Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

NERACA

Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia masih lemah atau belum memadai. “Lemahnya data tersebut, menyebabkan penemuan cadangan migas baru juga tidak banyak tercapai,” kata Tjatur dalam diskusi migas di Jakarta, Kamis (21/3).

Menurutnya, harusnya ada pendanaan khusus untuk penguatan data, sehingga investor akan lebih mudah serta tertarik jika sistem data migas sudah tercukupi. Penilaian tersebut ia dapat dari keluhan dari beberapa kontraktor migas yang pernah disampaikan kepada anggota legislatif. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong sinergi data energi untuk anggota Asia Pacific Economic Countries (APEC) dalam forum The 30th Meeting of the APEC Expert Group on Energy Data and Analysis (EGEDA).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial dalam sambutannya saat membuka pertemuan EGEDA mengatakan bahwa forum ini sangat penting dalam upaya sinkronisasi data dan informasi bidang energi antara negara-negara anggota APEC. "Kementerian ESDM sangat mengedepankan data yang akurat dan transparan, karena hal ini merupakan dasar untuk menguatkan kebijakan energi. Pertemuan ini memiliki peranan penting dalam berbagi pengalaman untuk mengumpulkan data," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama APERC Senior Vice President EGEDA Chair James Kendell menyampaikan bahwa pertemuan ini diharapkan memberikan data yang akurat untuk penguatan analisis pada keamanan energi, efisiensi energi, energi berkelanjutan serta ketahanan energi. Hal ini sejalan dengan tujuan dari EGEDA yaitu dapat mempertemukan kebutuhan data yang didukung oleh teknologi internet.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM sebagai clearing housedata sektor ESDM berusaha menginisiasi kebutuhan tersebut, dengan tugas dan fungsinya mencakup pengelolaan data sektor, penyiapan data sektor untuk organisasi internasional seperti Joint Organization Data Initiatives (JODI) dan APEC. Pusdatin melakukan pengumpulan data dari unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM serta pemangku terkait, kemudian melakukan pengolahan hingga pengiriman data dimaksud kepada badan koordinasi (coordinating agency) yaitu APERC.

Dana Eksplorasi

Sebelumnya, Pemerintah siap mengeluarkan dana USD1,1 miliar atau setara Rp15,4 triliun (kurs Rp14.000 per USD) untuk kegiatan eksplorasi migas dari total modal komitmen kerja pasti sebesar USD2,1 miliar atau sekitar Rp31,5 triliun.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan saat ini ada dana yang cukup besar untuk eksplorasi, baik dalam maupun luar wilayah kerja minyak dan gas. Kegiatan eksplorasi dibutuhkan untuk mengatasi defisit migas yang makin besar mulai 2025 hingga mencapai puncaknya pada 2050. “Ini dana yang bisa digunakan untuk eksplorasi 5-10 tahun ke depan. Dana ini kami harapkan terus bertambah,” ujar Arcandra.

Menurut Arcandra, dana eksplorasi saat ini yang berasal dari komitmen kerja pasti dari kontrak-kontrak dengan skema gross split jauh lebih baik dibanding sebelumnya yang hanya sebesar USD5 juta. Dana tersebut sangat kecil dengan begitu banyak wilayah yang belum dieksplorasi. Selain dana eksplorasi, pemerintah juga berencana memperbaiki dari sisi penggunaan data untuk kebutuhan seismik. Data-data kebutuhan untuk eksplorasi akan dibuka bagi perusahaan-perusahaan yang berminat.

“Data-data akuisisi akan dibebaskan. Karena selama ini, dana PNBP dari akses data hanya sekitar USD1 juta. Jadi kita akan revisi Permen Nomor 27 Tahun 2006,” ungkap Arcandra. Sementara itu, Syamsu Alam, Ketua Alumni Teknik Geologi ITB, mengatakan hingga 2050 kebutuhan migas khususnya minyak secara persentase belum berkurang secara signifikan dan mencapai 2 juta-3 juta barel per hari (bph).

Di sisi lain, jika melihat cadangan Indonesia 3,5 miliar BOE atau hanya 0,2% dari cadangan minyak dunia, sehingga butuh usaha luar biasa agar produksi nasional bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kita harus ingat, produksi minyak saat ini 800 ribu barel per hari itu yang 200 ribu bph berasal dari Banyu Urip. Kalau tidak ada Banyu Urip, produksi hanya 500 ribuan. Kalau tidak menemukan Banyu Urip lainnya, kita akan menghadapi masalah besar nantinya,” ujar Syamsu.

BERITA TERKAIT

KERJASMA BNI - VAMOS INDONESIA

Menteri BUMN RI Rini M Soemarno (tengah), Direktur Utama BNI Achmad Baiquni (kedua kanan) dan Founder Yayasan Vamos Indonesia Fanny…

Payoneer Dukung UMKM di Indonesia dan Dunia

Hadirnya financial technology (fintech) memberikan banyak peluang bagi bisnis untuk berkembang secara global karena adanya kemudahan, seperti transaksi lintas negara…

Indonesia Eximbank Kerjasama Pembiayaan Ekspor ke Afrika

      NERACA   Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Sasa Raih Penghargaan Top Brand Award 2019

    NERACA   Jakarta – Perusahaan yang bergerak di bidang bumbu makanan, PT Sasa Inti mengalami pertumbuhan dan perkembangan…

Indonesia Butuh Haluan Ideologi Pancasila

    NERACA   Jakarta - Aktivis penggagas gerakan PancasilaPower, Rieke Diah Pitaloka mendeklarasikan gerakan kebangsaan PancasilaPower di IKIP Budi…

Said Abdullah: Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Jadi Lokomotif Penyelesaian Masalah Papua

  NERACA   Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan sinergitas antara aspek ekonomi dan…