Rasionalitas BBM dan Daya Beli Masyarakat

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Asumsi harga minyak mentah dunia pada APBN 2012 telah terlampui. Akibatnya, tekanan pembengkakan subsidi BBM jenis premium dan solar bersubsidi berpotensi membahayakan postur APBN kita. Pemerintah berencana untuk menaikkan harga jual BBM jenis premium dan solar bersubsidi untuk meringankan beban anggaran negara dan menghindarkan defisit anggaran yang cukup besar. Di sisi lain, pemakai BBM bersubsidi masih menjadi perdebatan apakah dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah atau menengah ke atas.

Namun sudah dapat dipastikan beban masyarakat akan meningkat. Baik disebabkan efek langsung berupa naiknya harga BBM bersubsidi ataupun efek tidak langsung yaitu naiknya harga-harga produk dan jasa yang akan dikonsumsi. Pemerintah dihadapkan pada persoalan ‘trade-off’ antara menyelamatkan APBN dan menjaga daya beli masyarakat.

Dimana daya beli masyarakat inilah yang membuat konsumsi domestik tetap tinggi dan menjamin terserapnya produk dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Hasilnya, perekonomian Indonesia tetap bisa tumbuh 6,5% di tahun 2011 dan pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi domestik yang tinggi.

Realisasi subsidi BBM 2011 mencapai Rp. 165,2 triliun dan melampui target subsidi pada APBN Perubahan 2011 yang ditetapkan sebesar Rp. 129,7 triliun. Besarnya subsidi ini juga memunculkan persoalan lain dalam sistem ekonomi nasional dimana alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi terbatas.

Sementara ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, air bersih dan irigasi untuk pertanian menjamin berkurangnya ekonomi biaya tinggi. Dalam jangka panjang ketersediaan infrastruktur diharapkan menciptakan usaha dan lapangan kerja baru dan semakin meningkatkan produktivitas nasional.

Isu dampak kenaikan BBM bersubsidi bermuara pada dua hal. Pertama, dalam jangka pendek kebijakan nasional untuk mengompensasi menurunnya daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah. Realokasi anggaran yang tadinya diperuntukkan untuk subsidi perlu diarahkan pada program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kedua, dalam jangka panjang, penghematan subsidi listrik perlu diarahkan pada pembangunan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan. Langkah ini perlu diiringi oleh sejumlah kesiapan peraturan dan ketentuan, yang dibutuhkan seperti peraturan pengadaan lahan dan tanah untuk infrastruktur dan fasilitas umum.

Bagi pemerintah di manapun, situasi sekarang menjadi sangat tidak mudah. Gejolak harga minyak mentah dunia ditambah kenyataan Indonesia telah menjadi negara net-importer telah menciptakan ketergantungan bagi volatilitas harga minyak mentah dunia.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM bersubsidi dipastikan menciptakan gejolak di dalam negeri. Upaya penghematan anggaran, komunikasi politik dan konsistensi re-alokasi kepada program kesejahteraan dapat meredam gejolak politik. Yang terpenting adalah minimalisir dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ,agar jumlah masyarakat miskin tidak melonjak dan daya beli masyarakat dalam jangka menengah dapat dipulihkan

Related posts