Pemerintah Siap Evaluasi Penerima BLSM - Setiap 3 Bulan

NERACA

Jakarta—Pemerintah berani memberikan jaminan terkait pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi akan tepat sasaran. Bahkan pemerintah sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi. “Verifikasi sudah di beberapa tempat. Sudah beberapa kali agar tahu data ini akurat atau tidak,” kata Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta,18/3

Menurut Agung, jika dalam pelaksanaan pembagian BLSM tersebut terjadi penyimpangan maka pihaknya akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan. “Kalau memang ada yang tidak berhak menerima, maka kita ganti dengan yang berhak,” tambahnya

Nantinya, BLSM tersebut akan dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui PT Pos Indonesia, di mana setiap tiga bulan sekali PT Pos tersebut akan mengirimkan kupon BLSM kepada kelurahan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. "Kalau perlu nanti, kita akan buat PT Pos mendekati masyarakat,"imbuhnya

Ditempat terpisah, Presiden ketiga RI, BJ Habibie angkat suara terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah pada 1 April mendatang. " Saya jamin yang pakai sepeda motor, kalau tidak dapat tunjangan lebih maka akan mengeluarkan anggaran lagi untuk beli BBM. Yang tadinya tidak miskin jadi miskin," ujarnya

Selain berdampak pada para pengendara sepeda motor, lanjutnya, kenaikan BBM juga akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Hal ini karena harga bahan kebutuhan pokok akan melonjak tinggi harganya. Diperkirakan kenaikka BBM ini mendorong harga barang naik sekitar 10%. "Kalau 10% BBM naik, bisa terjadi 10% naik harga barang konsumsi yang lain sembako," tuturnya.

Oleh karenanya, Habibie meminta masyarakat Indonesia untuk membeli produk buatan dalam negeri. Hal itu akan membantu untuk pendapatan karyawan itu sendiri. "Masyarakat memakai produk dalam negeri karena di dalamnya ada jam kerja untuk orang-orang itu (karyawan). Membantu mereka, kasihan mereka itu," katanya.

Demikian pula dengan, mantan Presiden RI ke 5, Megawati Soekarno putri mengatakan pemberian BLSM justru mendorong masyarakat bermental pengemis. "BLT itu malah membuat masyarakat bermental pengemis dan orang jadi menengadahkan tangan saja," ujar Megawati

Menurut Mega, jumlah uang BLT yang dibagikan juga tidak sebanding dengan biaya kebutuhan yang semakin meningkat. "Pada BLT yang dulu, coba bayangkan Rp 150 ribu per kepala keluarga per 9 bulan. Saya melihat efek yang tidak jelas dan tidak baik (dari BLT)," kritiknya.

Mega juga menuturkan, penolakan terhadap BLT membuat banyak pihak mengatakan dirinya tidak memikirkan nasib rakyat. Namun menurutnya, pemberian BLT seringkali disalahgunakan oleh penerimanya. "Ketika saya pulang ke daerah saya (Blitar), saya heran banyak motor baru digunakan anak muda. Ketika saya tanya ternyata uang BLT digunakan sebagai DP (down payment)," kisahnya. **cahyo

Related posts