NERACA

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan ada lima faktor yang menghambat investasi asing di dalam negeri, salah satunya over dominasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia menyebutkan bahwa investor mengeluhkan iklim investasi yang semakin mencolok antara sektor swasta dan BUMN. "Over dominasi dari BUMN. Ini juga semakin mencolok, semakin menjadi keluhan. Terus terang saja, investor merasa hubungan sektor swasta dan BUMN, semakin negatif, kurang fair, ini tantangan dimana-mana," katanya, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut Tom, sapaan akrab Thomas Lembong, dominasi perusahaan negara dibanding perusahaan swasta tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Tiongkok, di mana keadaan ini menggangu dinamika sektor swasta. Selain overdominasi BUMN, empat faktor lainnya yang menghambat masuknya investasi asing di dalam negeri, yakni regulasi yang terlalu banyak. Beberapa peraturan di Indonesia dinilai investor masih abu-abu untuk diimplementasikan.

Selain itu, aspek perpajakan menjadi faktor indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB). Faktor keempat adalah aspek ketenagakerjaan Indonesia yang kurang terampil dibandingkan negara tertangga. Faktor kelima adalah aspek lahan, seperti izin pertanahan dan bangunan juga turut memengaruhi kemudahan investasi. "Indeks kemudahan usaha atau EODB, cukup jelek skor kita di kemudahan membayar pajak, bahkan turun di tahun 2018," kata Tom.

Dari data BKPM, realisasi investasi untuk periode tahun 2018 mencapai Rp721,3 triliun, meningkat hanya 4,1 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp678,8 triliun. Dari angka tersebut, target realisasi investasi hanya tercapai 94,3 persen atau tidak mencapat target yang ditetapkan. Pertumbuhan investasi menurun dari periode sebelumnya di mana realisasi investasi sepanjang 2017 mencapai Rp692,8 triliun yang tumbuh 11,5 persen dibandingkan realisasi investasi tahun sebelumnya sebesar Rp612,8 triliun.

Disisi lain, pemerintah lewat Kementerian BUMN menetapkan program holding BUMN di semua sektor. Menteri BUMN Rini Soemarno kembali menekankan perlunya pembentukan holding di semua sektor BUMN. Holding BUMN diharapkan meningkatkan sinergi untuk memajukan ekonomi bangsa. Menurut Rini, BUMN memiliki potensi dan kekuatan sangat besar. Sayangnya, persaingan sengit antar-BUMN perbankan, malah berakhir munculnya kerugian negara. Namun hal itu, saat ini mulai dikurangi, sehingga kontribusi BUMN terhadap bangsa semakin besar.

Rini menyebut, kinerja BUMN selama 4 tahun terakhir semakin kuat dan kokoh. Laporan kinerja BUMN sampai 31 Desember 2018, total aset BUMN telah menembus angka Rp8.092 triliun, naik signifikan dari capaian 2015 lalu sebesar Rp5.760 triliun. Sementara total laba terus bertumbuh mencapai Rp188 triliun dari sebelumnya Rp150 triliun pada 2015.

Kontribusi BUMN terhadap APBN pun melonjak menjadi Rp422 triliun, naik Rp119 triliun jika dibandingkan 2015 yang tercatat Rp303 triliun. Besarnya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur terlihat dari capex BUMN yang meningkat sepanjang 2018, yakni Rp487 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp221 triliun pada 2015 dengan tetap didominasi oleh sektor infrastruktur. “Dalam kondisi sekarang, maka bagaimana kami bisa makin menciptakan sinergi antar-BUMN. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai. Terutama sesuai arahan Pak Presiden agar seluruh sektor BUMN menjadi holding,” katanya.