NERACA

Jakarta — Kinerja keruangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) di tahun 2018 masih membukukan raport merah dengan mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp100,13 miliar, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp76,28 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Adapun sejumlah komponen yang mengakibatkan kerugian tersebut di antaranya beban bunga yang meningkat menjadi Rp436,25 miliar pada 2018 dari Rp344,28 pada 2017. Selain itu, pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income (NII) turun 26,67% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp135,41 miliar dari sebelumnya Rp186,64 miliar.

Selain itu, perseroan juga mencatatkan penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar 49,65% yoy menjadi Rp29,7 miliar dari sebelumnya Rp59 miliar. Di sisi lain, fungsi intermediasi perseroan masih mencatatkan kinerja yang positif. Penyaluran kredit pada 2018 naik 7,99% yoy menjadi Rp5,51 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang senilai Rp5,11 triliun.

Sementara rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) gross dan nett Bank Banten masing-masing masih berada di level 5,9% dari tahun sebelumnya 4,92%. Kemudian dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 19,84% yoy menjadi Rp6,66 triliun dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp5,55 triliun. Rasio kredit terhadap DPK atau Loan to Deposit Ratio (LDR) per Desember 2018 menjadi 82,86%.Aset perseroan meningkat 23,8% secara tahunan menjadi Rp9,48 triliun, dari setahun sebelumnya yang senilai Rp7,66 triliun.

Sayangnya, perseroan juga belum mampu memaksimalkan pendapatan bunganya yang hanya tumbuh 8,08% (yoy) menjadi Rp 571,66 triliun. Hasilnya pendapatan bunga bersih perseroan juga anjlok -27,45% (yoy) menjadi Rp 135,41 miliar dibandingkan pada 2017 senilai Rp 186,64 miliar. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk terus memacu penyaluran kredit infrastrukturnya. Hingga Maret 2019, perseroan memproyeksikan penyaluran kredit di sektor ini mencapai Rp 400 miliar.

Terkait penyaluran kredit infrastruktur, perseroan ada beberapa kendala yang dihadapi. Terutama terkait proyek infrastruktur bernilai jumbo, sebab sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Banten terkendala batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Namun, kendala ini kerap disiasati perseroan dengan bergabung dengan sindikasi kredit yang dipimpin Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 atau 4.