Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar

NERACA

Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui Keputusan Gubernur pada November 2018. Dalam tim yang dipimpin Rektor Unpad Tri Hanggono itu ada beberapa nama eks Timses, adik kandung, serta sepupu Ridwan Kamil.Meski Ridwan Kamil memastikan timnya bekerja dengan maksimal dan profesional, banyak penilaian disampaikan sejumlah kalangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai bahwa adanya adik kandung dan sepupu Gubernur Jawa Barat tersebut masuk ke dalam Tim Akselerasi Pembangunan kuranglah begitu tepat."Itu merupakan bagian dari hak Ridwan Kamil tetapi sebaiknya dihindari karena banyak pihak melihat ini bagian dari nepotisme. Apabila tidak transparan akan memunculkan banyak persepsi terkait politik kepentingan bukan hanya di masyarakat tetapi pada internal pemerintahan yang dipimpin," terang Ujang di Jakarta, Kamis (21/3).

Pasalnya, meski Ridwan Kamil mengaku dapat bekerja secara profesional dalam membagi momentum antara profesi dan keluarga. Tidak menampik beberapa fakta lapangan hal tersebut sulit sekali terjalin."Apapun alasannya. Entah karena kemampuan adiknya RK yang dianggap mampu untuk bekerja di TAP. Tetap saja masyarakat akan memandang bahwa hal tersebut bagian dari praktek menyuburkan nepotisme," tuturnya.

Putra daerah asal Jawa Barat ini pun berharap, Gubernur Jawa Barat tersebut dapat memikirkan langkah solusi yang terbaik agar saat berjalannya TAP tersebut dapat maksimal tanpa ada kontroversi."Praktek-praktek yang mengarah ke nepotisme sebaiknya dihindari. Agar tidak ada konflik kepentingan. Kan bisa dicari yang lain yang lebih kompeten, berilah kesempatan," tegas Ujang.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang mengingatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal potensi konflik kepentingan dalam pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Pasalnya, dalam tim yang dibentuk Ridwan Kamil itu muncul nama adik kandung dan sepupunya."Rekomendasi KPK selalu mengingatkan untuk menghindari konflik kepentingan. Itu yang utama dalam menghindari prilaku korup," kata Saut di Jakarta, kemarin.

Adik Emil, Elpi Nazmuzzaman dan sepupunya menjabat sebagai Dewan Eksekutif TAP Jabar. Sedangkan, bekas Wakil Ketua Tim Kampanye Arfi Rafnialdi menjadi Ketua Harian TAP Jawa Barat.Selain itu, muncul pula nama Sri Pujiyanti yang menjadi Wakil Sekretaris dan Lia Endiani dipercaya Ketua Tim Media Tim Kampanye. Keduanya kini berada dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.

Ridwan Kamil sendiri mengatakan tim itu bertugas memberi masukan terkait kebijakan serta memastikan visi misi gubernur berjalan lancar sesuai target. "Sehingga rakyat melihat Jawa Barat maju lancar," ujarnya.

Namun, Saut mengatakan pelibatan keluarga dalam sebuah kebijakan pemerintah bertentangan dengan azas manajemen modern. Dia menilai meski pembentukan tim itu telah diatur penganggarannya, tetap saja potensi konflik kepentingan tetap ada."Tidak melibatkan keluarga itu jadi hal penting," kata dia.

Saut mengatakan, akan berkoordinasi dengan koordinator KPK wilayah Jawa Barat untuk mencermati pembentukan tim itu. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Jabar Bentuk Konsorsium Halal Center

Jabar Bentuk Konsorsium Halal Center NERACA Bandung - Pemerintah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Barat (Jabar)…

Gubernur Jabar Dorong Pemberangkatan Haji dari Bandara Kertajati

Gubernur Jabar Dorong Pemberangkatan Haji dari Bandara Kertajati NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil…

KPK Ajukan Banding Terhadap Vonis Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

KPK Ajukan Banding Terhadap Vonis Gubernur Aceh Irwandi Yusuf NERACA Jakarta - KPK mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…