NERACA

Jakarta – Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan strategis untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini salah satunya bertujuan agar pelaku industri yang sudah ada di Indonesia lebih aktif melakukan ekspansi dan dapat menarik banyak investor baru.

“Kami bertekad melaksanakan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan perekonomian nasional. Kuncinya adalah investasi dan ekspansi. Sebab, Indonesia membutuhkan peningkatan devisa dari ekspor sekaligus menghemat devisa dari investasi industri substitusi impor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (20/3).

Menperin mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan pertemuan dengan lebih dari 100 pelaku industri di Provinsi Banten. Kegiatan ini menjembatani para pengusaha bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk mencari solusi dalam meningkatkan daya saing industri nasional. “Banten merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan industri strategis, karena memiliki sejumlah sektor mother of industry seperti perusahaan baja dan kimia,” ungkapnya.

Keberadaan sektor-sektor tersebut dinilai berperan penting dalam menguatkan dan memperdalam struktur industri manufaktur di dalam negeri sehingga dapat kompetitif di kancah global. “Di Banten, sektor industri manufaktur mampu memberikan kontribusi hingga 40 persen terhadap pendapatan daerah. Ini salah satunya disumbangkan dari klaster di Cilegon,” imbuhnya.

Sepanjang tahun 2018, ekonomi Banten tumbuh cukup baik, yang hingga triwulan III mencapai 5,76 persen dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,89 persen (yoy). Guna menjaga keberlangsungan investasi, khususnya sektor industri, langkah pemerintah yang telah dijalankan antara lain memberikan kemudahan perizinan usaha, menjaga ketersediaan bahan baku, serta menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Kami berharap dengan kemudahan untuk berinvestasi itu bisa menjadi multiplier effect terhadap aktivitas industrialisasi, terutama terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mendorong terciptanya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” papar Airlangga.

Secara terpisah, Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman mengajak berbagai investor dari India untuk tidak hanya memusatkan diri berinvestasi di Pulau Jawa tetapi juga perlu mengembangkan bisnisnya. "Kami mendorong investor untuk berinvestasi di luar Jawa karena banyak potensi di sana," kata Ikmal.

Berdasarkan catatan dari BKPM, realisasi investasi adalah berjumlah sekitar 83 persen terkonsentrasi di Jawa, dengan didominasi oleh bisnis yang bergerak di sektor industri perkayuan. Menurut Ikmal, sebagaimana mengutip Antara, dunia telah mengenali potensi Indonesia sebagai tempat yang layak untuk berinvestasi.

Indikasi dari hal itu, ujar dia, antara lain karena Indonesia diperkirakan akan menjadi negara perekonomian terbesar ke-10 pada tahun 2025, serta diprediksi bakal menjadi negara perekonomian terbesar ke-7 pada 2030. Pada saat ini, Ikmal memaparkan bahwa Indonesia akan mempromosikan enam sektor yaitu infrastruktur, manufaktur, kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan ekonomi digital.

Sementara itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti menginginkan kebijakan pemerintah dapat memberikan insentif yang memadai bagi dunia usaha agar mereka juga mau mengembangkan bidang riset nasional selaras dengan Industri 4.0.

"Perlu ada insentif bagi dunia usaha yang mau berinvestasi pada penelitian. Sinergi antara riset dan dunia usaha akan menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga Indonesia bisa mengejar revolusi industri 4.0," ungkap Indra.

Untuk itu, ujar dia, peningkatan besaran anggaran riset juga perlu diperhatikan untuk menjaga kontinuitas proses inovasi yang sedang dan akan berjalan. Dia juga menginginkan agar penggunaan anggaran riset yang optimal juga harus jadi fokus yang dikejar pemerintah. munib