Pembentukan BUMD Agrobisnis Banten Ditarget Tahun 2019

NERACA

Serang - Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis milik Pemprov Banten ditargetkan sudah terbentuk tahun 2019, mengingat pembentukan BUMD tersebut dinilai penting, salah satunya untuk menekan inflasi di Banten yang saat ini berada diatas rata-rata nasional.

"Kita targetkan terbentuk tahun ini. Sekarang nunggu persetujuan DPRD karena masih dilakukan pembahasan di panitia khusus (Pansus)," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso di Serang, Senin (11/3).

Babar mengatakan, pembentukan BUMD Agrobisnis tersebut harus masuk dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, sehingga perlu dilakukan perubahan RPJMD karena untuk memasukkan program pembentukan BUMD Agrobisnis tersebut dalam RPJMD. Dengan demikian, pembentukan BUMD agrobisnis tersebut seiring dengan perubahan RPJMD Banten yang perlu mendapatkan persetujuan DPRD.

Menurut Babar, pembentukan BUMD Agrobisnis Provinsi Banten selain bisa meningkatkan kesejahteraan para petani di Banten karena bisa memiliki nilai tambah dari produksi pertanian, juga menjadi salah satu bagian dari solusi menekan laju inflasi daerah di Provinsi Banten.

"Permasalahan di Banten ini dari sisi pasokan kebutuhan pokok dan juga kelancaran distribusi. Maka pembentukan BUMD agrobisnis, pasar induk dan pergudangan bisa menjadi solusinya. Termasuk Dinas Pertanian akan membentuk 'Rice Centre' di Pandeglang, bisa menjadi solusi dari permasalahan ini," kata Babar Suharso usai rapat kordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten.

Babar mengatakan, saat ini inflasi di Provinsi Banten masih berada diatas rata-rata nasional. Salah satu faktornya karena pola konsumsi dan daya beli masyarakat terutama terhadap produk makanan jadi yang selalu menjadi penyebab terjadinya inflasi di Banten.

"Kalau saat ini penyebabnya juga karena kenaikan tiket pesawat, kenaikan tol dan juga BBM," kata Babar.

Oleh karena itu, dibutuhkan peranan semua pihak terutama yang termasuk dalam tim pengendali inflasi daerah atau dinas-dinas. Salah satu program yang dilaksanakan di Banten adalah dengan memperbanyak warung-warung kebutuhan pokok yang bisa mendekatkan kepada masyarakat, salah satunya dengan memperbanyak Toko Pangan Kita (TPK) yang diselenggarakan bulog dengan mitra-mitranya.

"Program di lapangan untuk menekan inflasi itu yakni pendekatan sebaran toko pangan yang banyak. Ini juga dilakukan oleh FSPP dan juga Baznas," kata Babar Suharso.

Ia mengatakan, rapat kordinasi TPID yakni untuk finalisasi penyusunan 'road map' TPID Banten yang disesuaikan dengan pusat melalui empat pendekatan yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

"Masing-masing dari hulu ke hilir dalam masalah penanganan urusan pangan ini harus berjalan dengan baik," kata Babar Suharso. Ant