NERACA

Jakarta – Tarik ulur penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, akhirnya mendapatkan titik terang dan tinggal menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, surat permohonan itu telah diterima DPRD pada 31 Januari lalu. Hal inipun disampaikan langsung Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi,  surat permohonan itu telah diterima DPRD. Kendati demikian, dia mengakui, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi belum lagi membalas surat permohonan itu lantaran belum ada pembahasan lanjutan antarpimpinan di DPRD DKI.

Menurut rencana, Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI baru akan digelar pada Rabu (13/3). “Dalam rapat tersebut akan ada pembahasan soal pelepasan saham di perusahaan bir itu,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, rencana pelepasan saham Pemda DKI di perusahaan bir raksasa PT Delta Djakarta Tbk menuai polemik. Polemik itu muncul lantaran Gubernur Anies Baswedan berbeda pendapat dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo berkeras menolak keinginan Anies melepas saham Pemda DKI di PT Delta. Alasannya, dari kepemilikan saham bir tersebut, Pemprov DKI Jakarta bisa memperoleh deviden hingga Rp50 miliar per tahun.

Anies pun lantas membeberkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil mereka yang duduk duduk di DPRD sangat ambisius mempertahankan kepemilikan saham Pemda DKI di perusahaan minuman beralkohol itu. “Kami laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi,” kata Anies. Alhasil, hal tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat yang mendorong pemda DKI Jakarta untuk segera melepas saham DLTA dan siap mengawal aksi korporasi tersebut.

Sementara komisaris utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang memastikan pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak menambah kepemilikan saham di perusahaan itu, dari semula 23,33% menjadi 26,25%. Saat ini, San Miguel memiliki porsi saham mayoritas di perusahaan produsen bir tersebut, yaitu 58,3% atau setara dengan 467 juta lembar saham. Sementara itu, porsi saham pemerintah mencapai 26,25% yang merupakan gabungan antara 23,34% atau 186,8 juta lembar saham milik Pemprov DKI dan 2,91% milik BP IPM Jaya.

Disampaikannya, BP IPM Jaya ini dulu salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tapi sudah dibubarkan. Jadi, punya Pemprov DKI juga. Direktur Marketing Delta Djakarta, Roni Nitiheru pernah bilang, jika memang terjadi pelepasan maka tidak akan mempengaruhi kinerja perseroan. Ya, wacana pelepasan saham di Delta Djakarta pertama kali disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu, Sandiaga S Uno. Menurutnya, keberadaan Pemprov DKI Jakarta ‎dalam bisnis bir tidak sesuai dengan visi misi yang mengedepankan perekonomian rakyat dan kewirausahaan. Kegiatan itu disebutkan Sandi tidak membuat warga bahagia."Karena tidak sesuai dengan visi kami, maju kotanya, bahagia warganya," tuturnya. (bani)