JK: Pengawasan APIP Berhasil Jika Koruptor Makin Sedikit

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tolok ukur keberhasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah apabila jumlah pejabat dan aparatur sipil negara yang terlibat korupsi menjadi semakin sedikit.

"Pengawasan yang berhasil ialah kalau yang ditangkap itu berkurang, kalau makin banyak yang ditangkap itu artinya pengawasannya kurang," kata Wapres dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 di salah satu hotel berbintang di Jakarta seperti dikutip Antara, Kamis (21/3).

Selama ini pemahaman terhadap parameter keberhasilan pengawasan internal lembaga pemerintah selalu dinilai dari jumlah uang kerugian negara yang dikembalikan karena tertangkapnya pejabat negara korup. Padahal, kata JK, dengan semakin sedikitnya pejabat negara dan ASN tertangkap kasus korupsi, itu merupakan penghargaan bagi upaya pemberantasan korupsi.

"Banyak yang mengatakan kalau KPK, Kejaksaan, BPKP telah menyelamatkan uang sekian triliun, itu dianggap berhasil. Padahal pengawasan yang berhasil ialah kalau makin kurang orang ditangkap, apalago sekarang banyak orang masuk penjara, apalagi karena OTT (operasi tangkap tangan," ujar Wapres, menjelaskan.

Di satu sisi, semakin banyaknya pejabat ditangkap dan ditahan karena kasus korupsi tersebut, merupakan cermin lemahnya pengawasan oleh APIP. Di sisi lain, hal itu menunjukkan upaya keras Pemerintah dalam memberantas korupsi memang serius, ucap Wapres.

"Selama 15 tahun, ada sembilan menteri yang masuk penjara, ada hampir 20 gubernur, ratusan bupati dan ratusan anggota DPR dan DPRD (terlibat korupsi). Itu tentu menjadi perhatian kita bahwa banyak yang mengawasi tapi banyak juga yang melakukannya (korupsi)," tutur Wapres.

Kemudian Wapres meminta APIP meningkatkan pengawasan mengingat jumlah anggaran belanja makin besar, baik di pusat maupun daerah."Setiap 10 tahun, negeri ini anggarannya berlipat dua kali. Anggaran tahun 2010 itu kira-kira Rp1.200 triliun, tahun ini sudah hampir 10 tahun itu Rp2.200 triliun. Tahun depan saya kira akan menjadi Rp2.300 - 2.400 triliun," kata Wapres.

Dengan banyaknya lembaga pengawasan yang terlibat dalam APIP, JK berharap kualitas pengawas dan pengawasan harus meningkat untuk mengimbangi cakupan lembaga yang diawasi. Saat ini, jumlah instansi pemerintahan di pusat dan daerah yang harus mendapatkan pengawasan mencapai 600 institusi, baik di tingkat kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun pemerintah daerah di kabupaten, kota dan provinsi.

"Aliran lembaganya semakin besar, dananya semakin besar dan juga mendapat anggaran semakin banyak. Artinya adalah pengawasan yang harus dilakukan itu semakin luas. Oleh karena itu, lembaga pengawasan APIP ini juga harus bekerja keras," tegas Wapres.

Pengawasan menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya korupsi terhadap anggaran pemerintah. JK mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak lembaga pengawasan, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), inspektorat jenderal, Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemerintah (Indonesia) ini, sistem ini, diawasi berkali-kali. Jadi kalau banyak yang 'bocor' seperti sekarang, tentu itu juga akibat dari banyaknya pemeriksaan, sehingga banyak diketahui," ujar dia.

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 diikuti oleh 1.200 pengawas APIP di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah dan BPKP.

Untuk diketahui, pengawasan intern Kementerian/Lembaga ataupun pemerintah daerah dilakukan oleh APIP. APIP sendiri terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pembentukan APIP sebagaimana amanat Pasal 58 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. mohar

BERITA TERKAIT

Jikalahari : Jika RUU Pertanahan Disahkan Dampaknya Terjadi Deforestasi Besar-besaran

Jikalahari : Jika RUU Pertanahan Disahkan Dampaknya Terjadi Deforestasi Besar-besaran NERACA Jakarta - Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Jikalahari melakukan penelaahan…

Dampak Devaluasi Yuan, Ekspor RI Berpotensi Makin Tertekan

NERACA Jakarta - Pembalasan China terhadap Amerika Serikat melalui devaluasi mata uang yuan, semakin menunjukkan perang dagang dua negara ekonomi…

Kompetensi SDM Industri Alat Berat Dipacu Makin Berbobot

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong pelaku industri untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Langkah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JAGA STABILITAS KEAMANAN - Pemerintah Siap Usut Tuntas Kerusuhan di Papua

NERACA Jakarta – Kerusuhan yang terjadi di Papua Barat merupakan dampak kasus yang terjadi di Surabaya dan Malang. Merespon hal…

Bareskrim Tindak 1.384 Tambang Ilegal

Jakarta-Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menindak 1.384 tambang ilegal dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2017. Menurut data…

Bankir: Resesi Global Masih Jauh dari Kondisi Nyata

NERACA Jakarta-Kalangan bankir menilai resesi ekonomi global masih jauh dari nyata. Dengan demikian, masyarakat diimbau tak perlu menanggapi isu tersebut…