Industri Daur Ulang Solusi Atasi Sampah Plastik

Industri Daur Ulang Solusi Atasi Sampah Plastik

NERACA

Jakarta – Industri daur ulang di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam menampung sampah botol plastik. Botol plastik bekas pakai tersebut, dinilai masih memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, karena dapat didaur ulang menjadi produk lain.

Ketua Umum Asosisasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim, mengungkapkan, daur ulang adalah solusi jitu dalam mengatasi sampah botol plastik."Industri daur ulang plastik saat ini telah berkembang pesat di Indonesia, terutama untuk jenis plastik yang memiliki nilai ekonomis seperti PET dan PP. Tingkat daur ulang keduanya mencapai di atas 50%," ujar Christine di Jakarta, Rabu (20/3).

Christine mengatakan potensi bisnis daur ulang plastik sebenarnya terbilang cukup besar. Tahun lalu, dari konsumsi plastik sekitar 3-4 juta ton per tahun, bisnis daur ulang bisa mencapai 400.000 ton per tahun. Jumlah tersebut belum memperhitungkan dari perusahaan daur ulang di luar anggota ADUPI.

"Hasil daur ulang botol plastik utamanya adalah plastik cacahan, yang selanjutnya menjadi bahan baku untuk produk peralatan rumah tangga dan lainnya. Namun, khusus untuk pasar ekspor, hasil daur ulangnya sudah berbentuk barang jadi. Salah satu hasil daur ulang yang paling banyak ditemui adalah dakron untuk bahan pengisi bantal dan boneka. Selain itu, daur ulang botol plastik bisa menghasilkan produk geotex, yang biasa digunakan untuk lapisan jalan," tukasnya.

Namun, Christine mengakui, banyak produk olahan plastik hasil daur ulang masih kalah dengan produk-produk asal China. Untungnya, lanjut Christine, sebagian besar ekspor hasil daur ulang plastik di Indonesia juga menuju China, Korea, dan negara lainnya.

Yang jelas, Christine berpendapat, pendaur ulang plastik harus lebih diperhatikan pemerintah. Terlebih lagi, katanya, bisnis ini bisa menjadi solusi mengatasi masalah sampah plastik, yang selama ini selalu dijadikan isu bagi pemerintah untuk mencari tambahan pendapatan negara.

Seperti diketahui, sampah dan botol plastik diduga menjadi polutan terbesar yang mencemari laut dan pantai. Setiap tahun, diperkirakan lautan di dunia harus menanggung beban sampah plastik sampai 12,7 juta ton. Meski belum ada data valid, Indonesia diduga menjadi penyumbang sampah plastik nomor dua dari daftar 20 negara paling banyak membuang sampah plastik ke laut.

Christine mengatakan proses daur ulang sebagai tahapan penerapan model ekonomi circular, dipandang dapat mengatasi sampah plastik. Dia berpendapat, rantai daur ulang adalah kunci utama dalam penerapan ekonomi circular.

"Dengan melakukan daur ulang sampah plastik, dan menggunakan kembali produk daur ulang, tentunya dapat mengurangi penumpukan sampah di TPA. Model ini juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat serta dapat mendukung industri pengolahan sampah," jelas Christine.

Lebih lanjut Ketua Adupi tersebut memaparkan pengelolaan sampah di Indonesia sendiri telah diatur dalam UU No 18 Tahun 2008. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi pengelolaan sampah. Diantaranya adalah dampak implementasi otonomi daerah, yang membuat pengelolaan sampah berada dibawah yurisdiksi pemerintah daerah.

"Pengelolaan yang sepihak dan parsial akan berdampak secara nasional, bahkan menjadi persoalan global seperti temuan sampah plastik di lautan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Christine berharap data yang akurat diharapkan akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, mengembangkan solusi dan perencanaan teknis yang tepat sasaran dan berpihak pada lingkungan. Selanjutnya diperlukan sinergi untuk mendapatkan solusi yang efektif dalam mengelola sampah plastik. Permasalahan ini pada akhirnya dapat diselesaikan jika seluruh pihak memberikan kontribusi nyata.

Di tempat berbeda, Ketua Umum Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Pris Polly Lengkong berharap kepada pemerintah untuk memberikan peluang kepada mereka untuk dapat meningkatkan daur ulang plastik botol seperti tidak membatasi perizinan, seperti penggiling harus ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan izin lainnya seperti para pabrik industri lainnya.

"Dulu kita sebagai penggiling botol plastik tidak khawatir dengan segala izin karena kami para pengepul pemulung yg mengambil sampah, tapi saat ini kami selalu dicari kesalahan dan harus ipal terlebih dahulu, sementara membuat izin IPAL biayanya mencapai Rp 100 juta dan ini sangat memberatkan kami," keluh Pris Polly.

Padahal, kata dia, kami hanya mengolah sampah botol plastik, untuk membantu pemerintah dan omset kami tidak mencapai Rp 100 juta. Bagaimana kami bisa meningkatkan sirkulasi ekonomi daur ulang botol plastik dan memberikan kesejahteraan anggota IPI kalau situasinya seperti ini.

Ketum IPI juga berharap kepada pemerintah untuk dapat mendaur ulang botol plastik dg program kerja IPI yaitu KIPP: Kawasan Industri Pemukiman Pemulung yang di dirikan di setiap komunitas pemulung agar tidak hanya botol plastik saja tapi semua sampah daur ulang bisa diatasi dan memberikan kehidupan yang layak bagi anggota kami. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Implementasi Industri 4.0 Dongkrak Efisiensi dan Produktivitas

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 dinilai dapat membawa manfaat bagi perusahaan yang menerapkannya, terutama akan terjadinya peningkatan pada produktivitas…

Hotel Ibis Komit Jaga Lingkungan Kurangi Sampah Plastik

Hotel Ibis Komit Jaga Lingkungan Kurangi Sampah Plastik NERACA Manado - Manajemen Hotel Ibis Manado City Center Boulevard (IMCCB) berkomitmen…

Indonesia Industrial Summit 2019 - Sektor Manufaktur RI Dipandang Siap Menerapkan Industri 4.0

NERACA Jakarta – Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…