Defisit APBN Hingga Februari Rp54,6 Triliun

NERACA

Jakarta - Realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2019 mencapai Rp54,6 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan defisit fiskal periode sama di 2018 yang sebesar Rp48,3 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Defisit anggaran mencapai Rp54,6 triliun memang lebih tinggi daripada periode sama tahun lalu yang sebesar Rp48,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Selasa (19/3).

Realisasi defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara dan hibah sebesar Rp217,21 triliun atau 10,03 dari target serta belanja negara Rp271,83 triliun atau 11,04 persen dari pagu APBN. Pendapatan negara tersebut mencakup penerimaan perpajakan Rp177,24 triliun atau 9,92 dari target, dan penerimaan negara bukan pajak Rp39,9 triliun atau 10,55 persen dari target.

Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari penerimaan pajak termasuk PPh migas sebesar Rp160,8 triliun atau 10,2 persen dari target dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp16,3 triliun atau 7,85 persen dari target. Sedangkan, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp145,68 triliun atau 8,91 persen dari pagu serta transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp126,14 triliun atau 15,26 persen dari pagu.

Untuk menutup defisit anggaran tersebut, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp197,56 triliun termasuk untuk pembiayaan investasi Rp2 triliun. Dalam kesempatan ini, pemerintah juga mencatat neraca keseimbangan primer mencapai defisit Rp20,6 triliun.

Meski defisit per februari meningkat, Lembaga pemeringkat utang Fitch mengumumkan peringkat utang (rating) Indonesia tetap berada di posisi BBB dengan outlook stable pada 14 Maret 2019. Peringkat utang Indonesia oleh Fitch telah masuk dalam kategori investment grade sejak 2011 dan meningkat ke peringkat BBB pada Desember 2017.

Dalam laporannya, Fitch menyatakan bahwa tingkat beban utang pemerintah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan faktor pendorong tercapainya peringkat utang (rating) Indonesia tersebut. Selanjutnya, beban utang Indonesia dibandingkan negara peers dinilai lebih aman dan sektor keuangan domestik dinilai berada dalam kondisi sehat.

Adapun, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan negara-negara setara (peers). Fitch meyakini bahwa permintaan domestik dan investasi akan terus mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut Fitch menyatakan, Indonesia mempunyai potensi positif dari pengalihan tujuan investasi seiring kondisi perekonomian global dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

Fitch menilai fundamental Sovereign Credit Indonesia akan tetap kokoh seiring stabilnya pergerakan nilai tukar dan tetap terjaganya cadangan devisa. Pemerintah Indonesia dinilai menjalankan kebijakan fiskal yang baik dan tepat sehingga fiskal Indonesia sehat, yang ditandai dengan penurunan defisit APBN dari 2,51% pada 2017 menjadi 1,76% pada 2018.

BERITA TERKAIT

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENINGKAT - BPS: NPI Februari dan Maret Alami Surplus

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami surplus US$ 0,54 miliar pada Maret 2019. Surplus ini berasal…

Terbitkan Produk KIK Dinfra - Jasa Marga Targetkan Dana Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta –Besarnya kebutuhan modal PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dalam mendanai proyek jalan tol, mendorong perseroan untuk terus memanfaatkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…