Strategi Ekonomi RI

Ketika fluktuasi ekonomi Indonesia mengikuti harga komoditas saat booming pada 2003‐2008, lalu menukik ke bawah setelah 2011 bersamaan dengan perlambatan ekonomi Tiongkok. Akibatnya, tentu saja terjadi “ketidak wajaran” pola pembangunan dimana kontribusi sektor primer dalam ekspor membesar dan manufaktur mengecil, termasuk kontribusinya dalam produk domestik bruto (PDB). Ini mengindikasikan kegagalan diversifikasi sehingga ketergantungan pada impor tetap tinggi.

Meski sempat ber “pesta” dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, neraca berjalan menjadi defisit, penggunaan sumber alam berlebihan, unsustainable dan tidak efisien. Di sisi lain, daya saing juga cenderung menurun. Menurut ekonom senior Prof. Dr. Iwan Jaya Aziz, pergerakan arus modal yang lebih karena kebijakan super‐ longgar dan quantitative easing (QE) di negara maju (push factor), bukan karena kebijakan domestik (pull factor), masuk melalui perbankan, pasar modal, dan pinjaman perusahaan. Akibatnya, pasar modal membesar, demikian juga utang swasta.

Karena pelaku di pasar modal sedikit, distribusi pendapatan memburuk dan daya cipta lapangan pekerjaan turun. Di samping itu, pertambahan likuiditas terjadi ditengah kondisi tabungan melebihi investasi (excess savings sejak krisis Asia 1997). Kondisi likuiditas yang berlimpah ini membuat perilaku agen ekonomi makin risk taking: kredit melonjak, bank, lembaga keuangan dan perusahaan aktif berinvestasi di sektor keuangan dan berutang, modal asing banyak ke pasar modal. Kecenderungan ini rentan terhadap “pro‐cyclicality” dan “flow reversal.”

Pada akhirnya pertumbuhan kredit dan pasar modal yang memfasilitasi “pesta” kita, menimbulkan kerentanan dan memperburuk distribusi pendapatan. Karena “push factor” lebih berperan, kebijakan domestik seperti tingkat bunga tidak efektif.

Ini menggambarkan kombinasi dua hal terjadi pada perekonomian kita, yaitu: (1) kegagalan diversifikasi dan (2) arus modal masuk yang tidak diwaspadai. Akibatnya: “pesta” berakhir, sementara kerentanan (vulnerability) yang sebenarnya sudah terbangun sejak tahun 2000-an terus berlanjut, di samping perlambatan ekonomi dan sektor keuangan yang makin berfluktuasi. Karena hal ini terjadi meskipun sudah banyak “peringatan,” maka hanya satu konklusinya: kita lengah dan tidak terkejut dengan kondisi sekarang!

Jadi, tidak masuk akal berasumsi bahwa pertumbuhan tinggi ekonomi Tiongkok dan kebijakan super longgar AS akan berlangsung selamanya. Jadi, kegagalan diversifikasi dan kekurangwaspadaan terhadap arus masuk modal yang akhirnya membuat keadaan ekonomi sulit seperti sekarang seharusnya sudah dapat diprediksi sebelumnya.

Lantas untuk meghadapi dan mengantisipasi faktor eksternal diperlukan tindakan pro‐aktif untuk mempengaruhi aturan tentang hubungan dan kerjasama ekonomi global/regional. Dari sisi faktor internal, beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan adalah:

Jangan terbuai dengan “fundamental baik”, karena pengertiannya berubah. perilaku sektor keuangan bisa membalik keadaan secara mendadak di tengah keterkaitan antar‐negara yang makin besar dan kompleks;

Faktor “non‐fundamental,” khususnya kepercayaan pasar dan masyarakat, sulit di kelola tapi mudah dibuat negatif karena informasi makin banyak dan cepat penyebarannya, dan masyarakat makin mengerti.

Kita melihat di hampir semua episode krisis, pernyataan kondisi “fundamental baik” sering tidak sesuai dengan kenyataan karena indikator yang berubah. Untuk faktor “non-fundamental,” hindari penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak jelas, kontradiktif, dan bertentangan antar pembuat kebijakan.

Adalah perlunya penguatan daya beli masyarakat terutama yang berpendapatan menengah ke bawah, merupakan strategi yang bisa menjadi pertahanan. Dia juga berdampak pada pemerataan dan kemiskinan (sesuai jiwa Nawa Cita). Artinya, dalam kondisi seperti sekarang, hindari semua kebijakan termasuk di bidang makro yang mempunyai dampak negatif pada daya beli!

Upaya menstabilkan sektor keuangan termasuk nilai tukar dan kebijakan menstimulasi pertumbuhan perlu dikaitkan dengan prioritas tersebut, bukan untuk pencapaian target kestabilan dan pertumbuhan Diperlukan pengertian mendalam tentang mekanisme dan keterkaitan antara kebijakan makro dan indikator daya beli, pemerataan, dan kemiskinan. Pilihan kebijakan apapun sebaiknya didasarkan pada keterkaitan ini.

BERITA TERKAIT

Berkat Strategi Bisnis Tepat - ABM Investama Raup Laba US$ 65,49 Juta

NERACA Jakarta - PT ABM Investama Tbk (ABMM), perusahaan energi terintegrasi nasional membukukan laba bersih sebesar US$ 65,49 juta di…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Niaga Komoditas - Penyerapan Biodiesel Strategi Hadapi Diskriminasi Sawit Eropa

NERACA Jakarta – Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Kaji Kembali Pemilu Serentak

Bila menyimak tahun 2014 pemilu legislatif dilakukan tiga bulan lebih awal dari pemilu presiden, berbeda dengan pemilu legislatif dan presiden…

Optimalisasi Utang Negara

Meski banyak pihak merisaukan masalah utang negara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati di setiap kesempatan mengklaim bahwa pengelolaan utang Indonesia saat…

Profesionalisme Lembaga Survei

Di banyak negara yang menganut demokrasi termasuk Indonesia, keberadaan survei politik telah menjadi kebutuhan. Untuk menentukan bakal calon presiden, partai-partai…