Hilangkan Ego Sektoral Benahi Transportasi Jabodetabek! - PRESIDEN INGATKAN KEMENTERIAN, PEMDA DAN LEMBAGA LAIN

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek. Presiden mengingatkan kepentingan transportasi nasional diletakkan segalanya di atas kepentingan institusi.

NERACA

Penegasan Presiden tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (Ratas) Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (19/3). Ratas Pengelolaan Transportasi Jabodetabek sebelumnya dilaksanakan pada 8 Januari 2019. "Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," tegas Jokowi.

Presiden kembali mengingatkan, berdasarkan temuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), negara mengalami kerugian sebesar Rp 65 triliun akibat kemacetan di Jabodetabek. Sementara angka kerugian yang ditemukan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih besar, yakni mencapai Rp 100 triliun.

Jokowi menyebut, temuan kerugian tersebut sangat besar sehingga memerlukan penanganan pengelolaan transportasi yang cepat dan terintegrasi. "Paling penting dalam pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang itu. Kemudian kesinambungan, terkesambungan antar moda baik nantinya MRT, LRT, Transjakarta, kemudian moda-moda yang lainnya KRL, angkutan umum lainnya," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Kepala Negara menegaskan, pada ratas sebelumnya dia sudah menugaskan Jusuf Kalla untuk mengoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait untuk melakukan percepatan, pengintegrasian sistem dan pengelolaan jaringan transportasi perkotaan maupun antar wilayah. Percepatan dan pengintegrasian sistem transportasi ini tak bisa ditunda lagi.

Menurut Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono yang hadir dalam ratas tersebut, ada dua hal yang dibahas, di antaranya pengelolaan transportasi Jabodetabek secara terintegrasi. "Pertama adalah integrasi. Kalau bicara integrasi kan ada entitas. Siapa entitas ini, yang melaksanakan itu," ujarnya.

Bambang menyebut siapa entitas yang akan mengelola transportasi Jabodetabek belum diputuskan. Namun, diwacanakan yang bakal mengelola transportasi Jabodetabek adalah Pemprov DKI Jakarta.

Presiden Jokowi sendiri, menurut Bambang, telah memberikan tenggat waktu selama tiga bulan kepada bawahannya untuk segera menentukan pengelola transportasi Jabodetabek. "Presiden minta waktunya 3 bulan, dari sekarang jadi baru Juni," ujarnya.

Menurut Bambang, penentuan pihak pengelola transportasi Jabodetabek akan dibahas kembali bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Tadi belum putus karena masih akan dibahas oleh Pak Wapres," ujarnya.

Bambang mengatakan, penetapan pengelola transportasi Jabodetabek harus memperhatikan amanat Undang-undang. "Entitas ini harus bisa fleksibel, jangan entitas ini terikat sama regulasi yang ada, karena transportasi ini kan wilayah. Jadi perlu ada satu entitas baru dalam rangka mengintegrasikan antar moda antar wilayah," ujarnya.

Sertifikasi Belum Selesai

Presiden Jokowi yang akan meresmikan pengoperasian Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit-MRT) Jakarta pada 24 Maret 2019. Namun, proses sertifikasi sarana dan prasarana moda transportasi massal terbaru di ibu kota itu ternyata belum juga rampung sepenuhnya.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat ini masih ada beberapa sarana dan prasarana dalam rangkaian MRT Jakarta yang belum tersertifikasi. Padahal, MRT sudah diuji coba untuk publiksejak 12 Maret lalu. "Sertifikasi sementara sudah bisa, tapi ada satu dua minor yang kami harapkan selesai sebelum tanggal 1 April 2019. Kami lagi membuat evaluasi dan mengeluarkan sertifikasinya," ujarnya.

Menurut dia, sertifikasi sarana dan prasarana masih belum rampung sepenuhnya karena ada beberapa fasilitas yang sedang diperbaiki. Hal ini membuat beberapa fasilitas tersebut tidak diaktifkan pada masa uji coba publik saat ini yang berlangsung dari 12-24 Maret 2019.

