Nasib Bank Lokal?

Maraknya investor asing mengincar kepemilikan sejumlah bank lokal belakangan ini patut menjadi perhatian kita semua. Pasalnya, pada tahun ini diperkirakan ada sembilan bank yang akan mengimplementasikan rencana merger dan akuisisi. Sebagian besar gagasan merger dan akuisisi tersebut adalah investor asing, terutama dari Jepang.

Paling tidak ada empat bank hasil merger tahun ini. Mereka adalah BTPN dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Bank Danamon dengan Bank Nusa Parahyangan. Bank Dinar Indonesia dengan PT Bank Oke Indonesia. Bank Korea Selatan (Kookmin Bank) konon resmi menjadi pemegang saham Bank Bukopin melaluirights issue22% sahamnya.

Melihat kondisi demikian, masuknya investor asing ke bank lokal ada sisi positifnya, yaitu penambahan modal setor dan berdampak positif jangka panjang, khususnya untuk pembiayaan proyek konstruksi, konsumsi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Untuk kasus BTPN yang sedang transisi dari bank pensiunan ke fintech memang membutuhkan modal besar. Sehingga konsolidasi dengan konglomerasi Sumitomo Mitsui Banking Corporation akan memberi suntikan modal yang besar untuk ekspansi digital.

Namun di sisi lain, porsi kepemilikan asing yang terlalu besar sebenarnya kurang menguntungkan ekonomi Indonesia. Ini merupakan wujud regulasi perbankan di indonesia dianggapnya terlalu liberal karena kurangnya pembatasan pemain asing. Karena implikasi dari liberalnya sistem perbankan, berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan yang lebih berisiko. Sebab, bila terjadi krisis misalnya, modal asing bisa keluar dengan cepat.

Melihat hal tersebut, regulator punya ranah untuk mengatur porsi asing agar stabilitas keuangan bisa lebih terjaga. Karena dampak negatif lainnya yakni ke persaingan dengan lembaga keuangan dalam negeri khususnya yang bermain disektor mikro makin ketat.

Untuk meningkatkan kinerja perbankan, banyak negara harus meliberalkan sektor finansialnya dan mulai mendorong masuknya bank asing ke dalam sistem perbankan nasional. Liberalisasi keuangan ditampilkan salah satunya lewat kemudahan izin pendirian bank. Kebijakan liberalisasi keuangan dimulai dengan Paket Kebijakan Juni 1983. Sasaran Paket Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendalaman sektor finansial (financial deepening) dengan menghilangkan pagu suku bunga dan kredit.

Di antara paket kebijakan yang ada, Paket Kebijakan 27 Oktober (Pakto) 1988 diakui sebagai paket kebijakan terbesar yang secara fundamental mengubah sistem perbankan nasional. Paket kebijakan ini menderegulasi sejumlah aturan untuk memberi kemudahan pendirian bank dan kantor cabang, terutama dari sisi permodalan. Paket ini mengizinkan pendirian bank baru dengan modal hanya Rp10 miliar.

Salah satu ekses yang ditimbulkan dari adanya liberalisasi keuangan adalah meningkatnya peranan asing dalam industri perbankan nasional. Dalam hal kepemilikan asing, Indonesia termasuk negara yang sangat longgar di dalam sistem perbankannya. Kelonggaran itu tercermin dengan dimungkinkannya pihak asing memiliki saham bank umum hingga 99%. Aturan pelonggaran sektor keuangan ini bahkan dimantapkan ke level UU, yakni UU No 7/1992 tentang Perbankan. Secara jelas dalam PP No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang merupakan turunan dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan, mengatur bahwa pihak asing boleh memiliki saham bank umum hingga 99%.

Jelas, betapa krusialnya peran sektor keuangan di negeri ini. Karena sangat penting, maka sangat wajar kalau sektor keuangan diproteksi. Bukan hanya dalam hal teknis operasional, tapi juga dari sisi struktur kepemilikan. Nah, bila bila sektor keuangan yang amat penting bagi suatu negara dikelola dengan cara yang terlalu liberal hingga memungkinkan asing mendominasi kepemilikan bank umum, maka kehancuran perekonomian dari negara itu tinggal menunggu waktu.

BERITA TERKAIT

Setujui Restrukturisasi Utang - Bank Mandiri Siap Selamatkan Kratau Steel

NERACA Jakarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) siap melakukan restrukturisasi atas utang PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Hal…

Pemerintah Harusnya Turun Tangan Bikin Bank Syariah

  NERACA   Jakarta – Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia mestinya menjadi kiblat ekonomi syariah dunia. Nyatanya…

Kinerja Bank Jatim Naik Didorong Inovasi

    NERACA   Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim menyebutkan peningkatan kinerja keuangan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Pesta Demokrasi Aman dan Damai

Sedikitnya 195 juta warga telah melaksanakan kewajibannya memilih sekitar 245 ribu caleg dari seluruh tingkatan dan dua pasangan calon presiden…

Jaga Ekonomi Politik Stabil

Di tengah hiruk pikuk politik yang makin memanas jelang Pemilu 2019, kondisi ekonomi tampaknya telah memisahkan diri (decoupling) dari politik…

Mengerek Rasio Pajak

Menarik sekali dalam debat terakhir Pilpres 2019, Sabtu (13/4) malam, Capres Prabowo berambisi meningkatkan  menuju rasio pajak (Tax Ratio) 16%…