YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin
NERACA
Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut bersuara terkait dengan mahalnya tiket pesawat domestik. Diketahui, harga tiket pesawat belum juga mengalami penurunan sejak akhir tahun lalu.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menuding adanya permainan kartel yang berupaya menaikan harga tiket pesawat. Maskapai dilibatkan untuk melakukan kesepakatan untuk menaikan harga tiket domestik.
Kendati demikian pihaknya menunggu penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel tarif tiket tersebut."Apakah kita tekan terus agar tarif pesawat turun semurah mungkin. Jadi tunggu saja hasil penyelidikan KPPU terkait dugaan kartel tarif," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (20/3).
Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyebut, banyak ratusan penerbangan tertunda akibat mahalnya tiket pesawat. Rata-rata penerbangan yang tertunda penerbangan adalah penerbangan domestik. Akibat batalnya sejumlah penerbangan tersebut, berpengaruh buruk pada jumlah kunjungan wisatawan domestik.
Selain itu, Menteri Arief juga mengaku dikeluhkan oleh pemerintah daerah seperti Banyuwangi dan Aceh mengeluhkan harga tiket pesawat untuk rute ke daerahnya tak seperti biasanya.
"Tiket kalau di domestik terpengaruh, internasional tidak pengaruh. Kilometer yang dari internasional lebih murah. Disindir juga dari Bupati Banyuwangi, return tiket dari Banyuwangi-KL Rp 500.000," pungkasnya. Mohar/Iwan
NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…
NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…
NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…
NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…
NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…
NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…