Pendataan Luas Lahan Sawit Harus Dipertajam Agar Valid

NERACA

Jakarta -Persoalan pendataan yang akurat terhadapluaslahan kelapa sawit yang terdapat di seluruh Nusantara masih dipermasalahkan berbagai pihak sehingga perlu penajaman agar data yang dihasilkan juga valid. Anggota Komisi XI DPR RI Fathan dalam rilis di Jakarta, Sabtu, menyayangkan sampai saat ini pemerintah tidak mempunyai data yang satu dan valid mengenai luas kebun kelapa sawit dan jumlah petani sawit di Indonesia.

Pasalnya, ujar dia, data luas yang telah diterbitkan oleh beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan asosiasi berbeda-beda. Politisi PKB itu merasa heran dengan dana besar yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), ternyata pemerintah tidak mampu memotret secara utuh. "Kalau perlu undang seluruh stakeholder untuk duduk bersama mencari sebetulnya angka yang 'fix' (pasti) berapa," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa data sangat penting karena bisa menjadi ukuran beberapa petani yang bisa diberdayakan dan menentukan arah kebijakan. Selain itu, data yang akurat dinilai juga bisa mengukur kekuatan pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. "BPDPKS ini harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar, agar secara serius dan komprehensif mendata terkait jumlah kebun kelapa sawit yang ada," ucapnya. Fathan juga menginginkan agar alokasi dana riset diperbesar, supaya kualitas sawit nasional dapat kompetitif di dunia internasional.

Sebelumnya, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis berkelanjutan (FP2SB) Achmad Manggabarani menyatakan, pemerintah pusat perlu mengatur instrumen hukum untuk mengatur alokasi dana bagi hasil sawit. Menurut Achmad Manggabarani, formulasi dana bagi hasil dapat diatur melalui RUU Perkelapasawitan ataupun regulasi lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan. "Selain memberlakukan pola dana bagi hasil di daerah sentra sawit, keberadaan korporasi sawit di daerah harus memberi kontribusi nyata salah satunya dengan mengoptimalkan peran dan fungsi CSR," ujarnya.

Mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu mengungkapkan, sejauh ini Pemerintah belum membuat aturan apapun terkait dana bagi sawit untuk perkebunan kelapa sawit. "Salah satu inisatif yang perlu perlu dilakukan adalah pengajuan Rancangan RUU Dana bagi hasil perkebunan sawit. DPR juga punya peran penting untuk menggodok aturan tersebut," katanya.

BERITA TERKAIT

Ini 5 Alasan Harus Pilih HPB Untuk Portfoliomu

Ini 5 Alasan Harus Pilih HPB Untuk Portfoliomu  NERACA Jakarta - Belakangan ini, di forum-forum diskusi blockchain sedang ramai-ramainya membahas…

74 Tahun Indonesia Merdeka: Kaum Milenial Harus Bijak di Era Digital

  Oleh : Irfan Nur Hidayat, Pengamat Komunikasi Massa   Saat ini Indonesia telah merdeka selama 74 tahun lamanya, semangat…

Dunia Usaha - Agar Industri Plastik Sekali Pakai Beralih Produksi Daur Ulang

NERACA Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti mengimbau kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menghentikan produksi plastik…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit BPJS Kesehatan Tahun Ini Diprediksi Meningkat

      NERACA   Jakarta – Defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini diprediksi semakin meningkat. Hal itu seperti dikatakan…

Meccaya Pharmaceutical Genjot Kapasitas Produksi hingga 150%

    NERACA   Jakarta – PT Meccaya Pharmaceutical ingin menambah kapasitas produksi terutama dengan penambahan mesin-mesin yang modern dan…

Mengedepankan GCG, PT PII Raih Penghargaan Top GRC 2019

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII dinobatkan sebagai salah satu pemenang penghargaan TOP Governance, Risk…