Menkeu: Tidak Perlu Khawatir Perekonomian RI - PEMERINTAH KOMIT JAGA STABILITAS SAAT PEMILU BERLANGSUNG

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati meyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya berdasarkan data historis, pelaksanaan pemilu nasional berlangsung aman dengan pondasi demokrasi yang lebih baik. Menkeu juga berkomitmen terus menjaga kredibilitas kebijakan keuangan demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.

NERACA

"Apa yang Indonesia dapat tunjukkan adalah tidak perlu ada yang dikorbankan antara tiga hal, pemilu, kondisi makroekonomi, dan pertumbuhan kredit. Misalnya, jika ingin menggelar pemilu maka stabilitas makroekonomi harus dikorbankan. Itu tidak terjadi di Indonesia," tegas Sri Mulyani saat menghadiri sebuah seminar di Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut Menkeu, pemilu serentak berupa pemilihan presiden dan anggota legislatif yang berlangsung tahun ini akan menyebarkan tensi politik ke berbagai arah, tidak terpusat ke satu titik. Di saat bersamaan, sejumlah pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah akan dilontarkan oleh berbagai pihak meski kebijakan yang dilakukan memiliki tujuan dan pencapaian yang baik. Untuk itu, pemerintah akan terus menjaga kredibilitas kebijakannya demi menjaga stabilitas perekonomian.

"Pemilu merupakan waktu yang tepat untuk mempercepat reformasi lebih jauh dan lebih dalam karena kami sangat meyakini siklus demokrasi ini bukan penghalang bagi kami untuk melakukan hal yang tepat bagi negara khususnya membangun negara untuk mencapai tujuannya dalam menciptakan kemakmuran bagi semua," ujarnya.

Sri Mulyani menegaskan meski tahun ini merupakan tahun politik, semua hal akan berjalan aman dan terkendali. Hal ini juga tercermin dari beberapa pemilu sebelumnya yang berjalan tanpa kekacauan. "Sejak krisis moneter 1998 kami sudah menjadi demokratis terbuka, transparan, saya rasa pemilu 1999 dan 2014 terakhir aman, seperti bagaimana akhirnya memberi pondasi lebih kuat atas demokrasi," ujarnya.

Oleh karena itu dia meyakinkan para penerbit utang untuk tidak khawatir sebab pemerintah Indonesia akan mampu mengatasi tahun politik dengan baik. "I want to assure you in this election you dont have to worry regarding in how we manage this election (Saya ingin meyakinkan Anda, bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana kami mengelola Pemilu ini)," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Menurut Sri Mulyani, tahun politik kali ini memang agak berbeda dengan sebelumnya. Sebab di tahun ini selain pemilihan presiden, juga bersamaan dengan pemilihan legislatif di tingkat daerah. Oleh sebab itu tensi atau ketegangan di tahun ini terasa lebih tinggi.

Selain itu, usai pemilu akan ada penyampaian program oleh kandidat yang terpilih. Dia menilai sejauh ini program yang ditawarkan kedua pasangan calon sudah cukup baik. "Keduanya udah janji untuk reformasi, itu bagus untuk Indonesia, karena kita bicara reform of this country, itu dibutuhkan untuk berkembang lebih jauh," tutur dia.

Meski demikian, Sri Mulyani lebih mencermati kondisi perekonomian eksternal. Dalam hal ini, potensi kenaikan suku bunga acuan AS, perkembangan ekonomi China, perkembangan harga komoditas, hingga tensi perdagangan antara AS dengan China maupun Eropa."Di sisi fiskal, kami akan melakukan kebijakan yang dibutuhkan untuk merespon tekanan dari eksternal," ujarnya. Di internal, pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki efisiensi birokrasi sebagai bagian dari upaya perbaikan iklim investasi.

Ke depan, Sri Mulyani menekankan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi yang tahun lalu berada di level 5,17%, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. "Meski mendekati pemilu, itu tidak menghentikan kamu untuk melakukan apa yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah juga akan terus melakukan reformasi berbagai sektor. Di sektor perpajakan misalnya, pemerintah akan melanjutkan reformasi yang telah digagas sejak 2015 salah satunya dengan perbaikan sistem teknologi dan informasi. "Agar Indonesia tidak terus bergantung pada belas kasih volatilitas kondisi perekonomian global dan kawasan kami harus melakukan reformasi yang lebih dalam dan ini apa yang sedang dilakukan pemerintah dan kami akan terus melakukannya," tutur dia.

