Pers Harus Independen dan Objektif

Pers Harus Independen dan Objektif

NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menekankan yang dituntut dari lembaga pers bukanlah netralitas, melainkan independensi dan objektivitasnya.

"Dewan pers tidak menuntut pers netral, tapi kita menuntut independensi dan objektif. Anda pers harus independen, bebas dari kepentingan politik praktis," kata Yosep Adi Prasetyo yang akrab disapa Stanley dalam acara diskusi Jumat Jempol bertajuk "Media ditengah Dinamika Politik 2019",di Jakarta, Jumat (22/3).

Stanley mengatakan pada 2014 tugas Dewan Pers menjadi sangat berat, ketika tensi politik meninggi. Saat itu muncul Tabloid Obor Rakyat yang isinya fitnah dan kampanye hitam. Menurut dia, pada Pilpres 2019, pers memiliki tendensi terbelah, ketika ada stasiun televisi yang membela pemerintah seolah pemerintah tidak memiliki kekurangan serta stasiun televisi yang sangat kritis terhadap pemerintah seolah pemerintah tidak memiliki kebenaran.

Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat atau yang akrab disapa Dimas sepakat dengan Dewan Pers, bahwa pers dituntut untuk independen dan objektif bukan netral."Yang dituntut dari pers adalah independensi, obyektivitas, bukan netralitas. Netralitas itu duduk di pagar tidak ke kanan dan ke kiri, netral itu tidak ke TPS pada 17 April 2019, netral itu mencoblos 01 dan 02 (bersamaan) di surat suara," kata Dimas.

Menurut Dimas, pers pada akhirnya harus menentukan sikap. Dia mengatakan seorang wartawan merupakan manusia biasa yang hidup bergerak di antara masyarakat di mana mereka berada, sehingga wartawan juga akan terpengaruh lingkungan.

"Kode etik jurnalistik mengharuskan kita wartawan berada di atas, melihat segala sesuatu secara objektif. Tapi tidak ada manusia yang bisa netral pada akhirnya, dan pers harus menentukan sikap pada akhirnya," kata Dimas.

Kemudian Stanley menilai peran pers seolah meredup di dalam Pemilu 2019, karena terbawa euforia pemilihan capres dan cawapres."Di pemilu ini tugas pers agak meredup," kata dia.

Stanley menjelaskan mengenai meredupnya tugas pers. Dia mengatakan pemberitaan terkait Pemilu 2019, sangat banyak dipenuhi informasi tentang pasangan capres-cawapres 01 dan 02. Akibatnya semua pihak seolah terkena efek halo Pilpres."Kita lupa bahwa 17 April 2019 kita tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden tapi juga memilih anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota," kata Stanley.

Menurut Stanley, pers tidak banyak memberitakan sosok-sosok orang baik yang kini menjadi calon legislatif. Akibatnya publik tidak memiliki panduan dalam memilih caleg. Dia menekankan dalam surat suara nanti, KPU telah menetapkan bahwa hanya surat suara capres dan cawapres serta anggota DPD yang disertai foto calon.

Sementara untuk surat suara calon anggota DPR RI serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota hanya akan dicantumkan nama para caleg tanpa foto."Pertanyaannya adakah di antara kita yang tahu siapa yang akan wakil kita di DPR dan DPRD," kata Stanley. Ant

BERITA TERKAIT

Tiga Bank Lokal Minta Izin Kerjasama dengan WeChat dan Alipay

  NERACA Jakarta -  Bank Indonesia (BI) menyebutkan setidaknya ada tiga bank domestik yang sudah mengajukan izin kerja sama dengan…

Dampak Pemilu dan Lebaran - Pendapatan IPCC Terkoreksi 8,62%

NERACA Jakarta – Geliat kegiatan ekspor impor otomotif belum memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk…

Kemenperin Bikin Material Center IKM Logam dan Komponen Otomotif

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) bersama Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal menginisiasi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko…

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha   NERACA Makassar - Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar diminta…

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan   NERACA Jakarta - Wakil Organisasi Masyarakat Sipil Konsorium Pembaruan Agraria (KPA)…