Antara Defisit APBN dan Naikkan Premium - Dilema Kebijakan Pembatasan BBM

SOROTAN

Dilema Kebijakan Pembatasan BBM

Antara Defisit APBN dan Naikkan Premium

Jakarta—Kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jangan terlalu lama jadi wacana saja. Karena bagaimanapun juga masyarakat butuh kesiapan. Oleh karena itu, pemerintah didesak jangan menunda kebijakan itu. Alasannya agar tak menimbulkan defisit APBN. ‘Jelas, defisit anggaran bisa bertambah, dan anggaran APBN pemerintah bisa terbebani," ungkap Regional Ekonom Royal Bank of Scotland, Su Sian Lim di Jakarta, 8 /3.

Lebih jauh kata Su Sian, harga minyak mentah dunia ada pada kisaran US$80 per barel saja sudah menimbulkan defisit sebesar 1,7%. Sehingga bila harga minyak dunia mencapai US$90/barel, maka defisit anggaran pemerintah menjadi 2%“Bagaimana jika harga minyak terus naik tinggi pada Juli nanti, apakah mungkin masih ditunda hingga Desember," terang Su Sian lagi.

Yang perlu diwaspadai, kata Su Sian, harga minyak mentah yang bisa menembus US$120/barel. Sehingga defisit anggaran pemerintah mencapai 3%. "Harga minyak naik maka pemerintah cenderung menunda pembatasan BBM. Berita bagus mengenai kenaikan peringkat utang negara bisa hilang dalam waktu semalam," paparnya.

Ketua Tim Pengkaji Pengaturan BBM Subsidi, Anggito Abimanyu, mengatakan kebijakan fiskal mengenai pembatasan tersebut sudah tepat namun masalah waktu yang tepat menjadi perhatian. "Secara politik timing menjadi sulit," kata dia.

Ia menuturkan, penentuan waktu yang tepat sangat penting mengingat kondisi politik tengah tidak stabil dan masih adanya tekanan inflasi. Ia mengakui, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memberikan sumbangan kepada inflasi sebesar 0,3%-0,6%.

Anggito menambahkan, pemerintah menginginkan agar alokasi dana kepada kebijakan pengaturan BBM subsidi dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. "Alokasi itu akan lebih bermanfaat dibanding membuang uang untuk subsidi," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan DPR memerlukan waktu untuk membahas hasil kajian yang disampaikan pemerintah. "Kami perlu waktu 1-2 minggu untuk membahas hasil kajian yang disampaikan hari (Selasa) ini," katanya.

Menurut dia, pihaknya tidak bisa memutuskan secara langsung atas kebijakan pengaturan BBM yang penting dan berdampak luas di masyarakat. Selain itu, lanjutnya, Komisi VII DPR juga meminta pemerintah melengkapi hasil kajian Tim Kajian Kebijakan Pengaturan BBM. "Hasil kajian tim hanya sebagai pendukung. Pemerintah mesti melengkapi dengan tinjauan politik, geopolitik, keuangan negara, dan sosial," katanya.

Riefky juga mengatakan, pihaknya meminta Darwin Saleh menyampaikan secara langsung hasil kajiannya. Pada kesempatan itu, Darwin belum menyampaikan hasil kajian dan baru menyerahkannya ke Komisi VII DPR. **cahyo

.

BERITA TERKAIT

Atasi Defisit, Perjanjian Dagang Perlu Digalakkan

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan pembahasan dan perundingan perjanjian perdagangan dengan berbagai negara lain untuk melesatkan…

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…

Rig Tender dan Petrus Sepakat Berdamai

Perkara hukum antara PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) dengan PT Petrus Indonesia akhirnya menemui kata sepakat untuk berdamai. Dimana…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…