Antara Defisit APBN dan Naikkan Premium - Dilema Kebijakan Pembatasan BBM

SOROTAN

Dilema Kebijakan Pembatasan BBM

Antara Defisit APBN dan Naikkan Premium

Jakarta—Kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jangan terlalu lama jadi wacana saja. Karena bagaimanapun juga masyarakat butuh kesiapan. Oleh karena itu, pemerintah didesak jangan menunda kebijakan itu. Alasannya agar tak menimbulkan defisit APBN. ‘Jelas, defisit anggaran bisa bertambah, dan anggaran APBN pemerintah bisa terbebani," ungkap Regional Ekonom Royal Bank of Scotland, Su Sian Lim di Jakarta, 8 /3.

Lebih jauh kata Su Sian, harga minyak mentah dunia ada pada kisaran US$80 per barel saja sudah menimbulkan defisit sebesar 1,7%. Sehingga bila harga minyak dunia mencapai US$90/barel, maka defisit anggaran pemerintah menjadi 2%“Bagaimana jika harga minyak terus naik tinggi pada Juli nanti, apakah mungkin masih ditunda hingga Desember," terang Su Sian lagi.

Yang perlu diwaspadai, kata Su Sian, harga minyak mentah yang bisa menembus US$120/barel. Sehingga defisit anggaran pemerintah mencapai 3%. "Harga minyak naik maka pemerintah cenderung menunda pembatasan BBM. Berita bagus mengenai kenaikan peringkat utang negara bisa hilang dalam waktu semalam," paparnya.

Ketua Tim Pengkaji Pengaturan BBM Subsidi, Anggito Abimanyu, mengatakan kebijakan fiskal mengenai pembatasan tersebut sudah tepat namun masalah waktu yang tepat menjadi perhatian. "Secara politik timing menjadi sulit," kata dia.

Ia menuturkan, penentuan waktu yang tepat sangat penting mengingat kondisi politik tengah tidak stabil dan masih adanya tekanan inflasi. Ia mengakui, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memberikan sumbangan kepada inflasi sebesar 0,3%-0,6%.

Anggito menambahkan, pemerintah menginginkan agar alokasi dana kepada kebijakan pengaturan BBM subsidi dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. "Alokasi itu akan lebih bermanfaat dibanding membuang uang untuk subsidi," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan DPR memerlukan waktu untuk membahas hasil kajian yang disampaikan pemerintah. "Kami perlu waktu 1-2 minggu untuk membahas hasil kajian yang disampaikan hari (Selasa) ini," katanya.

Menurut dia, pihaknya tidak bisa memutuskan secara langsung atas kebijakan pengaturan BBM yang penting dan berdampak luas di masyarakat. Selain itu, lanjutnya, Komisi VII DPR juga meminta pemerintah melengkapi hasil kajian Tim Kajian Kebijakan Pengaturan BBM. "Hasil kajian tim hanya sebagai pendukung. Pemerintah mesti melengkapi dengan tinjauan politik, geopolitik, keuangan negara, dan sosial," katanya.

Riefky juga mengatakan, pihaknya meminta Darwin Saleh menyampaikan secara langsung hasil kajiannya. Pada kesempatan itu, Darwin belum menyampaikan hasil kajian dan baru menyerahkannya ke Komisi VII DPR. **cahyo

.

BERITA TERKAIT

Pasar Mobil Premium RI Diyakini Bakal Berkembang

BMW Group Indonesia merasa optimistis pasar mobil kelas premium akan terus berkembang di Tanah Air. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi…

Volkswagen-Ford Berunding Mobil Listrik dan Swakemudi

Volkswagen AG dan Ford Motor Co tengah melakukan pembicaraan terkait kemungkinan kerjasama untuk mengembangkan kendaraan swakemudi dan listrik dalam sebuah…

Xiaomi Redmi Note 6 Pro dan Xiaomi Mi 8 Lite Resmi Dirilis

Seperti dirumorkan beberapa waktu ke belakang, Xiaomi akhirnya resmi meluncurkan dua smartphone terbarunya. Keduanya yakni Xiaomi Redmi Note 6 Pro…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jagung Datang Peternak Ayam Merasa Senang

  NERACA   Malang - Peternak ayam mandiri di Wilayah Malang, Jawa Timur merasa senang dan berterima kasih atas bantuan…

Program B20 Mampu Tekan Impor Solar 4.000 kl/hari

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya…

Pasokan Pangan jadi Kunci Keberhasilan Jaga Inflasi

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya-upaya menjaga angka inflasi agar sesuai target.…