Mafindo Sebut Terjadi 997 Hoaks Sepanjang 2018

NERACA

Jakarta - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan terjadi 997 kabar bohong atau hoaks sepanjang 2018 hingga Januari 2019 dan 488 di antaranya, atau 49,94 persen, bertema politik.

"Meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil kami verifikasi berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/3).

Septiaji mengatakan hoaks bertema politik tidak hanya akan merusak akal sehat calon pemilih, tetapi juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa.

Septiaji mengatakan sepanjang Juli hingga Desember 2018 terdapat 259 kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemerintah pusat, figur terkemuka, partai politik dan pemerintah daerah.

Khusus untuk kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin menerima 75 hoaks atau 28,96 persen dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno menerima 54 hoaksa atau20,85 persen.

Sedangkan pada Januari 2019, total terdapat 109 kabar bohong didominasi bidang politik, yaitu 58 buah. Pasangan 02 menerima 21 kabar bohong atau 36,20 persen dan pasangan 01 menerima 19 kabar bohong atau 32,75 persen.

Septiaji mengatakan angka kenaikan jumlah kabar bohong tersebut seharusnya menyadarkan seluruh bangsa Indonesia bahwa hal itu masih menjadi masalah bersama yang akan merugikan semua pihak."Hanya jika kita menjadi masyarakat sadar fakta maka kita bisa melanjutkan kehidupan demokrasi dengan baik. Kami memohon para elit politik untuk tidak menggunakan atau membiarkan 'hoax' untuk kepentingan elektoral," kata dia. 

Sementara, Ketua Komite Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Santi Indra Astuti mengatakan Facebook menjadi sarana penyebaran kabar bohong atau hoaks paling dominan, kemudian diikuti WhatsApp dan Twitter."Masyarakat harus memahami bahwa 'hoax' berbahaya bagi masa depan bangsa. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih mana berita yang benar dan yang keliru," kata Santi.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Mafindo, presentase kabar bohong di media sosial sepanjang Juli hingga Desember 2018 adalah Facebook 47,83 persen, WhatsApp 10,87 persen dan Twitter 8,90 persen. Sedangkan sepanjang Januari 2019, kabar bohong di Facebook 49,54 persen, Twitter 12,84 persen dan WhatsApp 11,92 persen.

"Bentuk 'hoax' paling banyak pada semester II/2018 adalah gabungan foto-narasi 45,25 persen, narasi saja 30,63 persen dan gabungan video-narasi 14,22 persen," tutur dia.

Namun, sepanjang Januari 2019 terjadi perubahan komposisi, menjadi 34,86 persen narasi saja, gabungan foto-narasi 28,44 persen dan gabungan video-narasi 17,43 persen."Perubahan komposisi itu menunjukkan 'hoax' yang beredar di masyarakat semakin canggih," kata dia.

Karena itu, Santi mengatakan pembelajaran melek digital atau literasi digital harus dilakukan dengan melibatkan multisektor sebagai bagian untuk meningkatkan ketahanan informasi bangsa."Ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, tetapi menjadi panggilan bagi siapa saja yang tidak ingin negeri ini larut dalam bencana informasi akibat 'hoax," kata dia. Ant