Maraknya penggunaan software tidak berlisensi atau bajakan untuk kebutuhan bisnis maupun perorangan sudah semakin meresahkan. Berdasarkan data dari BSA I The Software Alliance (BSA) pada 2017, 83% software yang beredar di Indonesia adalah bajakan.

Menurut, Kepala Seksi Pencegahan Direktorat DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, Anang Pratama, mengakui saat ini pemerintah  sulit membrantas software bajakan karena memiliki keterbatasan ruang dalam mengontrol, menangani, dan mengawasi perusahaan-perusahaan yang menggunakan software bajakan atau tidak berlisensi.

"Sesuai regulasi, penegakan hukum terkait dengan software bajakan ada UU Nomor 28 Tahun 2014. Jadi, apabila tidak ada aduan atau pencatatan dari masyarakat, maka kami akan mengalami kesulitan karena tidak bisa melakukan langkah hukum," katanya.

Sementara itu, menurut Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Kementerian Hukum dan HAM, Irbar Susanto mengatakan, masalah software bajakan juga menghambat pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam menanggulangi pembajakan software.

Irbar menjelaskan, dalam kurun 2015-2018, hanya ada 100 perusahaan software yang mendaftarkan hak ciptanya ke pemerintah. Menurutnya, itu dipengaruhi tidak adanya kewajiban bagi perusahaan-perusahaan software untuk mendaftarkan hak ciptanya.

Indonesia Tertinggi

Sedangkan Senior Director BSA, Tarun Sawney, mengungkapkan, Di kawasan Asia Pacifik, rata-rata penggunaan software tidak berlisensi adalah 57%, sementara di Indonesia persentasenya mencapai 83%. “Ini tinggi sekali, bahkan termasuk yang tertinggi di dunia,” ungkapnya.

Dikatakan Tarun, penggunaan software yang tidak berlisensi ini bisa meningkatkan potensi serangan siber yang dapat merusak berbagai file penting, serta mencuri data-data personal seperti identitas perbankan. Bahkan jenis virus ransomware dapat memblokir akses pengguna ke perangkatnya yang hanya dapat dipulihkan apabila membayar uang tebusan secara online kepada penjahat siber.

Karenanya, BSA meluncurkan kampanye “Legalize and Protect” di beberapa negara di Asean, termasuk Indonesia. Dikatakan Tarun, tujuan dari kampanye ini adalah untuk menjangkau para pemimpin bisnis dengan pesan mengenai manfaat penggunaan software legal secara hukum, produktivitas, dan keamanan.

BSA berharap bahwa hasil dari kampanye ini dapat mendorong ribuan perusahaan untuk melegalkan berbagai asetnya, dari software ilegal yang tidak aman menjadi aset software berlisensi.

"Dalam kampanye ini, kita akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan software berlisensi. Ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja perusahaan, meningkatkan keamanan data, serta menjaga reputasi perusahaan. Sebab bila sebuah perusahaan mengalami serangan malware, itu bisa menyebabkan kerusakan reputasi dan kerugian bisnis yang besar," kata Tarun.

Dengan menggunakan software tidak berlisensi, menurutnya peluang untuk terkena serangan malware yang berisiko pada data sebesar 29%. Meskipun penggunaan software berlisensi tidak menjamin 100% sebuah perangkat akan terbebas dari serangan siber, Tarun mengatakan setidaknya software berlinsensi akan menjadi benteng pertama yang melindungi aset perusahaan.

BSA berkolaborasi dengan pemerintah di kawasan ASEAN untuk membantu komunitas bisnis memahami manfaat ekonomi dari penggunaan software legal. International Data Corporation (IDC) memperkirakan bahwa perusahaan yang mengambil langkah untuk meningkatkan manajemen softwarenya dapat meningkatkan laba hingga 11 persen. Karenanya, Tarun berharap pemerintah berwenang dapat memacu komunitas bisnis untuk segera beralih ke aset legal demi meningkatkan daya saing nasional.