KRAS Pastikan Tidak Pengaruhi Kinerja - Operasi Tangkap Tangan KPK

NERACA

Jakarta - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) memastikan, operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap yang melibatkan salah satu direksi tidak akan menurunkan kinerja perseroan. "Permasalahan ini tidak akan memperlambat atau menurunkan kinerja PT Krakatau Steel," kata Silmy Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah antisipatif, antara lain dengan menghubungi berbagai mitra termasuk perbankan dan diperoleh kepastian bahwa tidak ada masalah dalam hal restrukturisasi yang dilakukan oleh Krakatau Steel selanjutnya. Dirinya juga menyatakan sudah banyak pembenahan yang dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sejak dirinya dipercaya untuk memimpin BUMN tersebut.

Dalam hal program pembangunan klaster Cilegon, lanjut Silmy tidak akan berubah dan tidak akan mundur, ini tetap dicanangkan dan akan terus dilakukan. Dia juga mengemukakan bahwa berbagai proyek lainnya sudah berjalan dengan lancar, dan dari segi internal, pihaknya juga akan tetap melaksanakan proses "operational excellece" yang saat ini sudah masuk dalam proses eksekusi.

Pembenahan yang sudah berjalan kurang lebih selama dua bulan itu berjalan dengan cukup baik dan konsultan internasional yang juga disewa oleh Krakatau Steel juga sudah dikontak dan dinyatakan tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Terkait dengan proyek yang disangkakan dalam kasus dugaan suap KPK, Silmy menyatakan bahwa hal itu belum tercatat sebagai rencana kerja Krakatau Steel pada 2019 ini.

Untuk rencana 2019, menurut dia, secara kasar berjumlah sekitar US$ 400 juta yang terdiri atas investasi baik dari sisi induk perusahaan maupun dari sisi anak perusahaan.”Mayoritas investasi ada di induk perusahaan.. dalam hal ini saya sendiri mengambil alih langsung untuk beberapa hal strategis," ucapnya.

Terkait dengan penggantian direktur, Silmy memaparkan, untuk penggantian yang sifatnya permanen harus melalui rapat umum pemegang saham. Namun pihaknya masih berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk Menteri BUMN terkait hal itu. Sebelumnya, KPK menahan tiga tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.

Tiga tersangka itu, yakni Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU), Alexander Muskitta (AMU) dari unsur swasta, dan Kenneth Sutarja (KSU) juga dari unsur swasta.

BERITA TERKAIT

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan - Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda NERACA Jakarta - Guru besar Hukum…

KPK Identifikasi Suap Kasus Garuda Indonesia Capai Rp100 Miliar

KPK Identifikasi Suap Kasus Garuda Indonesia Capai Rp100 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi total suap pengadaan…

Perjanjian Dagang Diharapkan Topang Kinerja Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada tahun 2020 dapat…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Debat Calon Ketum HIPMI - Para Peserta Unjuk Kepiawan Memimpin

Menjelang munas Himpunan pengusaha muda Indonesia (HIPMI) ke XVI tanggal 16 September 2019 mendatang, 4 Calon Ketua Umum (Caketum) HIPMI,…

Lepas 414 Juta Saham Ke Publik - Telefast Indonesia Bidik Dana IPO Rp 80 Miliar

NERACA Jakarta – Dorong pertumbuhan emiten di pasar modal, PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) bakal membawa anak usahanya PT…

Lunasi Utang Jatuh Tempo - APLN Berharap Suntikan Pemegang Saham

NERACA Jakarta – Dalam rangka menyehatkan kinerja keuangan dan termasuk memangkas beban utang, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) terus…