Dana Parpol Harus Diatur

NERACA

Jakarta--Selama ini dana partai politik (Parpol) tidak diatur transparan oleh undang-undang termasuk pembatasannya, sehingga banyak kader parpol menyalahgunakan uang negara (APBN) dan APBD untuk operasional partai. Karena itu pemerintah harus serius meningkatkan dana parpol tersebut, agar tidak menggunakan dan merugikan uang negara. “Dana partai harus ditingkatkan dan diatur secara transparan, karena dalam menjalankan programnya partai butuh dana besar. Belum lagi biaya politik lainnya. Jadi, tidak salah kalau partai menggunakan uang negara,” tandas anggota BPK, Rizal Jalil di Jakarta,17/3

Dana 9 parpol yang ada di DPR RI anggaran tahun 2011 yang bersumber dari APBN mencapai Rp 9.180.058.796, sedangkan dari APBD untuk 33 provinsi sebesar Rp 533.295.000.000,- sesuai dengan jumlah kursi di DPR dan DPRD. Semakin banyak kursi yang diperoleh, maka jumlah dananya tambah besar. Bahkan untuk tahun 2012 ini fraksi-fraksi di DPR memproleh dana Rp 12,5 miliar.

Kalau tidak ditingkatkan lanjut Rizal Jalil, maka partai harus diperbolehkan memiliki badan usaha. “Biarkan partai berbadan usaha asal dilakukan dengan halal dan sesuai prosedur, maka tidak masalah. Dengan dana yang cukup, maka parpol tak terbebani keuangan,” tambah Rizal.

Indra J. Piliang dan Ferry Mursyidan mendukung peningkatan dana partai tersebut. Sebab, selama ini sejak pemilu 1955 tidak ada transparansi dana partai tersebut. Baik PNI, PKI, Masyumi dan yang kecil adalah NU. “Mungkin karena NU memiliki basis massa yang jelas di pesantren dan pedesaan. Ormas juga tak memiliki transparansi keuangan. Kalau tidak, maka tidak jelas antara seseorang itu sebagai politisi atau pengusaha di partai. Sebab, banyak pengusaha yang merangkap pengurus parpol,” kata Indra. **cahyo

Related posts