Kredit Bermasalah UMKM Mencapai 3,79% di Januari 2019

NERACA

Jakarta-Bank Indonesia mengungkapkan besaran kredit bermasalah (NPL) untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada awal 2019 mengalami peningkatan. Pada Januari 2019 angka NPL di sektor ini mencapai 3,79%, lebih tinggi dibandingkan Desember 2018 yang tercatat 3,44%.

Menurut Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Ita Rulina, kenaikan NPL UMKM ini dibarengi dengan peningkatan kredit di sektor tersebut. Salah satunya peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pertumbuhan kredit UMKM ini ditopang oleh penyaluran KUR di Januari 2019 yang tercatat sebesar Rp9,67 triliun dengan total debitur 354.448 (6,95% dari target 2019). "Penyaluran KUR sampai Januari 2019 itu Rp 9,67 triliun dengan risiko (kredit) yang sedikit meningkat," ujarnya di Yogyakarta, Sabtu (23/3).

Perlu diketahui, total penyaluran KUR tersebut paling besar dikontribusi oleh Bank BRI yang mencapai Rp 6,51 triliun dengan total debitur 313.827. Kemudian disusul oleh Bank Mandiri yang telah menyalurkan Rp 1,30 triliun dengan debitur 16.386. Selanjutnya Bank BNI Rp 1,30 triliun, Bank BTN Rp 2,4 miliar. Kemudian Bank Umum Swasta Rp 130,12 miliar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp 377,11 miliar, perusahaan pembiayaan Rp 27,9 miliar dan koperasi Rp 117 juta.

Berdasarkan data uang beredar BI menunjukkan, penyaluran kredit UMKM di Januari 2019 tercatat sebesar Rp 953 triliun, atau mengalami pertumbuhan 11,4% (yoy), atau meningkat pertumbuhannya dari 9,9% (yoy) pada Desember 2018.

Berdasarkan skala usahanya, seluruh skala usaha baik kredit mikro, kecil dan menengah mencatatkan peningkatan pertumbuhan yaitu dari masing-masing sebesar 14,1% (yoy), 10,7%, dan 7,1% (yoy) pada Desember 2018 menjadi masing-masing sebesar 15,5%, 10,9% dan 9,6% pada bulan berjalan.

Namun di sisi lain, sejumlah calon debitur KUR mengatakan kesulitan mendapatkan fasilitas kredit berbunga ringan saat ini. “Ketika mengajukan ke Bank Artha Graha, disebutkan oleh pegawai banknya bahwa KUR saat ini di hold dulu. Begitu juga di salah satu bank BUMN, fasilitas KUR sedang dilakukan perbaikan sistemnya,” ujar calon debitur yang enggan disebutkan namanya kepada Neraca.

Sebelumnya di kesempatan terpisah, Presiden Jokowi meminta masyarakat yang memanfaatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat alias KUR untuk disiplin dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran.

Hal ini dia sampaikan dalam acara Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan pangan dan aksi ekonomi untuk rakyat di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, belum lama ini. Yang namanya minjem itu harus bayar. Pinjam harus ngangsur (membayar angsuran), disiplin," tegas Jokowi.

Presiden mengatakan, jika masyarakat tertib mengangsur, hal itu akan memberikan kepercayaan bagi pihak untuk kembali memberikan kredit. "Kalau disiplin namanya baik, bisa naik. Saya titip, kalau pinjam KUR. Bunganya berapa sih? 7 persen setahun. Bukan sebulan. Kalau bukan KUR nggak segitu. Ini KUR karena disubsidi pemerintah," ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan agar uang pinjaman benar-benar dipakai sesuai peruntukannya, yakni untuk mengembangkan usaha. "Misalnya dari bank dapat (pinjaman) Rp 30 juta. Sedangkan dari bank bawa pulang. Malamnya kan mikir. Besoknya pergi ke dealer sepeda motor. Hati-hati kebiasaan kita. Yang namanya uang pinjaman itu hati-hati. Harus dikembalikan, diangsur, dicicil," ujarnya.

Dia meminta masyarakat untuk mampu membuat skala prioritas dalam penggunaan uang pinjaman. Sebab jika salah digunakan tentu akan membawa kerugian bagi diri sendiri. "Jangan sampai pulang naik sepeda motor, gagah. Padahal sepeda motornya masih nyicil KUR-nya juga nyicil ke bank," ujarnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution saat mendampingi Presiden, menjelaskan kepada masyarakat terkait program KUR yang telah dijalankan sepanjang masa pemerintahan Jokowi.

Menurut Darmin, "Sejak 2015 Pak Jokowi minta dirancang ulang, disusun ulang jadi KUR, tidak tanggung-tanggung, presiden minta harus meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Bunga juga harus jauh lebih murah. Dulu bisa 18%. Pak Jokowi mulai 2015 dengan bunga 12%, dua tahun kemudian minta turun jadi 9%. Tahun lalu, diturunkan lagi bunga menjadi 7%,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Jokowi dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, terutama di level usaha kecil. mohar

BERITA TERKAIT

PUBLIC EKSPOSE LIVE 2019

kiri ke kanan. SVP Investor Relations Bank Mandiri Yohan Setio, Direktur Bisnis & Jaringan Hery Gunardi, Direktur Keuangan & Strategi…

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen   NERACA Sukabumi - Realisasi pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh…

AKIBAT KENAIKAN IMPOR NONMIGAS - NPI Defisit US$63,5 Juta di Juli 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, data neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Juli 2019 terjadi defisit US$ 63,5 juta, yang merupakan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JAGA STABILITAS KEAMANAN - Pemerintah Siap Usut Tuntas Kerusuhan di Papua

NERACA Jakarta – Kerusuhan yang terjadi di Papua Barat merupakan dampak kasus yang terjadi di Surabaya dan Malang. Merespon hal…

Bareskrim Tindak 1.384 Tambang Ilegal

Jakarta-Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menindak 1.384 tambang ilegal dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2017. Menurut data…

Bankir: Resesi Global Masih Jauh dari Kondisi Nyata

NERACA Jakarta-Kalangan bankir menilai resesi ekonomi global masih jauh dari nyata. Dengan demikian, masyarakat diimbau tak perlu menanggapi isu tersebut…