Jakarta-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan laporan kajian pembangunan rendah karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiatives (LCDI). PRK tersebut akan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024. Indonesia tercatat menjadi negara pertama yang menerapkan model PRK dalam rencana kerja pemerintahan.

NERACA

Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, karena tahun ini merupakan tahun politik di mana ada pemilihan presiden, maka kedua pasangan calon harus memperhatikan PRK dalam merumuskan visi misinya.

"PRK ini akan menjadi arus utama di dalam perencanaan 5 tahun ke depan atau RPJMN 2020 - 2024 yang kerangka teknokratiknya sedang kami finalisasi. Dan tentunya nanti setelah diketahui pemenang dari pemilu kita berharap ini akan menjadi bagian dari RPJMN yang dituangkan dalam peraturan presiden," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/3).

Menurut Bambang, sebelum masa kampanye dimulai pihaknya telah memaparkan mengenai PRK tersebut kepada kedua belah pihak yaitu kubu Jokowi dan kubu Prabowo di Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Jadi waktu kampanye baru mulai bulan September atau Oktober kami sudah paparan di KPU mengenai RPJMN 2020-2024 yang teknokratik dan sudah kami tekankan bahwa RPJMN ini isinya adalah yang LCDI," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan siapapun Presidennya saat menjalankan roda pemerintahan harus berpegang pada PRK tersebut. "Jadi kami sudah tekankan bahwa siapapun nanti yang akan menjalankan pemerintahan harus memperhatikan LCDI ini. Jadi sudah kami sampaikan kepada masing-masing timses dua-duanya," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Bambang menuturkan, pemerintah Indonesia sangat menyadari manfaat yang dapat dipetik dengan mengubah pendekatan pembangunan menjadi pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

"Untuk itu, Bappenas telah berupaya mengarusutamakan kerangka kerja PRK dan kita membutuhkan upaya yang lebih masif lagi. PRK harus menjadi upaya lintas sektor dan harus dijalankan bersama melalui komunikasi secara luas oleh berbagai pihak di semua tingkatan. Saat ini, kita harus bersama-sama menjalankan perubahan menuju PRK,"ujarnya dalam acara peluncuran laporan kajian pembangunan rendah karbon Indonesia, kemarin.

Menurut mantan Dekan FEB UI itu, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh melalui PRK. Di antaranya adalah menghasilkan produk domestik bruto (PDB) rata-rata sebesar 6% per tahun hingga 2045, lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan saat ini. PRK juga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 43% pada 2030, melebihi target penurunan emisi lndonesia yang diniatkan (National Intended Contribution-NDC).

Sejumlah terobosan ini tertuang dalam laporan yang berjudul “Pembangunan Rendah Karbon Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia”, yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas melalui inisiatif pembangunan rendah karbon (Low Carbon Development Initiatives-LCDI) dengan melibatkan para mitra pembangunan, institusi riset baik di tingkat nasional maupun internasional, dan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil laporan yang disusun melalui proses teknokratis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024.

"Untuk pertama kalinya, lndonesia secara sistematis mengarusutamakan PRK ke dalam perencanaan pembangunan. Kemajuan pertumbuhan kita tidak hanya diukur oleh PDB, tetapi juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial. Transformasi ini menggembirakan sekaligus menantang," tutur dia.

Dengan adanya PRK, menurut Bambang, pertumbuhan ekonomi akan bertambah atau terdorong. "PRK adalah intinya kita tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan dengan tetap menjaga lingkungan. Jadi kita intinya pembangunan yang menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan," ujarnya.

Bambang mengatakan, PRK akan diterapkan sebab aspek lingkungan harus dikedepankan saat melakukan pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah menjadi komitmen global dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hingga 2030.

"Ya tentunya kita mengejar yang paling baik ya mengejar sesuatu yang ideal yaitu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dengan greenhouse emission yang lebih rendah. Karena kita menemukan bahwa kalau greenhouse emission ini atau pencemaran lingkungan tidak kita atasi maka yang terjadi justru perlambatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Bambang mengingatkan, kerusakan lingkungan bukan terjadi karena perekonomian yang maju. Justru lingkungan yang rusak akan menghambat laju perekonomian suatu bangsa."Jadi harus ada upaya atau intervensi agar kita menurunkan emisi sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi. Jadi kita balik, bukan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan emisi, tapi kalau kita turunkan emisi, pertumbuhan ekonominya yang akan bertahan atau lebih tinggi," ujarnya.

Partisipasi Penuh

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Wapres Boediono menegaskan keberhasilan PRK sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi penuh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta baik di dalam maupun luar negeri, serta masyarakat luas. "PRK juga dapat menciptakan serangkaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujarnya.

Menurut Boediono. pada 2045, kemiskinan ekstrem dapat diturunkan dari 9,8% dari total populasi pada 2018 menjadi 4,2%. Lebih dari 15,3 juta pekerjaan tambahan yang lebih hijau tercipta dengan pendapatan lebih baik. Kualitas udara dan air yang membaik juga dapat mencegah 40 ribu kematian setiap tahunnya. "PRK juga mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan dan menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah," ujarnya.

Diperkirakan total nilai tambah PDB mencapai US$5,4 triliun, dan investasi yang dibutuhkan untuk rasio PDB lebih rendah dibandingkan dengan bisnis seperti biasa. Inisiatif PRK juga menjadi dasar mengidentifikasi kebutuhan investasi ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan kebijakan yang jelas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, investasi dan struktur pembiayaan inovatif dapat terwujud.

Beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia, antara lain: peningkatan bauran EBT 30 persen pada 2045, penurunan intensitas energi 3,5% pada 2030 dan 4,5%n pasca 2030, penegakan hukum terhadap moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan dan lahan gambut, peningkatan target reboisasi lebih dari tiga kali lipat, pemenuhan target air, perikanan, dan keanekaragaman hayati, dan peningkatan produktivitas lahan 4% per tahun. Dengan intervensi tersebut, pemerintah Indonesia dapat mempertahankan penurunan emisi GRK dalam jangka panjang, sehingga pada 2045 emisi diproyeksikan dapat turun sebesar 75%. bari/mohar/fba