Imigrasi Kota Depok Berlakukan Wilayah Bebas Korupsi

NERACA

Depok - Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Jawa Barat berlakukan sistem Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia.

Kepala kantor (Kakan) Imigrasi kelas II Depok, Agung Wibowo mengatakan penggunaan sistem tersebut adalah salah satu komitmen bersama yang bertujuan sebagai pencegahan korupsi, di Kota Depok, Jumat (22/3). Dan itu sudah sesuai arahan dari Kementrian Perbendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

"Itu tercantum pada Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi," kata dia.

Dalam peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan satu acuan bagi pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok dan pegawainya. Hal tersebut memang sudah harus dilakukan guna meningkatkan eksibilitas pegawainya untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebijakan maupun aturannya.

Ia menambahkan pemberlakuan itu sudah berjalan sejak awal Maret 2019 yang dimana untuk mengembalikan citra Kantor Imigrasi yang sering kali diartikan berbeda. Namun, dalam penerapannya akan lebih mengarah pada sistem pengendalian yang menyematkan pola pelayanan berbasis pengawasan. Kebijakan itu akan dievaluasi untuk melihat kinerja sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia.

"Ini adalah salah satu cara agar pegawai lebih siap dan mampu menjalankan kebijakan sesuai aturan yang berlaku," kata dia.

Dalam hal ini kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok juga meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam melihat kinerja pegawai saat memberikan pelayanan publik. Agung meminta masyarakat untuk melaporkan bila mana ada kejanggalan atau pungutan liar. 

Kemudian Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Jawa Barat akan menyiapkan armada atau fasilitas pendukung berupa 'shuttle bus' (bus pendukung) bagi calon pembuat paspor."Saat ini masih dilakukan perencanaan dan penghitungan anggaran yang dibutuhkan maupun letak strategis untuk penjemputannya," kata Agung.

Menurut Agung, perencanaan tersebut sudah mengistimasi anggaran untuk moda transportasi dan kebutuhan unit bus. Diperkirakan dibutuhkan delapan hingga sepuluh bus, sementara lahan untuk tempat parkir maupun sebagai terminal penjemputan belum tersedia.

"Minimal dibutuhkan lahan seluas 2.000 meter persegi, agar dapat menampung seratus kendaraan roda empat dan bus yang nantinya akan mengantar calon pembuat paspor," kata dia.

Penyediaan layanan tersebut bertujuan membantu masyarakat calon pembuat paspor agar tidak bingung dalam mencari letak Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Depok setiap harinya dapat melayani calon pembuat pasport sebanyak 260 orang."Tapi nanti kalau fasilitas tambahan itu sudah mulai berjalan maka diharapkan akan lebih dari target harian," ujar dia.

Selain itu, nantinya masyarakat juga akan mendapatkan pelayanan ekstra dalam tata cara membuat pasport. Itu dilakukan dengan cara menambahkan satu pegawai yang berada di depan gerbang dan bertugas memberikan pengarahan ataupun pengetahuan kepada calon pembuat pasport. Cara seperti ini dianggap baik karenanya tidak semua orang mengetahui tata cara pembuatan paspor dan kelengkapannya. Ant