Mahyudin

Wakil Ketua MPR

Indonesia Krisis Tokoh yang Bisa Jadi Tuntunan 

Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan saat ini Indonesia mengalami krisis tokoh bangsa yang bisa jadi panutan dan memberi tuntunan.

"Hari ini kita tidak lagi memiliki figur-figur yang bisa menjadi panutan dan memberi tuntunan dalam berbangsa dan bernegara," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (12/3).

Pernyataan tersebut disampaikan Mahyudin saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Empat Pilar MPR di depan Forum RT Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Selasa (12/3).

Menurut Mahyudin, Bangsa Indonesia mempunyai banyak tokoh, tetapi tidak bisa menjadi contoh atau teladan. Padahal, kata Mahyudin, rakyat Indonesia membutuhkan tokoh panutan."Tokoh panutan itulah yang memberi tuntunan. Sedangkan tuntunan diperoleh dari tontonan atau proses meniru," ujar dia.

Mahyudin menyebutkan Indonesia tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno atau Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya. Bung Karno membakar nasionalisme rakyat. Banyak orang pada waktu itu kagum dengan pidato-pidato Bung Karno."Kita tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno. Kita rindu pada figur Bung Karno dan tokoh pendiri bangsa lainnya," kata Mahyudin.

Ketiadaan tokoh-tokoh seperti itu membuat bangsa ini mengalami krisis tokoh bangsa yang menjadi panutan dan memberi tuntunan."Sekarang kita juga banyak tokoh, tapi tidak menjadi panutan dan memberi tuntunan," kata Mahyudin.

Tokoh seperti pimpinan lembaga negara, kata Mahyudin, justru banyak yang tersangkut kasus hukum (korupsi). Contohnya Ketua DPR, Ketua DPD dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terjerat kasus korupsi. Belum lagi mantan menteri, gubernur dan anggota legislatif ada yang terjerat kasus korupsi."Tokoh dan para pejabat kita banyak tersangkut kasus korupsi. Ini masalah kita," kata dia.

Mahyudin menambahkan krisis tokoh bangsa ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh publik sekarang. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi politik dalam pilkada yang hanya berkisar 60 persen. Ant