NERACA

Jakarta – PT Hutama Karya (HK) telah bertransformasi dari perusahaan konstruksi menjadi pengembang infrastruktur dan operator jalan tol. Transformasi bisnis tersebut telah melambungkan kinerja keuangan perusahaan. Transformasi bisnis HK dimulai sejak 2016. Sebelumnya, pada 2014-2015, HK mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.

Kata Direktur Keuangan HK, Anis Anjayani dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin, penugasan JTTS berdampak positif pada kinerja HK. “Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan HK mencapai 43%, pertumbuhan laba bersih 73%, dan pertumbuhan aset 76%,”ujarnya.

Dirinya menegaskan, saat ini, HK bersama Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan juga tengah mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang inovatif untuk menyukseskan pembangunan JTTS. Untuk mendukung kesuksesan pembangunan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang jumlahnya hingga 2019 menjadi sebesar Rp 16,1 triliun.

Selain itu, pemerintah telah memberikan penjaminan atas pinjaman HK senilai Rp 54,9 triliun. Maka dengan demikian, HK bisa mendapatkan pembiayaan yang kompetitif dengan tenor yang lebih panjang sesuai nature project. Pada 2015, HK menerima PMN sebesar Rp 3,6 triliun, sedangkan pada 2016 sebesar Rp 2 triliun. Tahun ini, nilai PMN untuk HK mencapai Rp 10,5 triliun.

Sementara itu, penjaminan pemerintah untuk plafon Medan-Binjai senilai Rp 481 miliar, plafon Palembang-Sp Indralaya Rp 1,24 triliun, Plafon Bakauheni-Terbanggi Besar Rp 15,59 triliun, sekuritisasi aset JORR S Rp 6,5 triliun, plafon Pekanbaru-Dumai Rp 12,26 triliun, monetisasi aset Akses Tj Priok Rp 4,5 triliun, dan plafon Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung Rp 14,36 triliun.

Selain PMN dan penjaminan, pemerintah juga memberikan dukungan konstruksi. Dukungan konstruksi untuk ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (80 km) senilai Rp 8,37 triliun dan Kuala Tanjung-Tb Tinggi-Parapat (50 km) senilai Rp 7,74 triliun. Di sisi lain, pemerintah memberikan dukungan aset berupa sekuritisasi aset JORR S dan monetisasi aset Jalan Tol Akses Tj Priok.

Proyek JTTS terbentang dari Aceh hingga Lampung sepanjang 2.765 kilometer (km). JTTS dirancang untuk mencapai konektivitas yang lebih baik di Sumatera, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konektivitas tersebut merupakan kebutuhan mendasar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau. Program ini akan menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan, dan pasar, serta mengurangi biaya logistik dan merangsang pertumbuhan industri di dalam negeri.

JTTS akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765 km. Total investasi JTTS diperkirakan sebesar Rp 476 triliun. Adapun ruas tol yang menjadi prioritas perseroan, antara lain Medan-Binjai (17 km) dengan investasi Rp 2,5 triliun, Palembang-Indralaya (22 km) dengan investasi Rp 3,3 triliun, dan Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km) dengan investasi Rp 16,79 triliun.

Selanjutnya ruas tol Pekanbaru-Dumai (131 km) dengan investasi sebesar Rp 16,21 triliun, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km) dengan investasi Rp 21,95 triliun, dan Indrapura-Kisaran (47 km) dengan investasi Rp 6,04 triliun.

Menurut Anis, selama empat tahun terakhir, pengembangan JTTS oleh HK telah mencapai 393 km. Tahun ini, HK merencanakan pembangunan sepanjang 188 km, sehingga total yang terbangun hingga 2019 diproyeksikan mencapai 581 km. Dengan pencapaian tersebut, maka ruas tol Bakauheni-Palembang akan tersambung, ruas Medan-Binjai akan selesai, dan Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km akan terselesaikan pada 2019. “Selain itu, HK akan memulai pengerjaan ruas yang lain, seperti Medan-Aceh, Pekanbaru-Padang, dan Indralaya-Bengkulu,” ujar Anis.