Golput Haram

Oleh: Prof. Noor Achmad, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat

Golput haram. Itu bagian keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Tahun 2009. Sebuah forum yang dihelat oleh MUI di Padangpanjang. Dihadiri 1000-an ulama se-Indonesia. Keputusan itu relevan dimunculkan lagi. Terlebih dalam waktu dekat akan ada hajat nasional pada tanggal 17 April 2019 akan digelar pemilihan Presiden dan Wakilnya, Wakil Rakyat di DPRD dan DPR, serta DPD.

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sebuah ikhtiar dlm berbangsa dan bernegara. Ajang resmi tersebut memilih pemimpin. Bagi umat Islam, memilih pemimpin berarti menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan ).

Imam al-Mawardi dalam Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah menyebut, bahwa Kepemimpinan merupakan tugas kenabian. Dalam rangka menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia ( hirasatu ad-din wasiyasatu ad-dunya).

Para ulama bersepakat, memilih pemimpin hukumnya wajib. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah as-Syar'iyah menegaskan; kekuasaan untuk mengatur urusan manusia termasuk kewajiban besar dalam agama. Karena tidak akan tegak urusan agama atau urusan dunia tanpa kekuasaan.

Oleh karena itu, memilih pemimpin yang dapat membawa tugas-tugas tersebut *hukumnya wajib*. Siapa itu? Jawabnya adalah Pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur ( shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif ( tabligh), serta mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat .

Jika memilih pemimpin itu wajib, maka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pemilu untuk menggunakan hak pilih juga menjadi wajib . Dalam sebuah Kaidah Fiqh disebutkan lil wasaail hukm al-maqashid_dan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Intinya, kalau adanya kepemimpinan itu wajib, maka sarana untuk mendapat pemimpin itu juga wajib.

Dengan kata lain, apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya wajib.

Maka dari itu, kalau kita tidak menggunakan hak pilih sama halnya kita melalaikan kewajiban memilih pemimpin. Itu artinya, kita juga tidak ikut andil dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.

BERITA TERKAIT

Lawan Golput ala Pegiat Medsos Independen

Lawan Golput ala Pegiat Medsos Independen NERACA Jakarta - Koordinator Nsional FPMSI menyebut Golput menjadi kekhawatiran dalam setiap kontestasi pemilu…

KPU Depok Ajak Milenial Tak Golput

KPU Depok Ajak Milenial Tak Golput NERACA Depok - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat mengajak para kaum…

Jangan Golput dan Jadilah Saksi untuk Keberlanjutan Kepemimpinan Nasional

  Oleh:  Handoko Suparman dan Umar Faruq, Alumni Perguruan Tinggi Swasta Golongan Putih atau Golput pada dasarnya adalah sebuah gerakan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Wujudkan Cita-cita Bangsa dengan Kontribusi Pajak

  Oleh: Sarah Faizatun Nisa, Staf Ditjen Pajak Menginjak usia 74 tahun, Indonesia diharapkan menjadi negara yang semakin maju dan…

Hoax Bukan Budaya Indonesia

  Oleh : Rizal Adi Pradana, Pemerhati Komunikasi Masyarakat             Sebelum mengurai tentang konsep hoax, perlu dipahami terlebih dahulu tentang…

Stop Generalisasi Isu Papua, Masyarakat Diharapkan Bijak dalam Bersikap

  Oleh : Rahmat Siregar, Pengamat Sosial Politik    Demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat pada…