Sebelumnya, Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar menargetkan proses sertifikasi sarana dan prasarana kelar pada 15 Maret lalu. Sayangnya, target tersebut harus mundur. Meski demikian, dia mengklaim tingkat kesiapan berbagai sarana dan prasarana penunjang operasi sudah rampung hingga 99,06% per 12 Maret lalu. Kendati begitu, proses uji coba publik sudah dilangsungkan oleh MRT Jakarta.

Pada uji coba publik ini, perusahaan membuka pendaftaran uji coba bagi masyarakat dengan jumlah penumpang sekitar 4.000-28.800 penumpang. Namun, jumlah ketersediaan slot bagi penumpang uji coba publik terbatas hanya pada pukul 08.00-16.00 WIB.

Sementara pengoperasian baru akan diresmikan pada 24 Maret 2019. Sedangkan pengoperasian secara komersial baru dilakukan pada 1 April 2019. Kendati sudah melakukan uji coba publik, namun belum ada tarif perjalanan yang resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Arogansi PT KAI?

Sejumlah pengguna jasa transportasi KRL Commuterline mengungkapkan, dugaan arogansi pengelola KRL Commuterline yang hingga saat ini masih melarang KRL untuk berhenti menurunkan dan atau menaikkan penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Pasalnya, Stasiun Gambir di waktu lalu disebut-sebut sebagai stasiun uji coba bagi penerapan integrasi moda transportasi di DKI Jakarta. Karena di stasiun tersebut sudah tersedia sarana halte bus TransJakarta baik di sisi utara maupun selatan stasiun, sehingga memudahkan penumpang KRL untuk berganti moda transportasi ke bus TransJakarta.

Namun, sejak beberapa tahun ini semua perjalanan KRL dilarang berhenti di stasiun Gambir. Alasannya saat itu, banyak penumpang KRL yang diduga langsung naik KA Jarak Jauh yang standby di Gambir. “Alasan ini cukup aneh, karena semua penumpang KA jarak jauh memiliki tiket yang bias dipesan via online. Tidak mungkin ada penumpang ujug-ujug naik KA jarak jauh tanpa memiliki tiket yang sah,” ujar salah satu penumpang KRL.

Tidak hanya itu. Sistem integrasi moda transportasi seperti di Stasiun Klender, Jakarta Timur, ternyata merepotkan penumpang KRL yang akan berganti moda ke bus TransJakarta. Pasalnya, jarak antara halte TransJakarta dan stasiun Klender cukup jauh untuk berjalan kaki, sehingga dipastikan merepotkan bagi penumpang lanjut usia atau ibu hamil.

Pengguna jasa transportasi lainnya juga mempertanyakan sistem integrasi antara MRT dan halte TransJakarta saat ini dinilai masih kurang efisien dan melelahkan bagi masyarakat. Karena eskalator penghubung di stasiun MRT terlihat agak sempit jika banyak penumpang berebut akan naik MRT, maupun yang akan keluar beralih ke TransJakarta.

“Beda jauh dengan integrasi moda transportasi di Singapura yang sangat nyaman dan tidak melelahkan bagi penumpang MRT yang akan berpindah ke bus kota di negeri Singa itu,” ujar penumpang TransJakarta kepada Neraca, kemarin (19/3). bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Kualitas Udara Jakarta Tergantung Komitmen Pemda DKI Jakarta

  NERACA Jakarta - Solusi buruknya kualitas udara Jakarta saat ini, sebenarnya berpulang kembali kepada komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) DKI…

Tiga Bank Lokal Minta Izin Kerjasama dengan WeChat dan Alipay

  NERACA Jakarta -  Bank Indonesia (BI) menyebutkan setidaknya ada tiga bank domestik yang sudah mengajukan izin kerja sama dengan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JAGA STABILITAS KEAMANAN - Pemerintah Siap Usut Tuntas Kerusuhan di Papua

NERACA Jakarta – Kerusuhan yang terjadi di Papua Barat merupakan dampak kasus yang terjadi di Surabaya dan Malang. Merespon hal…

Bareskrim Tindak 1.384 Tambang Ilegal

Jakarta-Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menindak 1.384 tambang ilegal dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2017. Menurut data…

Bankir: Resesi Global Masih Jauh dari Kondisi Nyata

NERACA Jakarta-Kalangan bankir menilai resesi ekonomi global masih jauh dari nyata. Dengan demikian, masyarakat diimbau tak perlu menanggapi isu tersebut…