Angkutan Barang Pakai Kereta Bikin Penghematan Rp3,5 Triliun

NERACA

Jakarta - Penghematan peralihan angkutan barang dari moda jalan raya ke jalur kereta api bisa mencapai Rp3,5 triliun per tahun. Hal itu seperti dikatakan Ketua Masyarakat Kereta Api (Maska) Hermanto Dwiatmoko. “Sebenarnya kita pernah menghitung kalau perpindahan jalan raya ke kereta api barang, misalnya satu juta TEUs bisa efisien Rp3,5 triliun per tahun,” kata Hermanto usai acara “Indonesia Railway Conference” di Jakarta, Rabu (20/3).

Sementara itu, Hermanto menyebutkan biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalur ganda, yaitu Rp11 triliun. Artinya, biaya investasi tersebut bisa ditutupi dengan penghematan yang didapatkan dari pengangkutan barang dengan moda kereta api. “Secara matematis, seharusnya bisa pindah semua,” katanya. Namun, salah satu kendala pengangkutan barang dengan KA, yakni penanganan ganda (double handling) karena sifatnya tidak langsung dari pintu ke pintu (door to door) di mana masih dibutuhkan lagi pengangkutan dengan moda truk. “Memang kelemahan kereta api itu adalah ‘double handling’,” katanya.

Dia menyebutkan perhitungan jarak antara 0-500 kilometer efisien menggunakan moda jalan raya, 500-1.500 kilometer kereta api dan lebih dari 1.500 kilometer menggunakan moda laut. Berdasarkan data Maska, penggunaan kereta api penumpang masih sekitar tujuh persen, sementara KA barang baru 0,63 persen. Sejumlah upaya agar pelaku usaha mau mengalihkan pengangkutan barang dari jalan raya ke kereta api, di antaranya memperluas jaringan KA, meningkatkan kapasitas dan mengurangi pajak, yaitu PPN.

Saat ini jaringan kereta api masih terbatas, hanya di Jawa dan Sumatera, untuk itu perlu ada kebijakan yang menyamakan contoh seperti pajak pertamabahan nilai atau PPN harus dinolkan. “Kita sudah minta, tapi sampai sekarang tidak ada keputusan. Kalau memang pajak dikurangi kan memang susah. Tapi, kita enggak minta dikurangi, tapi disamakan pengenaannya. Kalau enggak dua-duanya, 10 persen ya enggak masalah,” katanya.

Terkait peningkatan kapasitas, lanjut dia, dengan pembangunan jalur ganda di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. “Sehingga ada ‘shifting’, tetapi tetap harus dilakukan regulasi perpajakan dan lainnya karena di jalan raya kemungkinan overload, sehingga bisa merusak jalan,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Perwakilan Union International Railway ASEAN, Milko Papazoff menilai secara porsi pengangkutan penumpang dan barang melalui kereta api kurang dibandingkan dengan negara tetangga, namun saat ini tengah berkembang, terutama dengan adanya MRT, LRT, serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan revitalisasi jalur KA Jakarta-Surabaya di masa mendatang. “Saya rasa ini isu yang sama bagi semua negara, Indonesia saya bilang masih di belakang dalam hal transportasi perkotaan, tapi sedang berkembang,” katanya.

Milkof meyakini dengan peningkatan kapasitas yang terus bertumbuh di moda perkeretaapian, maka ke depannya perekonomian Indonesia akan semakin maju. “Perkeretaapian membantu perekonomian suatu negara, cara terbaru untuk mengembangkan lagi teknologi dan fasilitas baru, lebih efisien, nyaman dan berkelanjutan. Memang cenderung lama dalam pembangunan tapi akan lebih efisien ke depannya,” katanya.

BERITA TERKAIT

Gubernur Banten Evaluasi Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Gubernur Banten Evaluasi Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengevaluasi pokja…

Pemerintah Tetapkan Penjualan SBR006 Sebesar Rp2,2 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan hasil penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR006 sebesar Rp2,2 triliun yang…

Kantungi Izin Rights Issue - Lippo Karawaci Bidik Penjualan Rp 2 Triliun

NERACA Jakarta – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyetujui aksi korporasi untuk menerbitkan rights…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACABogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum…

Defisit APBN Capai Rp102 Triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…