YLKI Minta KPPU Percepat Investigasi Dugaan Kartel Tiket Pesawat

YLKI Minta KPPU Percepat Investigasi Dugaan Kartel Tiket Pesawat

NERACA

Jakarta – Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mempercepat hasil penyelidikan terkait dugaan kartel tiket pesawat.

"Ya sekarang kita tunggu saja, kan KPPU sedang lakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel atau tidak. Karena kalau ada dugaan kartel artinya pelanggaran dan itu bisa didenda. Dan dugaan kartel menjadi rasional karena sekarang kan ada 2 pemain besar yaitu Garuda Group dan Lion Group. Itu masuk akal disitu,” jelas Tulus kepada Neraca di Jakarta, Rabu (27/3).

Lebih lanjut Tulus mengatakan, masih mahalnya harga tiket pesawat bukan hanya disebabkan harga avtur. Menurutnya, ada kemungkinan lain perihal harga tiket pesawat yang kini masih tinggi di lapangan."Saya kira persoalan tiket bukan soal avtur. Itu hanya dikambinghitamkan. Toh kemarin sudah diturunkan kan tiket pesawat di Soeta lebih murah dibanding Singapura 26 persen. Toh tiket tidak turun juga. Jadi bukan karena avtur. Jadi mau semurah apa lagi?" tukasnya.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih terus menyelidiki dugaan permainan harga atau kartel dalam penetapan tarif tiket pesawat untuk penerbangan dalam negeri."Seperti kasus maskapai, pesan tiket maskapai kargo segala macam. Itu sedang kami masuk dalam tahap penyidikan," kata Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi.

Beberapa waktu lalu, KPPU mengaku telah memanggil sejumlah maskapai nasional guna meminta keterangan lebih lanjut soal dugaan kartel ini. Maskapai yang mulanya hendak dipanggil antara lain Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, Wings Air, dan Batik Air. Pihaknya sudah melakukan penyelidikan dan tinggal memasuki tahap penguatan saja untuk kemudian dinaikan menjadi pemberkasan. Namun, dia belum mau berkomentar lebih banyak. Mohar/Iwan

 

BERITA TERKAIT

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…