KPPU Panggil Kemendag dan Kementan - PERTANYAKAN KEBIJAKAN IMPOR BAWANG PUTIH

Jakarta-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait kebijakan yang diberikan kepada Perum Bulog untuk impor 100.000 ton bawang putih pada tahun ini.

NERACA

Menurut anggota Komisioner KPPU Guntur Saragih, KPPU akan mendalami adanya potensi persaingan tidak sehat dari impor bawang putih ini. Sebab, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 mewajibkan importir untuk melakukan penanaman bawang putih sebesar 5 % dari kuota impornya.

Namun dalam impor yang dilakukan oleh Perum Bulog, ketentuan ini tidak diwajibkan. "Kan Kementan harusnya minta tanam 5%, kalau Bulog yang impor enggak," ujarnya di Kantor KPPU, Senin (25/3).

Menurut dia, hal ini menjadi tidak adil bagi importir lain yang wajib melakukan penanaman bawang putih. "KPPU mendorong agar perlakuannya sama dengan yang lain. Kalau memang langka dan darurat, maka volumenya hanya untuk kelangkaan," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Oleh sebab itu, KPPU akan memanggil Kementan dan Kemendag untuk mengkonfirmasi masalah ini. KPPU belum bisa mengambil kesimpulan apakah ada unsur pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat atau tidak sebelum adanya penjelasan dari dua kementerian tersebut. "Soal bawang putih, KPPU akan memanggil Kemendag dan Kementan, kita mau minta penjelasan kalau memang ada kelangkaan," tegas dia.

Sebelumnya peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Sugiyono Madelan mengingatkan, rencana pemerintah untuk melakukan impor bawang putih berpotensi menimbulkan ekonomi rente yang hanya menguntungkan segelintir pihak. "Kalau itu dilakukan pemerintah, hanya melahirkan motif rente-rente ekonomi," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/3).

Ekonomi rente merupakan kerja sama saling menguntungkan antara oknum pengusaha yang menyediakan modal dengan oknum pejabat yang menerbitkan fasilitas perizinan.

Sugiyono menjelaskan, jika impor hanya dilakukan pemerintah, hal ini dapat membuat persaingan usaha menjadi tidak kompetitif dan membuat produk bagus dari luar terhambat masuk ke dalam negeri. Selain itu, kondisi ini dapat membuat kesempatan swasta dalam melakukan impor dan bersaing secara sehat menjadi terbatas.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengingatkan agar kebijakan impor bawang putih tidak sampai menyebabkan terjadinya monopoli.

Untuk itu, dia mengharapkan agar swasta bisa mendapatkan kesempatan yang serupa dan adil, apalagi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk bawang putih banyak yang belum keluar. "Supaya harga itu juga bisa kompetitif," ujarnya mengenai penugasan impor bawang putih yang akan dilakukan oleh Bulog.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi terbatas, pemerintah berencana untuk melakukan impor bawang putih sebesar 100.000 ton dari China sebagai upaya stabilisasi harga.

Saat ini, komoditas pangan tersebut mengalami kenaikan harga hingga rata-rata mencapai Rp45.000-Rp50.000 per kg di tingkat pedagang karena berkurangnya pasokan.

Penugasan Bulog

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, impor bawang putih sebanyak 100 ribu ton melalui penugasan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan datang bulan ini. Impor tersebut akan datang dari China.

Menurut dia, China dipilih karena negara tirai bambu itu satu-satunya negara yang selama ini memang mengekspor bawang putih ke Indonesia. Berdasarkan data statistik impor 2018 Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor bawang putih sebanyak 580,08 ribu ton dengan nilai US$493,77 juta. "(Impor) dari China karena kan hanya negara itu, mana lagi?" ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Darmin menegaskan, bahwa impor ini sejatinya dilakukan untuk menstabilkan harga bawang putih menjelang Ramadhan dan Idul Fitri karena harga bawang putih sudah melonjak lebih tinggi. Menurut dia, harga bawang putih normalnya di kisaran Rp25 ribu per kg.

Tapi, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), kini rata-rata harga bawang putih sudah mencapai Rp31 ribu per kg. Bahkan di DKI Jakarta, harga bawang putih sudah menembus Rp51.650 per kg.

Menurut dia, ketergantungan impor bawang putih bukan semata-mata karena tidak ada niat untuk menaikkan produksi bawang putih. Sejatinya, kebijakan peningkatan produksi bawang putih sudah dilakukan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Di dalam aturan tersebut, importir wajib menyisihkan 5% dari volume impornya untuk ditanam di dalam negeri. Namun, bukan berarti kebijakan tersebut tidak efektif.

Karena keharusan itu baru dimulai 2017, maka dampaknya baru akan terasa beberapa tahun kemudian. Adapun rencananya, Indonesia diharapkan bisa swasembada bawang putih pada 2021 mendatang. "Jadi kebijakan ini tidak akan efektif, tapi penanaman itu masih dalam proses," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Darmin menaksir kebutuhan impor bawang putih tahun ini bisa mencapai 400 ribu ton, atau melandai dibanding tahun sebelumnya 450 ribu ton. "Dulu pernah sampai 650 ribu ton, tapi rata-rata Indonesia kan impor bawang putih 450 ribu per tahun," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo menjelaskan perseroan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian sebelum melakukan pembelian bawang putih dari China.

"Kementerian Pertanian pasti sudah mengizinkan berdasarkan hasil rakortas (rapat koordinasi terbatas) itu. Hal yang ditunggu Bulog sekarang tinggal surat penugasan dari Menteri BUMN," kata Bachtiar seperti dikutip Antara di Jakarta, Minggu (24/3).

Setelah mendapat kelengkapan administrasi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN, maka proses selanjutnya adalah mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan persetujuan impor (PI).

Segera setelah administrasi lengkap, Bulog akan langsung melakukan lelang impor bawang putih secara terbuka. Rencananya, bawang putih sebanyak 100 ribu ton akan didatangkan dari China secara bertahap mulai April 2019.

"Kami langsung tender (lelang) untuk cari barang termurah. Kalau China tidak terlalu lama, tidak seperti Brasil dan Argentina, sekitar tiga mingguan. Kami usahakan bulan April sudah masuk," kata Bachtiar.

Pembukaan impor bawang putih sebesar 100 ribu ton melalui Bulog diputuskan berdasarkan rakor terbatas pada Senin (18/3), yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Keputusan itu dilatarbelakangi oleh lonjakan kenaikan harga komoditas bawang putih hingga rata-rata mencapai Rp45 ribu-Rp50 ribu per kg di tingkat pedagang. Penyebabnya, karena pasokan berkurang. Menurut catatan Kementerian Perdagangan, bawang putih menjadi salah satu bahan pangan dengan stabilitas harga yang perlu dijaga karena berkontribusi terhadap inflasi pada Februari 2019. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Kemendag Pastikan Izin Impor Bawang Putih 7 Perusahaan

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan memastikan izin impor bawang putih bagi tujuh perusahaan…

Kebijakan Populis

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Pilpres telah usai dan tahapan berikutnya adalah menunggu…

Alat Mekanis Multiguna Pedesaan - AMMDes Pacu Produktivitas dan Siap Rambah Pasar Ekspor 49 Negara

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JELANG RAMADHAN HARGA TIKET PESAWAT MASIH MAHAL - Menhub Panggil Operator Maskapai Soal Tiket

Jakarta-Harga tiket pesawat mahal saat ini masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadhan 2019, moda udara diprediksi masih…

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…