YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin

YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin

NERACA

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut bersuara terkait dengan mahalnya tiket pesawat domestik. Diketahui, harga tiket pesawat belum juga mengalami penurunan sejak akhir tahun lalu.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menuding adanya permainan kartel yang berupaya menaikan harga tiket pesawat. Maskapai dilibatkan untuk melakukan kesepakatan untuk menaikan harga tiket domestik.

Kendati demikian pihaknya menunggu penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel tarif tiket tersebut."Apakah kita tekan terus agar tarif pesawat turun semurah mungkin. Jadi tunggu saja hasil penyelidikan KPPU terkait dugaan kartel tarif," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (20/3).

Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyebut, banyak ratusan penerbangan tertunda akibat mahalnya tiket pesawat. Rata-rata penerbangan yang tertunda penerbangan adalah penerbangan domestik. Akibat batalnya sejumlah penerbangan tersebut, berpengaruh buruk pada jumlah kunjungan wisatawan domestik.

Selain itu, Menteri Arief juga mengaku dikeluhkan oleh pemerintah daerah seperti Banyuwangi dan Aceh mengeluhkan harga tiket pesawat untuk rute ke daerahnya tak seperti biasanya.

"Tiket kalau di domestik terpengaruh, internasional tidak pengaruh. Kilometer yang dari internasional lebih murah. Disindir juga dari Bupati Banyuwangi, return tiket dari Banyuwangi-KL Rp 500.000," pungkasnya. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Tekan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit

Pemkot Palembang Tekan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, terus berupaya menekan…

Perda Tenaga Kerja Lokal di Sumsel untuk Tekan TKA

Perda Tenaga Kerja Lokal di Sumsel untuk Tekan TKA NERACA Palembang - Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga…

Pemerintah Harusnya Turun Tangan Bikin Bank Syariah

  NERACA   Jakarta – Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia mestinya menjadi kiblat ekonomi syariah dunia. Nyatanya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…