NERACA

Jakarta – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah membenahi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sehingga bisa naik  di tingkat petani. Ketua Apkasindo Alfian mengatakan harga TBS sawit saat ini sekitar Rp1.100 hingga Rp1.500 per kilogram (kg) di tingkat petani atau turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp1.500/kg. "Kami berharap agar pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, " katanya.

Dia berharap harga TBS tingkat petani kembali stabil di kisaran Rp1.400-Rp1.500 per kg sehingga petani mendapatkan keuntungan dan menyisihkan pendapatan untuk produktivitas sawitnya.

Peningkatan harga itu, tambahnya, tidak hanya untuk para petani mandiri saja, tapi juga perusahaan kelapa sawit di dalam negeri. Terkait hal itu, dia juga mendorong petani untuk melakukan kemitraan dengan pabrik kelapa sawit (PKS) sehingga dapat memperoleh harga sawit yang bagus. "Selama ini petani banyak yang belum melakukan kemitraan dengan PKS, kalau tidak melakukukan kemitraan tidak akan mendapatkan harga yang bagus," katanya.

Selain itu lanjutnya, pihaknya akan mendorong petani sawit melalui koperasi untuk mengembangkan pabrik kelapa sawit sehingga mereka bisa menentukan harga TBS. "Petani belum berdaya menentukan batas harga (TBS) selama ini ditentukan oleh PKS," katanya.

Pada kesempatan itu Alfian yang terpilih sebagai Ketua dalam Munas ke IV Apkasindo itu menyatakan, tidak sedikit pihak yang ingin menggoyang Apkasindo dengan berbagai cara baik dari dalam ataupun dari luar, tapi semua itu bisa dimusyawarahkan.

Oleh karena itu, tambahnya, ke depan pihaknya ingin mengembalikan "roh" Apkasindo serta mengangkat derajat petani kelapa sawit. "Untuk itu kita menggelar Pra Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Disitu para petani yang tersebar dari Aceh hingga Papua melalui DPW-nya akan mengungkapkan masalah-masalahnya dan akan kita pecahkan masalahnya bersama-sama," katanya.

Wakil Ketua Umum II Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Susanto Yang mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah yang melawan kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa.

“Kami sangat mendukung sikap pemerintah tidak tunduk dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang tetap berkukuh dengan keputusannya untuk menurunkan penggunaan bahan bakar berbasis CPO secara bertahap hingga 2030,” ujarnya di sela-sela kegiatan 3rd Borneo Forum yang digelar Gapki se- Kalimantan di Pontianak, disalin dari Antara, di Jakarta.

Ia menjelaskan meski porsi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa hanya sekitar 3 - 4 juta ton per tahun dan hal itu tidak berdampak langsung, namun secara psikologis pasar akan berdampak pada negara lainnya. “Kekhawatiran kita dengan adanya kebijakan yang diskriminatif tersebut jika dibiarkan maka akan menular ke negara lainnya,” papar dia.

Lanjutnya, terhadap langkah pemerintah yang akan membawa persoalan tersebut ke World Trade Organization (WTO) PBB juga sudah sangat tepat. "Kami mendukung mendukung penuh upaya pemerintah termasuk membawa hal ini ke WTO. Semoga ini memberikan yang terbaik untuk industri kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dan produktivitasnya tinggi," paparnya.

Selain perlawanan terhadap persaingan minyak dunia dan kebijakan diskriminatif, pihaknya juga sangat mendukung upaya pemerintah untuk memperluas pasar dalam negeri, seperti dengan adanya kebijakan B20.

"Dengan pasar dalam negeri luas dengan kebijakan B20 tentu kita tidak akan tergantung lagi dengan negara luar. Itu tentu berdampak pada petani sawit dan penghasil sawit di Indonesia," ucapnya.

Menurut dia, dengan adanya kebijakan B20 maka mampu menyerap CPO mencapai 6 juta ton per tahun. “Apalagi dengan wacana mau meningkatkan menjadi B30, itu bisa menyerap 9 juta ton CPO per tahun. Kita sangat mendukung upaya pemerintah. Kita tahu industri sawit saat ini menjadi sumber devisa terbesar Indonesia,” sebutnya.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pihaknya berpotensi untuk membawa kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ke lembaga Organisasi Perdagangan Sedunia (WTO).

"Begitu Parlemen Uni Eropa mengadopsi ini dan berarti sudah resmi, maka Indonesia bertekad akan membawa ini ke WTO," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kementerian Luar Negeri.