus berubah dalam rangka mencari tahu apa yang bisa digali dari negara lain dan apa yang bisa dijual oleh Indonesia.

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Umum II Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Susanto Yang mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah yang melawan kebijakan diskriminatif terhadap CPO Indonesia oleh Uni Eropa. Meski porsi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa hanya sekitar 3 - 4 juta ton per tahun dan hal itu tidak berdampak langsung, namun secara psikologis pasar akan berdampak pada negara lainnya.

“Kami sangat mendukung sikap pemerintah tidak tunduk dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang tetap berkukuh dengan keputusannya untuk menurunkan penggunaan bahan bakar berbasis CPO secara bertahap hingga 2030,” ujarnya. munib