NERACA

Jakarta - Keberadaan bank-bank asing memang sangat merisaukan tingkah polahnya di Indonesia. Selain perlu ada pembatasan operasi bank asing, juga masyarakat perlu diimbau agar ada gerakan  moral untuk tidak menabung di perbankan yang  ditengarai melakukan kejahatan HAM. 

“Saya setuju dengan gerakan untuk tidak menabung di bank-bank asing yang ditengarai melakukan kejahatan HAM, termasuk kejahatan terhadap rakyat Palestina,” kata pendiri Asia Pacific Community for Palestine (ASPAC) Marwah Daud Ibrahim di Jakarta, Minggu (18/3).

Namun demikian, kata Marwah yang juga presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), perlu berhati-hati sekali dalam melakukan gerakan moral tersebut. Masalahnya harus ada penelitian secara mendalam terhadap bank-bank asing, yang dicurigai melakukan kejahatan, terutama yang berkaitan erat dengan zionis Israel.  “Perlu penelitian lagi, mana bank-bank yang melakukan kejahatan HAM, termasuk yang “berbau” zionis,” ujarnya.

Sementara itu,  ulama pendiri ASPAC Bachtiar Nasir mengakui pesimistis terhadap gerakan tidak menabung pada bank-bank asing yang terkait kejahatan HAM. Karena itu tergantung dari kesadaran masyarakat sendiri. “Kita ini hanya bisa sebatas mengimbau, semua tergantung kesadaran masyarakat Indonesia, apalagi memang kita sebagai negara muslim terbesar di dunia,” ujarnya.

Sementara itu, The Indonesia Economic Intellegence (IEI) Sunarsip mengatakan memang Indonesia sudah terkepung oleh pengaruh Yahudi di segala lini, sudah jelas demokrasi hanya alat permainan Yahudi dan sistem bank yang hanya membuat rakyat setiap hari hidup dengan riba. “Lihat saja rakyat sekarang tiap hari hanya membayar bank harian buat menutup kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.

Karena itu, menurut Sunarsip, bank sentral perlu mengkaji komponen-komponen yang dapat menggiatkan nasabah mau melakukan transaksi ataupun berinvestasi di perbankan nasional. “Saat ini BI, memang tengah mengkaji berbagai komponen antara lain harga pokok dana untuk kredit, biaya overhead, profit margin, dan premi risiko debitur. Selain itu juga, banyak nasabah menaruh dana di bank itu melihat dari segi keamanan, yang kedua kenyamanan,” terangnya.

Mengenai sanksi kepada bank yang kepemilikannya oleh pemerintah Israel atau orang Yahudi, menurut ekonom FEUI Aris Yunanto, sepakat bisa memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan atau bertransaksi dengan bank tersebut. Artinya, selama bank yang dimiliki Yahudi, izin untuk mengeluarkan produk-produk tidak dipermudah mendapatkan izin dari BI atau di suspend.

Hanya permasalahannya, menurut dia, terkadang produk dari bank BUMN tidak terlalu menarik dibanding produk dari bank yang kepemilikannya oleh orang Yahudi. Oleh karena itu, bank BUMN harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Selama ini, kita tidak pernah mengatur bank yang kepemilikannya berasal dari negara pelanggar HAM,” tambahnya.

Oleh karena itu, kata Aris lagi, yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah memberikan imbauan kepada Bank Dunia dan PBB agar mengeluarkan regulasi yang bertujuan pengucilan kepada industri dan perbankan dari negara pelanggar HAM. “Karena sampai saat ini, belum ada regulasi yang mengatur pemberian sanksi dari segi ekonomi kepada negara-negara pelanggar HAM,” terangnya

Selain itu untuk saat ini, menurut dia, imbauan untuk tidak menaruh atau bertransaksi dengan bank-bank kepemilikan Yahudi dan mengalirkan dana ke bank BUMN dapat dilakukan oleh anggota dewan yang mewakili aspirasi masyarakat atau organisasi-organisasi HAM.

Yang jelas, peneliti Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika tidak membantah memang saat ini banyaknya dukungan bank bank dari asing yang menyuplai dana untuk negara yang terkait dengan kejahatan HAM. Sehingga bank-bank asing itu terus menerus mendapatkan modal. Karena itu, pemerintah harus mendorong masyarakat Indonesia untuk memindahkan dananya ke bank BUMN yang ada.

”Sebenarnya kuncinya ada di dalam BI, selaku regulator harus terus menerus mensosialisasikan untuk menabung di bank BUMN”terang Erani.

Lebih jauh lagi Erani memaparkan,BI juga seharusnya berani  memperketat perizinan bank asing di Indonesia. Jangan sampai terlalu jauh masuk sampai ke kabupaten di seluruh Indonesia.

Terkait kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN,  dimana perlu ada penguatan bank-bank nasional untuk menghadapi bank-bank asing,  ekonom Wijayanto mengatakan, integrasi ekonomi ASEAN membuat wilayah itu semakin berperan sebagai satu pasar besar. “Industri di Indonesia dihadapkan pada persaingan dengan pemain lain di kawasan, baik dalam memperebutkan pasar di Indonesia, maupun di kawasan dunia,” ujarnya.

Dalam konteks industri perbankan, kata Purek Universitas Paramadina ini menambahkan sebenarnya bank-bank di Indonesia relatif sehat, apabila diukur dari CAR dan LDR. Namu sayangnya apabila dilihat dari ukuran aset, faktor penting dalam memenangkan persaingan, terlihat bank-bank di Indonesia masih tergolong sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank-bank dari Singapura dan Malaysia.

Dalam persaingan di pasar dalam negeri, lanjut Wijayanto, tidak semua bank di Indonesia siap, terutama bank-bank kecil. Nampaknya, secara natural proses konsolidasi industri perbankan di Indonesia akan terjadi, dimana bank-bank kecil yang kurang efisien akan bergabung dengan bank-bank besar melalui friendly acquisition. “Disinilah BI dan OJK akan berperan sangat penting dalam mendorong profesionalisme dan efisiensi industri perbankan Indonesia dalam menghadapi semakin terintegrasinya pasar ASEAN,” paparnya.

Sedangkan dalam persaingan memperebutkan pasar di kawasan, menurut dia, tampaknya Indonesia mempunyai pekerjaan rumah (PR) besar. Saat ini hanya ada segelintir bank di negeri ini yang mempunyai cabang di luar negeri.

Melihat fenomena di atas, ungkap Wija lagi, Pemerintah harus membantu melobby Pemerintah negara lain, agar upaya mendirikan cabang di negara2 ASEAN tidak dipersulit. “Eksistensi cabang luar negeri merupakan parameter penting kesiapan perbankan kita untuk dapat memanfaatkan ASEAN sebagai pasar sehingga Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai pasar saja,”cetusnya. iwan/didi/yahya/novi/cahyo