Mengkritisi Upaya Membuka Pasar Baru Dunia

Oleh: Pril Huseno

Forum “Seminar Perdagangan Nasional dan Dialog Gerakan Ekspor Nasional” yang digagas Kadin, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia dan Euro Cham pada akhir Februari 2019 lalu, menemukan fakta bahwa hampir separuh ekspor Indonesia rupanya hanya tertuju pada lima negara yakni Amerika Serikat (AS), China, Jepang, India, dan Singapura (Kompas,11/3/2019).

Temuan tersebut terasa ironis dan bertolak belakang dengan tekad pemerintah yang sejak dua tahun lalu mencanangkan untuk go internasional, dalam upaya membuka pasar-pasar baru dunia di negara-negara non tradisional bagi penetrasi produk-produk ekspor dalam negeri.

Niat mencari pasar baru mengemuka setelah angin perubahan cenderung membangkitkan kembali agenda proteksionisme negara-negara besar terutama Amerika Serikat, Eropa dan juga India yang memainkan sederet persyaratan ketat bagi impor barang-barang yang masuk ke negara-negara tersebut. Dimotori AS yang menaikkan tarif baja tinggi bagi produk baja China dan beberapa negara lain, juga ancaman pengenaan sanksi ekonomi bagi 14 negara termasuk Indonesia yang dianggapnya berlaku curang sehingga AS mengalami defisit perdagangan parah, terutama dengan China. Kemudian Uni Eropa yang membatasi menerima produk CPO Indonesia maksimal tahun 2022, serta India yang menaikkan tarif bea masuk CPO Indonesia.

Kecenderungan perubahan perilaku ekonomi dunia tersebut tentu saja berisiko besar bagi keberlangsungan pemasaran produk ekspor dalam negeri. Untuk itulah tekad pencarian pasar baru dikumandangkan. Namun, yang terjadi ternyata negara tujuan produk ekspor rupanya masih berputar-putar pada ke lima negara yang disebutkan di atas, sementara tekad perluasan pangsa pasar baru malah belum terdengar signifikan. Padahal, di dunia ini ada sekitar 200 negara. Itu menggambarkan, belum ada upaya serius bagi misi-misi dagang yang berupaya meretas pasar baru di benua-benua Afrika, Asia, Amerika latin, Eropa Timur, Australia dan New Zealand.

Mengapa upaya perluasan pangsa pasar baru yang seharusnya telah berhasil menembus berbagai benua dan negara tujuan ekspor non tradisional belum juga terdengar hasilnya? Padahal, ada 195 negara lain yang merupakan peluang bagi masuknya produk-produk ekspor Indonesia? Apakah karena kurangnya koordinasi, atau kurangnya kompetensi pelaksana terutama para dutabesar yang semestinya menjadi leader dalam menembus pasar mancanegara, atau memang, ketiadaan konsep pemasaran yang semestinya disusun secara cermat dan komprehensif agar berhasil? Bagaimana menjelaskan hal ini?

Penguatan pasar ekspor baru tentu menjadi hal signifikan--jika berhasil baik--bagi pemulihan neraca perdagangan Indonesia disamping meningkatkan nilai cadangan devisa. Defisit neraca transaksi berjalan saat ini terjadi antara lain karena kurangnya nilai ekspor dibanding impor barang yang masuk. Hal itu jika dibiarkan, dalam jangka panjang akan memperburuk daya tahan perekonomian nasional di tengah kecamuk perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global.

Satu-satunya cara adalah memperbaiki kemampuan industri nasional dalam menghasilkan produk-produk ekspor yang mempunyai daya saing tinggi. Sehingga seiring dengan upaya masif dan jitu dalam menembus pasar baru dunia, produk ekspor Indonesia dapat diterima oleh negara lain. Namun, pekerjaan rumah paling besar saat ini memang bagaimana caranya agar pertumbuhan dunia industri nasional berhasil melampaui angka pertumbuhan ekonomi. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

Dunia Usaha - Pemerintahan Baru Perlu Didorong Berani Berpihak Pada Industri

  NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Hisar Sirait mendorong agar pemerintahan yang akan terpilih hasil Pemilu 2019 harus berani berpihak…

Jabar Resmi Miliki Tiga Perda Baru

Jabar Resmi Miliki Tiga Perda Baru NERACA Bandung - Provinsi Jawa Barat (Jabar) lewat agenda persetujuan bersama DPRD dan Pemprov…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menggugah "Shadow Economy"

Oleh: Johana Lanjar Wibowo, Pemeriksa Pajak Pertama, Ditjen Kemenkeu Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,9 triliun. Angka ini sebesar…

Pilpres 2019: Benahi Ekonomi, Hapus Oligarki

Oleh: Sarwani Pilpres 2019 usai sudah.  Indonesia akan memiliki presiden hasil pilpres pada Oktober tahun ini. Banyak harapan yang dipikulkan…

Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Mutlak Dibutuhkan untuk Kemajuan

  Oleh:  Aziz Kormala, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia bukanlah pemberian tetapi hasil berjuang dengan penuh pengorbanan…