Holding Perumahan Molor Tunggu Momentum Pilpres Berlalu

NERACA

Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menyebut pembentukan holding BUMN Perumahan dan Pengembang Kawasan akan molor sambil menunggu momentum Pilpres berlalu.

Direktur Utama WIKA Tumiyana dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (25/3), secara teknis tidak ada kendala dalam pembentukan holding yang tadinya ditargetkan rampung pada pertengahan Februari lalu itu."Semua persiapan sedang dijalankan, tidak ada kendala kok," kata dia.

Meski begitu, Tumiyana berharap pembentukan holding itu bisa rampung masa akhir masa Pilpres."Kita sih harapannya rampung pada masa akhir Pilpres. Jadi begitu Pilpres rampung, mudah-mudahan itu holding juga rampung. Tinggal lihat suasananya saja," tutur Tumiyana.

Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan dipimpin Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) di mana WIKA, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero) akan menjadi anggotanya.

Sebagai persiapan awal melebur dalam Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan, WIKA dan Pembangunan Perumahan (PP) telah sepakat untuk melepas status Persero mereka.

Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan dibentuk sebagai upaya antisipasi pembangunan dan pengembangan kawasan yang akan semakin gencar dilakukan di masa mendatang. Pembentukan Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan juga dilakukan pemerintah untuk mengatur bisnis yang "bertumpukkan" antara satu kontraktor dan kontraktor lainnya.

Sebelumnya, Sebagai anggota Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA pada Senin lalu (28/1) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengubah status Persero menjadi Non-Persero. Ada pun PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk akan menyusul proses yang sama untuk melepas status Persero.

Kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengungkapkan alasan memasukkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) ke dalam Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan. WIKA sudah dikenal publik sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang telah membangun sejumlah infrastruktur mulai dari jalan tol, jembatan, hingga jalur MRT dan LRT.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menjelaskan proses pembentukan holding BUMN melibatkan sejumlah kementerian terkait. Persetujuan dari kementerian atas draft Peraturan Pemerintah dibutuhkan guna diterbitkannya akta inbreng atau akta pengalihan aset.

"Sekarang sudah di Kementerian Keuangan. Pemprakarsa PP adalah Menteri Keuangan, baru didiskusikan. Selanjutnya nanti ke Sekretariat Negara dan diterbitkan PP-nya. Baru naik ke Presiden," kata dia.

Aloysius menjelaskan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan akan semakin gencar dilakukan sehingga membutuhkan dukungan kuat BUMN melalui pembentukan holding. Ia menambahkan, pembentukan Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan serta Holding Infrastruktur juga dilakukan pemerintah untuk mengatur bisnis yang "bertumpukan" antara satu kontraktor dan kontraktor lainnya.

"Kontraktor besar yang satu dengan yang lain itu hampir sama, sebagian besar bisnisnya 'overlapping' sehingga ke depan kami ingin menata inti bisnis mereka," ujar dia. Mohar/Ant