Jabatan Plt Dirut BJB Dinilai Berdampak Besar

Jabatan Plt Dirut BJB Dinilai Berdampak Besar

NERACA

Jakarta - Sejak diberhentikannya Ahmad Irfan dari posisi Direktur Utama Bank BJB pada 11 Desember 2018 lalu, status direktur utama dipegang pejabat pelaksana tugas (Plt) dengan berbagai keterbatasan kewenangan. Menanggapi hal tersebut, Pakar ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi menilai bahwa penunjukan Plt pada badan Bank BJB memiliki dampak besar terhadap kinerja bank kebanggaan warga Jabar tersebut.

Sebab, menurut Acuviarta, Plt punya kewenangan yang terbatas utamanya dalam pengambilan kebijakan pengucuran kredit yang masuk kategori besar. Selain itu, Potensi kehilangan pendapatan yang besar jelas akan terjadi dan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan laba dan kinerja secara umum.“Laba yang besar hanya bisa dihasilkan dari kredit yang besar juga,” jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

“Penundaan RUPS dalam hal pemilihan dirut dan direksi lain jelas akan mengganggu kelancaran operasional bank bjb, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kinerja bjb. Semakin berlama-lama akan buruk untuk BJB,” imbuh Acuviarta.

Terkait berapa potensi kehilangan pendapatan BJB, dirinya mengaku perlu analisis khusus berdasarkan pada data yang ada. Namun yang pasti, potensi pendapatan akan hilang dan BJB akan kehilangan kesempatan bisnis karena terkait dengan risiko reputasi.“Misalnya mitra bisnis akan berpikir ulang untuk melakukan kerjasama karena terkait dengan status plt yang berkepanjangan dan mengandung unsur ketidakpastian yang cukup tinggi,” papar Acuviarta.

Ia pun menambahkan, selain opportunity revenue yang hilang status Plt Dirut justru akan memperburuk reputasi BJB."Muncul risiko reputasi. Semakin lama ada ketidakpastian justru akan disorot publik sebagai bank go publik yang tidak tranparan. Ujung-ujungnya akan berdampak pada harga saham bjb dan nasabahnya,” jelas Acuviarta.

"Agus Mulyaman sebagai Plt yang juga ikut mencalonkan diri calon dirut ditakutkan memiliki konflik interest, sehingga idealnya untuk menghindari conflict of interest setidaknya Plt dijalankan direksi yang ada yang tidak berkompetisi menjadi direksi," tambahnya.

Untuk itu, Acuviarta mengusulkan agar segera dilakukan RUPS dan penetapan dirut dan direksi definitif. Sebab mereka juga harus melewati fit and proper test yang jelas jelas akan menghabiskan waktu yang cukup lama."Kondisi saat ini Plt ditunjuk Direktur Kepatuhan sehingga banyaknya keterbatasan yang bersangkutan menjalankan operasional Bank BJB," tukasnya.

Lebih lanjut, Acuviarta berharap proses pemilihan berlangsung secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku, mengingat BJB adalah perusahaan go publik.“Ridwan Kamil harus banyak melibatkan BJB dalam kegiatan pembangunan strategis dan pemberdayaan masyarakat Jabar agar sisi makro dan mikro Jabar tumbuh bersifat masif,” kata dia.

Dirinya menilai, Pemprov Jabar terlalu dominan dalam menetapkan kebijakan Bank BJB. Acuviarta juga menilai hal ini tidak etis karena pemilik saham lainnya hampir tidak pernah dimintai masukan atau pendapat saat memutuskan langkah-langkah strategis."Pemprov tidak serba semuanya tahu. Ridwan Kamil harus mendengarkan kabupaten/kota sebagai pemegang saham lain," tegasnya.

Salah satunya, lanjut Acuviarta, terkait seleksi calon direksi yang saat ini sudah memasuki tahap akhir."Harusnya melibatkan komponen lain, ada proses mendengarkan masukan, pendapat dari pemegang saham lain. Kepemilikan saham Pemprov memang paling besar (38%), tapi bukan mayoritas," pungkas Acuviarta. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

Kinerja Memburuk, Dua Komisaris Minta RUPS Ganti Dirut Garuda

NERACA   Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, rencananya akan digelar akhir bulan ini,…

Kontribusi Manufaktur Masih Besar - Pemerintah Bantah Terjadi Deindustrialisasi di Indonesia

NERACA Jakarta – Kontribusi industri manufaktur Indonesia sebagai penopang perekonomian dinilai masih cukup besar. Hal ini terlihat melalui pertumbuhan sektor,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…