Rekrutmen Prajurit TNI AD dari Wilayah Perbatasan - Terluar dan Pedalaman Miliki Nilai Strategis

Rekrutmen Prajurit TNI AD dari Wilayah Perbatasan

Terluar dan Pedalaman Miliki Nilai Strategis

NERACA

Jakarta – Rekrutmen atau penerimaan calon prajurit yang berasal dari wilayah perbatasan, terluar dan pedalaman memiliki nilai strategis, baik dalam hal pembangunan kekuatan TNI AD maupun Sistem Pertahanan Negara. Hal tersebut disampaikan Kapendam VI/Mlw, Kolonel Kav Dino Martino, dalam rilis tertulisnya, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/3).

Diungkapkan Kapendam, setelah para calon prajurit yang berasal dari Kaltim dan Kaltara dinyatakan lulus seleksi tahap awal di Korem, mulai Hari Kamis (14/3) mereka tengah melaksanakan seleksi tahap lanjutan yang terpusat di Balikpapan.“Dalam tahap lanjutan, diawali dengan tahap pemeriksaan kesehatan. Namun sebelumnya dilaksanakan pemeriksaan adminsitrasi kembali oleh Tim Seleksi,” ujar Dino.

Untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, lanjut Dino, dilaksanakan di Rumah Sakit TK II dr.R.Hardjanto, sedangkan untuk tes administrasi di kantor Ajudan Jenderal Kodam VI/Mulawarman (Ajendam VI/Mlw).

“Kedua tahap itu penting, agar penyelenggaraan seleksi ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Terlebih aspek kesehatan, mutlak dilalui dan dipenuhi oleh para peserta seleksi. Materinya pun sangat lengkap, dari mulai kesehatan bagian luar dan dalam,  termasuk pemeriksaan narkoba, kesehatan jiwa dan lain sebagainya,” ujar Kapendam.

“Untuk diketahui, biasanya para peserta banyak yang lalai tentang kelengkapan administrasi, sehingga pernah terjadi terpaksa mereka harus pulang karena kalah bersaing dengan yang lainnya. Kelengkapan administrasi ini seperti ijazah kelulusan, kartu keluarga ataupun surat keterangan domisili, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Jadi, menurut Dino, agar tidak merugikan dirinya sendiri, calon prajurit agar melengkapi segala kelengkapan persyaratan dari awal.“Saya ingatkan kembali, istilah administrasi ini bukan selama ini yang mengandung konotasi “uang pelicin” namun persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam pengumuman maupun pemberitahuan dari Panitia. Namun, jika ada oknum yang mengaku bisa memasukan dengan syarat membayar administrasi (uang pelicin) segera laporkan ke Pomdam ataupun pejabat TNI AD terdekat,” tegasnya.

“Ini sebagaimana yang telah ditekankan oleh Pangdam VI/Mulawaran (Mayjen TNI Subiyanto), kita laksanakan seleksi penerimaan prajurit secara transparan, obyketif dan akuntabel,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan ditahap awal yang dilaksanakan di Korem-Korem, menurut Dino, animo para putra-putri yang berasal dari Kaltim dan Kaltara, khususnya dari wilayah perbatasan, terluar dan pedalaman sangat tinggi.

“Perekrutan calon prajurit putra daerah, pulau terluar, perbatasan dan pedalaman, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan kekuatan organisasi TNI AD dan bernilai strategis untuk membangun sistem pertahanan negara, khususnya di pulau terluar, perbatasan dan pedalaman,” jelasnya

“Dengan adanya putra-putri dari wilayah tersebut yang menjadi prajurit TNI AD, maka secara otomatis kita telah mendukung penyiapan kekuatan pertahanan wilayah di tiga lokasi tersebut. Kemudian, tingginya animo (pendaftar) calon prajurit disana juga menandakan bahwa generasi mudanya memiliki kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan yang tinggi pula,” tandasnya

Senada dengan yang disampaikan Dino, Aspers Kasdam VI/Mlw Kolonel Inf Gunawan Permadi pun mengamininya, bahwa dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel.

“Sesuai mandat Undang-Undang, pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal pembelaan negara. Demikian juga bagi mereka yang akan bergabung menjadi prajurit TNI AD, khususnya, diberikan hak yang sama, namun harus memenuhi dan melewati standar maupun persyaratan yang telah ditetapkan,” ungkap Gunawan.

“Kemudian sebagaimana disampaikan oleh pimpinan TNI AD, bagi mereka yang berasal dari wilayah perbatasan, terluar dan pedalaman yang memiliki persyaratan tersendiri, namun dalam hal kesehatan berlaku secara umum,” imbuhnya.

Karena kekhususanya, bagi putra-putri yan berasal dari tiga wilayah tersebut, Gunawan menekanan agar hal (kekhususan persyaratan) tersebut dapat ditanyakan atau dikonsultasikan dengan Ajenrem ataupun Ajendam, terdekat.

“Generasi muda adalah asset bangsa, sangat disayangkan jika mereka yang memiliki keunggulan dan protensial menjadi prajurit yang tanggap, tanggon dan trengginas gagal hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi,” ujar lulusan Akmil 1996 ini.

Namun demikian, lanjut Gunawan, meski ada persyaratan khusus, mereka yang berasal dari wilayah perbatasan, terluar dan pedalaman tetap akan melalui proses seleksi yang ketat dan kompetitif.

“Untuk mengetahui berbagai persyaratan menjadi prajurit TNI AD, silakan konsultasi dengan satuan TNI AD terdekat, pasti akan dibantu, atau juga silakan buka di website tni.ad.mil.id maupun http://ad.rekrutmen-tni.mil.id/,” pungkas mantan Aspers Divisi 1/Kostrad ini. Mohar/Agus

 

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…