Indonesia Akan Gelar Kongres Notaris Dunia

Indonesia Akan Gelar Kongres Notaris Dunia

NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Tri Firdaus Akbarsyah menyatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres Notaris dunia pada November 2019.

"Kongres notaris dunia ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Asia, karena selama ini kongres notaris hanya di Amerika ataupun Eropa. Tapi sekarang bisa kita tarik ke Indonesia," kata Tri Firdaus usai penandatangan MoU antara Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta (FHUP) dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) di Ruang Nusantara FHUP Jakarta, Selasa (19/3).

Tri mengatakan Indonesia tentunya ingin berperan aktif dalam pergaulan notaris dunia sehingga diharapkan juga akan meningkatkan kualitas notaris Indonesia. Nantinya dalam kongres tersebut diagenda pemilihan presiden notaris dunia dan juga pembahasan permasalahan manusia subjek hukum."Saat ini calon presiden notaris dunia masih dari Eropa," kata dia.

Dikatakannya notaris merupakan ujung tombak dunia usaha, karena pertama kali ketika membuat perusahaan maka ke notaris terlebih dahulu. Disinilah kita butuh notaris-notaris yang handal, jujur dan berwibawa. Notaris ini juga tidak boleh memihak.”Kami berharap dari PPINI ada keseragaman pendidikan notaris di Indonesia. Sekarang ini ada 43 Prodi Kenotariatan namun standar pendidikannya beda-beda,” ujar dia.

Untuk itu ada diperlukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi karena kami yang tahu di lapangan bagaimana kerja notaris bukan hanya teori-teori tapi praktek di lapangan."Praktek ini perlu ditingkatkan terus agar kita bisa menjawab permasalahan yang ada dengan dituangkan dalam Akte," jelas dia.

Selama ini, lanjut dia, pembuatan Akte ini hanya copy paste dengan yang ada sebelumnya karena setiap permasalahan beda-beda solusinya."Disinilah perlunya kerja sama dengan PPINI karena kita mengetahui permasalahan-permasalahan di lapangan dan mencari solusinya," kata dia.

Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta (FHUP) menjalin kerja sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) untuk memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok masing-masing guna memajukan dunia notaris Indonesia.

"Kerja sama ini mempunyai tugas masing-masing baik dalam perspektif keilmuan ataupun pengalaman secara profesional," kata Rektor Universitas Pancasila Prof. Wahono Sumaryono.

Notaris Indonesia kata rektor, dihadapkan pada kemajuan perkembangan yang luar biasa, baik dari segi pembangunan infrastruktur dan juga kemajuan revolusi industri 4.0 yang menuju kepada artifisial intelijen dan digitalisasi.

Untuk itu berbagai tantangan komunikasi sehingga pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia bersama Fakultas Hukum dan dalam hal ini program magister kenotariatan merasa perlu bekerja sama berkontribusi, bersinergi untuk menciptakan SDM yang handal di notaris."Kita mengakui adanya disparitas kualitas notaris dalam konteks profesionaltasnya. Ini menjadi konsen utama," ujar dia.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widyadhari mengatakan mahasiswa yang baru lulus menjadi priritas kami untuk membina guna menyiapkan menjadi notaris yang baik dan berkualitas."Saat ini masalahnya adalah dari puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta itu tidak ada yang sama kualitas kelulusannya ada yang bagus ada yang jauh dari standar," kata dia.

Untuk itu pihaknya berinisiasi untuk bekerjasama dengan beberapa atau hampir semua perguruan tinggi untuk bersama-sama membuat nota kesepahaman yang isinya antara lain menyampaikan kurikulum-kurikulum yang penting yang perlu dilaksanakan di perguruan tinggi.

Selain itu kami menyiapkan dosen-dosen dari pengurus pusat ikatan Indonesia yang berkualitas sehingga dengan demikian lulusan dari perguruan tinggi tersebut betul-betul lulusan yang sudah siap untuk dibina untuk menjadi Notaris yang berkualitas. Ant

BERITA TERKAIT

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi Yogyakarta - Humas pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Badan Koordinasi Humas…

Tiga Syarat Kegentingan Dikeluarkannya Perppu KPK

Tiga Syarat Kegentingan Dikeluarkannya Perppu KPK   NERACA Jakarta - Praktisi hukum senior, Petrus Salestinus mengatakan, ada tiga syarat kegentingan yang…

Dua Tantangan yang Akan Dihadapi TNI

Dua Tantangan yang Akan Dihadapi TNI   NERACA Jakarta - Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menyebutkan ada dua tantangan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi Yogyakarta - Humas pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Badan Koordinasi Humas…

Amandemen UUD '45 Dibahas di Badan Pengkajian MPR

Amandemen UUD '45 Dibahas di Badan Pengkajian MPR   NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa rekomendasi mengenai…

Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Semula - Kabulkan Kasasi KCN

Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Semula Kabulkan Kasasi KCN NERACA Jakarta - PT Karya Citra Nusantara (KCN) dapat kembali…