Dana Kecamatan

Pada bagian lain, Menkeu menyatakan akan mengkaji alokasidana untuk kecamatan.Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Camat, kemarin.

Kalau jadi, Dana Kecamatan rencananya akan digelontorkan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan.Maklum, desa dan kelurahan telah mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya dengar dari Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo), kalau bisa ada semacam, karena ini kan sama desa lurah (Dana Desa dan Dana Kelurahan), kok camat tidak dikasih. Nah nanti kami pikirkan saja dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU)," ujarnya.

Dia menjelaskan, pemerintah sebetulnya telah memiliki alokasi dalam APBN untuk pendanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan melalui dana untuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

Sedangkan di tingkat daerah, menurut dia, pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah di provinsi yang ditugaskan kepada bupati dan dilaksanakan oleh camat, maka harus ada alokasi dari anggaran pendapatan belanja dari kabupaten. Karena itu, Menkeu akan duduk bersama dengan pihak Kemendagri untuk memilih instrumen paling efektif yang akan digunakan sebagai anggaran kecamatan. Paling utama, menurut Menkeu, adalah kejelasan fungsi dari anggaran kecamatan itu.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menjanjikan bakal mengusulkan dana khusus untuk kecamatan sebesar Rp100 juta. Usulan dana kecamatan itu berasal dari keluhan para camat dalam yang digelar Kemendagri selama tiga kali.

Untuk diketahui tahun ini pemerintah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp70 triliun naik dari tahun lalu sebesar Rp60 triliun. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan Dana Kelurahan sebesar Rp3 triliun di 2019. Ini merupakan kali pertama pemerintah menganggarkan Dana Kelurahan.

Kemenkeu juga mencatat penyaluran dana alokasi umum (DAU) tambahan untuk dana kelurahan hingga akhir Februari 2019 masih minim. Realisasi dana kelurahan baru mencapai Rp91 miliar, atau 3,03% dari pagu anggaran mencapai Rp3 triliun.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, serapan dana kelurahan minim lantaran banyak pemerintah daerah (Pemda) yang belum melakukan persyaratan administrasi.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.187/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, pemda baru bisa menggunakan dana kelurahan setelah Perda yang mengatur APBD memasukkan distribusi dan penggunaan dana kelurahan. Selain itu, pemda juga harus melampirkan surat pernyataan telah menganggarkan dana kelurahan pada perda mengenai APBD 2019 atau perubahan penjabaran APBD 2019. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

IHSG MENGUAT JELANG PEMILU

Sejumlah pekerja beraktivitas di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (16/4/2019).Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sehari menjelang Pemilu 2019…

FMM Bangsa Indonesia Ingin Pemilu 2019 Bebas dari Kecurangan

FMM Bangsa Indonesia Ingin Pemilu 2019 Bebas dari Kecurangan NERACA Jakarta - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Musyawarah Majelis…

BPBD Kota Sukabumi Terus Siap Siaga Bencana - Saat ini Sedang Terjadi Anomali Cuaca

BPBD Kota Sukabumi Terus Siap Siaga Bencana Saat ini Sedang Terjadi Anomali Cuaca NERACA Sukabumi - Badan Penanggulangan Bencana Daerah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…

HASIL SEMENTARA PASLON JOKOWI-MA’RUF AMIN UNGGUL - Pemilu Aman, Citra Indonesia Makin Baik

Jakarta-Hingga Pk. 16.00 kemarin (17/4) proses perhitungan cepat (Quick Qunt) dari empat lembaga survei menunjukkan paslon Jokowi-Ma’ruf Amin untuk sementara…

Akuisisi Bank Permata Sejalan Aturan "Single Presence Policy"

NERACA Jakarta – Tren maraknya perbankan merger ataupun diakuisisi perbankan asing, tentunya memberikan gambaran ketatnya persaingan industri perbankan dalam negeri.…