Debat dan Data

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Sukses dari pelaksanaan 3 kali debat pilpres menyisakan tantangan pelaksanaan pilpres. Ironisnya, debat kedua pilpres pada 17 Pebruari yang lalu menyisakan perdebatan baru sehingga beralasan jika kemudian muncul sindiran tentang debat yang diperdebatkan. Setidaknya argumen yang mendasari terkait dengan penguasaan lahan dan data pangan yang dalam hal ini jagung. Betapa tidak, Presiden Jokowi pada debat itu menyebutkan impor jagung tahun 2018 hanya 180.000 ton dari tahun 2014 sebesar 3,5 juta ton.

Fakta ini memicu perdebatan sebab data BPS ternyata sampai Nopember 2018 akumulasi impor jagung mencapai 737.228 ton sehingga ada selisih yang cukup besar antara yang disampaikan Presiden Jokowi dan fakta data dari BPS. Perdebatan ini akhirnya terurai karena data yang disampaikan Presiden Jokowi mengacu Kementerian Perdagangan dengan kasus impor jagung pakan sementara data BPS mencakup semua impor jagung. Jadi kedua data yang muncul tersebut benar adanya dan tentu ini menjadi pertimbangan untuk manajemen pangan kedepannya secara nasional.

Komoditas jagung sejatinya bukan sekedar pangan untuk pemenuhan keseharian tetapi juga menjadi komoditas unggulan di sejumlah daerah. Paling tidak, ini mengacu fakta 5 daerah sebagai penghasil jagung terbesar untuk periode 2013-2018 yaitu: Jawa Timur yang menyumbang 27,7 persen secara nasional, lalu Jawa Tengah dengan kontribusinya 15,1 persen, Lampung 8,4 persen, Sumatera Selatan 7,9 persen dan Sumatera Utara mencapai 6,6 persen. Data tersebut menggambarkan pentingnya perluasan areal tanam dari jagung karena sejatinya jagung bisa menjadi komoditi pangan sebagai bagian dari diversifikasi pangan nasional. Padahal, selama ini ketergantungan terhadap beras cukup besar dan karenanya beralasan jika impor beras terus meningkat setiap tahun sehingga fakta ini mereduksi swasembada pangan yang dulu pernah dicapai dan sekaligus dapat mempengaruhi neraca perdagangan.

Jaminan

Memang tidak mudah untuk melakukan perubahan dari perilaku pangan beras menjadi non-beras, meskipun demikian diversifikasi pangan memang harus dilakukan, termasuk misalnya dengan program keanekragaman pangan nasional. Argumen yang mendasari karena ketergantungan terhadap satu komoditas pangan akan rentan terhadap fluktuasi harga sehingga ancaman terhadap impor pangan akan terjadi. Berlasan jika kemudian Presiden Jokowi memerintahkah Bulog dibawah kepemimpinan Budi Waseso menyerap semua panen jagung periode Pebruari 2019 lalu. Penetapan harga sesuai dengan harga pokok penjualan untuk jagung Rp.4.000 per kg. Bulog juga berkepentingan memetakan daerah panen di periode Pebruari – April sehingga bisa menambah persedian pasokan jagung secara nasional.

Kalkulasi terhadap panen raya dan serapan pangan untuk masyarakat, termasuk kasus jagung maka seharusnya ada koordinasi antara Bulog dengan Kementerian Pertanian agar tidak ada kesimpagsiuran data, masa panen, kebutuhan dan kemungkinan impor. Relevan dengan kebutuhan pasokan jagung, bahwa saat ini di Probolinggo terdapat area lahan jagung 3.000 hektare yang siap panen dengan kisaran harga mencapai Rp.4.000 di tingkat petani. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian perlu juga untuk memetakan potensi daerah lainnya yang bisa maksimal menghasilkan produksi pangan, tidak hanya padi, tapi juga jagung dan komoditas pangan lainnya. Hal ini sangat penting terutama untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan nasional, meski tidak tertutup juga untuk melakukan ekspor.

Data untuk komoditas jagung menunjukan meski telah terjadi peningkatan produksi tapi untuk jagung pakan ternak masih impor dan data impor pakan ternak pada tahun 2018 mencapai 180 ton (berkurang sekitar 3.000 ton dari tahun 2017). Selain itu di awal 2019 pemerintah telah melakukan ekspor 380 ribu ton ke Filiphina dan sejumlah negara lain dengan target pada akhir tahun 2019 mencapai 500 ribu ton. Jika diruntut bahwa trend kenaikan produk jagung nasional menunjukan peningkatan dari 18,5 juta ton pada tahun 2013 menjadi 28,6 juta ton di tahun 2018, sementara konsumsinya secara nasional juga meningkat dari 10,5 juta ton di tahun 2013 menjadi 20,3 juta ton di tahun 2018. Begitu juga dengan luas areal panen jagung dari 3,8 juta hektare di tahun 2013 menjadi 5,4 juta hektar di tahun 2018.

Kepentingan

Kalkulasi terhadap produksi jagung nasional sebenarnya bisa dicermati mengacu nilai produksi yang pada tahun 2019 diprediksi mencapai 29,93 juta ton, untuk bahan baku industri pangan 11,1 juta ton, bahan baku industri makanan 5,93 juta ton, makanan ternak 4,21 juta ton, konsumsi rumah tangga 0,41 juta ton, keperluan bibit 0,11 juta ton sehingga proyeksi surplus pada tahun 2019 termasuk menghitung jagung yang tercecer akan surplus sekitar 6,68 juta ton. Jumlah ini dirasa cukup untuk pemenuhan kebutuhan pangan jagung sehingga kalkulasi terhadap masa tanam untuk tahun 2019 bisa menjadi perhitungan bagi pemenuhan kebutuhan periode berikutnya.

Berkaca dari proyeksi panen dan konsumsi diatas maka persoalan lain dibalik jagung adalah ijon yang masih banyak terjadi di daerah. Meski kasus ini terkesan klasik namun cenderung semakin akut terutama jika dikaitkan dengan daya beli petani yang semakin rendah sementara inflasi mengancam kebutuhan pangan. Persoalan ijon harus dicegah agar petani tidak terjerat rentenir. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengembangkan budi daya pertanian jagung di luar Jawa. Implikasi jangka panjang dari hal ini yaitu tidak saja menjamin pasokan jagung tapi juga bisa menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Badan Ketahanan Pangan Kementan menegaskan harga jagung saat ini berfluktuasi meskipun masih dikisaran angka acuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan no.27 Tahun 2017 yaitu Rp.4.000 per kg. Artinya, stabilisasi harga perlu dicermati karena implikasinya bersifat kompleks, yaitu tidak saja kesejahteraan petani tapi juga daya tarik pertanian jagung di masa depan.

BERITA TERKAIT

Tindak Lanjut KPK dan Kemendes?

Warga Kabupaten Cirebon pernah melaporkan indikasi penyelewengan keuangan dana desa tahun anggaran 2015/2016 di Desa Wanasaba Kidul, Kec. Talun, Kabupaten…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENINGKAT - BPS: NPI Februari dan Maret Alami Surplus

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami surplus US$ 0,54 miliar pada Maret 2019. Surplus ini berasal…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Meningkatkan Produktivitas Kota Melalui TOD

  Oleh : Untung Juanto ST. MM, Pemerhati Produktivitas SDM Presiden Joko Widodo di dampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies…

Bersikap Move On dan Tetap Rukun Pasca Pemilu

  Oleh: Hariqo Wibawa Satria, Pengamat Media Sosial Masyarakat terutama pendukung dan tim kampanye diharapkan dapat kembali bangkit membangun kebersamaan…

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…