KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat

KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat

NERACA

Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 1.031 aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki sertifikat dan 360 persil belum masuk dalam neraca keuangan, sehingga berpotensi berpindah tangan.

Kepala Satuan Tugas II Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Aida Ratna Zulaiha, mengatakan temuan di Pemkab OKI ini berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi optimalisasi penerimaan daerah untuk upaya pencegahan korupsi di Provinsi Sumatera Selatan."Berdasarkan pemantauan kami di lokasi, ada 1.031 aset tanah belum bersertifikat dan ada 73 aset tanah yang sudah bersertifikat," kata dia lagi di Palembang, Jumat (22/3).

Karena itu, KPK mendorong percepatan program legalitas kepemilikan aset ini, sehingga semua aset milik pemerintah kabupaten dapat terlindungi. Dalam pendampingan ini, KPK akan mengidentifikasi lebih dalam terkait aset-aset pemkab yang sudah dikuasai pihak lain.

Menurut dia, berdasarkan pertemuan dengan Bupati OKI Iskandar, di Kayuagung, Kamis (21/3), diketahui bahwa sebenarnya pemkab sudah menyurati pihak-pihak yang menguasai aset-aset tersebut namun belum direspons dengan balik."KPK bersedia membantu pemkab memulihkan atau mengembalikan aset-aset yang dikuasai pihak lain itu." kata dia.

KPK juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang menguasai aset pemkab, agar segera mengembalikan ke pemerintah karena ada risiko hukum yang bakal dihadapi, apalagi aset tersebut sudah dijual ke pihak lain.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) KPK dengan dengan jajaran pejabat di Sumatera Selatan seperti Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kabag Hukum disepakati bahwa beberapa aset yang akan diselamatkan yakni aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti rumah dan kendaraan dinas yang masih dikuasai pihak lain.

Kemudian, legalitas kepemilikan aset yang pada banyak persil belum memiliki sertifikat, dan tata kelola serta standar operasional prosedur mengenai pencatatan, pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan aset.

Berdasarkan hasil FGD itu, pemkab diimbau segera menyusun rencana aksi terkait dengan penarikan aset-aset yang masih dikuasai oleh pihak lain.

KPK juga meminta pemkab untuk menginventarisir permasalahan aset yang ada serta potensi aset yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan disampaikan ke KPK untuk dimonitoring tindaklanjutnya. Ant

BERITA TERKAIT

KPK: Pertemuan dengan Jaksa Agung untuk Tingkatkan Sinergitas

KPK: Pertemuan dengan Jaksa Agung untuk Tingkatkan Sinergitas   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif…

DPD-Kemendagri Sepakati Penyederhanaan Regulasi

DPD-Kemendagri Sepakati Penyederhanaan Regulasi   NERACA Jakarta - Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat akan mendorong Pemerintah…

Bank DKI Laporkan Kasus Pembobolan ke Penegak Hukum

Bank DKI Laporkan Kasus Pembobolan ke Penegak Hukum   NERACA Jakarta - Bank DKI Jakarta telah melaporkan kasus dugaan pembobolan ke…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menkop Apresiasi Langkah Inkoppas Gandeng BUMDes di Sektor Pangan

Menkop Apresiasi Langkah Inkoppas Gandeng BUMDes di Sektor Pangan NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi langkah…

Revisi PP 109/2012: Industri Hasil Tembakau Jalan Hidup yang Ditindas

Revisi PP 109/2012: Industri Hasil Tembakau Jalan Hidup yang Ditindas NERACA Jakarta – Para pemangku kepentingan sektor industri hasil tembakau…

Jaksa Agung: Tidak Ada Lagi Target Operasi

Jaksa Agung: Tidak Ada Lagi Target Operasi   NERACA Bogor - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku dalam masa kepemimpinannya akan menghapuskan…