Golput Haram

Oleh: Prof. Noor Achmad, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat

Golput haram. Itu bagian keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Tahun 2009. Sebuah forum yang dihelat oleh MUI di Padangpanjang. Dihadiri 1000-an ulama se-Indonesia. Keputusan itu relevan dimunculkan lagi. Terlebih dalam waktu dekat akan ada hajat nasional pada tanggal 17 April 2019 akan digelar pemilihan Presiden dan Wakilnya, Wakil Rakyat di DPRD dan DPR, serta DPD.

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sebuah ikhtiar dlm berbangsa dan bernegara. Ajang resmi tersebut memilih pemimpin. Bagi umat Islam, memilih pemimpin berarti menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan ).

Imam al-Mawardi dalam Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah menyebut, bahwa Kepemimpinan merupakan tugas kenabian. Dalam rangka menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia ( hirasatu ad-din wasiyasatu ad-dunya).

Para ulama bersepakat, memilih pemimpin hukumnya wajib. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah as-Syar'iyah menegaskan; kekuasaan untuk mengatur urusan manusia termasuk kewajiban besar dalam agama. Karena tidak akan tegak urusan agama atau urusan dunia tanpa kekuasaan.

Oleh karena itu, memilih pemimpin yang dapat membawa tugas-tugas tersebut *hukumnya wajib*. Siapa itu? Jawabnya adalah Pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur ( shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif ( tabligh), serta mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat .

Jika memilih pemimpin itu wajib, maka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pemilu untuk menggunakan hak pilih juga menjadi wajib . Dalam sebuah Kaidah Fiqh disebutkan lil wasaail hukm al-maqashid_dan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Intinya, kalau adanya kepemimpinan itu wajib, maka sarana untuk mendapat pemimpin itu juga wajib.

Dengan kata lain, apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya wajib.

Maka dari itu, kalau kita tidak menggunakan hak pilih sama halnya kita melalaikan kewajiban memilih pemimpin. Itu artinya, kita juga tidak ikut andil dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.

BERITA TERKAIT

Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang

Oleh: Dr. Endi Haryono, Dosen Hubungan Internasional President University Laporan Asian Development Bank (ADB), Oktober 2019, menulis bahwa pada kurun…

Mewaspadai ASN Terpapar Radikalisme

Oleh : Rahmat Kartolo, Pengamat Sosial Politik Pada Mei 2018 silam, Tim Detasemen  Khusus 88 Antiteror dan Polres Probolinggo menangkap…

Visi Utama Jokowi : “Indonesiasentris”

  Oleh : Firhan Rahman, Forum Pegiat Media Sosial Independen Periode kedua pemerintahan Jokowi akan fokus pada salah satunya, pembangunan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Transformasi Kurikulum

Oleh: Doni Koesoema A,  Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong Transformasi kurikulum merupakan tantangan pertama Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan…

Kunci Indonesia Maju, Lawan Hoax dan Radikalisme!

Oleh : Friska Anastasia, Penggiat Gerakan Literasi Terbit Keberadaan berita hoax dan pemyebaran paham radikal belakangan ini bisa mendatangkan masalah…

Program Prioritas Jokowi Harapan Kemajuan Indonesia

  Oleh : Yasin, Pemerhati Sosial Politik Pemerintahan  Jokowi-Ma'ruf langsung tancap gas pasca pelantikan dengan menerapkan program prioritas. Dengan adanya…