KRAS Pastikan Tidak Pengaruhi Kinerja - Operasi Tangkap Tangan KPK

NERACA

Jakarta - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) memastikan, operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap yang melibatkan salah satu direksi tidak akan menurunkan kinerja perseroan. "Permasalahan ini tidak akan memperlambat atau menurunkan kinerja PT Krakatau Steel," kata Silmy Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah antisipatif, antara lain dengan menghubungi berbagai mitra termasuk perbankan dan diperoleh kepastian bahwa tidak ada masalah dalam hal restrukturisasi yang dilakukan oleh Krakatau Steel selanjutnya. Dirinya juga menyatakan sudah banyak pembenahan yang dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sejak dirinya dipercaya untuk memimpin BUMN tersebut.

Dalam hal program pembangunan klaster Cilegon, lanjut Silmy tidak akan berubah dan tidak akan mundur, ini tetap dicanangkan dan akan terus dilakukan. Dia juga mengemukakan bahwa berbagai proyek lainnya sudah berjalan dengan lancar, dan dari segi internal, pihaknya juga akan tetap melaksanakan proses "operational excellece" yang saat ini sudah masuk dalam proses eksekusi.

Pembenahan yang sudah berjalan kurang lebih selama dua bulan itu berjalan dengan cukup baik dan konsultan internasional yang juga disewa oleh Krakatau Steel juga sudah dikontak dan dinyatakan tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Terkait dengan proyek yang disangkakan dalam kasus dugaan suap KPK, Silmy menyatakan bahwa hal itu belum tercatat sebagai rencana kerja Krakatau Steel pada 2019 ini.

Untuk rencana 2019, menurut dia, secara kasar berjumlah sekitar US$ 400 juta yang terdiri atas investasi baik dari sisi induk perusahaan maupun dari sisi anak perusahaan.”Mayoritas investasi ada di induk perusahaan.. dalam hal ini saya sendiri mengambil alih langsung untuk beberapa hal strategis," ucapnya.

Terkait dengan penggantian direktur, Silmy memaparkan, untuk penggantian yang sifatnya permanen harus melalui rapat umum pemegang saham. Namun pihaknya masih berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk Menteri BUMN terkait hal itu. Sebelumnya, KPK menahan tiga tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.

Tiga tersangka itu, yakni Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU), Alexander Muskitta (AMU) dari unsur swasta, dan Kenneth Sutarja (KSU) juga dari unsur swasta.

BERITA TERKAIT

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

BCA Pastikan Akuisisi Bank Royal

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk memastikan telah memulai proses akuisisi seluruh saham PT. Bank…

KPK Lakukan Kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tiga Provinsi

KPK Lakukan Kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tiga Provinsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan koordinasi dan evaluasi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Realisasi Kontrak Baru ADHI Capai 8,57%

NERACA Jakarta – Per Maret 2019, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) merealisasikan kontrak baru senilai Rp3 triliun atau 8,57%…

Laba Bersih Sari Roti Tumbuh 123,23%

Di kuartal pertama tahun ini, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 64,85 miliar atau…

Multi Bintang Bagi Dividen Rp 1,23 Triliun

NERACA Jakarta – Meski perolehan laba sepanjang tahun 2018 kemarin tertekan, emiten minuman beralkohol PT Multi Bintang Indonesia Tbk tetap…