Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Kerja tetap menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dengan prinsip berkelanjutan, meski masa penyusunan dilakukan jelang Pilpres 2019. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati meminta para pengusaha untuk turut memberikan masukan dan saran guna membantu pemerintah menyusun RAPBN 2020.

NERACA

Seperti diketahui, penyusunan RAPBN 2020 yang berkelanjutan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik yang sudah dipetakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Walaupun tahun ini memasuki pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun tahapan kerja teknokratik harus tetap berjalan, berkesinambungan, berkelanjutan, seperti penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan kebijakan makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Rabu (6/3).

Lebih lanjut, penyusunan RAPBN 2020 secara berkelanjutan perlu dilakukan agar program pembangunan bisa dilakukan secara bertahap dan memberi dampak maksimal kepada masyarakat dan perekonomian Tanah Air.

Selain itu, penyusunan juga diperlukan agar target pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dibidik pada tahun akhir Kabinet Kerja tercapai. "Pada 2020 prioritas pembangunan SDM tetap harus terus dikedepankan, menyambung prioritas SDM yang dimulai pada 2019," ujarnya.

Tak ketinggalan, Presiden juga menginstruksikan para jajaran menteri untuk menyusun RAPBN 2020 dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik. Dari sisi kondisi ekonomi global, Jokowi mengingatkan para menteri bahwa potensi tekanan ekonomi yang fluktuatif masih ada. "Misalnya terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang, dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolitik dunia," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Dari sisi kondisi ekonomi domestik, jajaran menteri diharapkan dapat menyusun RAPBN 2020 agar menjadi langkah-langkah yang bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya dari indikator investasi dan ekspor.

Hal tersebut, menurut Jokowi, bisa dilakukan dengan terus mengedepankan reformasi kebijakan yang bisa memperkuat kepercayaan dari pelaku usaha. Dengan begitu, para pelaku usaha juga bisa memberi kontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran, hingga peningkatan kontribusi industri ke perekonomian. "APBN jelas memiliki keterbatasan, untuk itu harus diciptakan inovasi sinergi yang melibatkan dunia swasta melalui peningkatan investasi dan ekspor," tutur Jokowi.

Pada APBN 2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,3% dan inflasi di kisaran 3,5%. Kurs rupiah berada di kisaran Rp15.000 per US$ dan suku bunga SPN 5,3%.  Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oils Price-ICP) sebesar US$70 per barel, lifting minyak 775.000 barel per hari, dan lifting gas 1,25 juta barel per hari.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pengusaha untuk turut memberikan masukan dan saran guna membantu pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. RAPBN 2020 rencananya bakal diajukan pemerintah pada Agustus mendatang.

"Kami ingin mendengarkan lagi ke pelaku usaha bagaimana kami mendesain fiskal di 2020. Kalau saya bicara "fiscal policy", itu ada dari sisi pajak, cukai, PNBP, ada sisi belanja negara, belanja pusat melalui bendahara umum negara, kementerian lembaga sampai desa," ujarnya di depan pengusaha di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, belum lama ini.

Menurut Menkeu, saat ini APBN Indonesia relatif sehat dan stabil. Hal tersebut tak lepas dari kerja sama yang baik antara pemerintah dan juga dunia usaha. Dengan kondisi tersebut, dia menilai perlu dipikirkan upaya-upaya bersama antara pemerintah dan pengusaha, untuk membuat perekonomian makin tumbuh sehat, kuat, stabil, dan berkelanjutan serta berkeadilan.

"Di semua negara di dunia APBN sehat adalah aset yang penting. Nah mumpung ekonomi positif dan APBN sehat, saya mau menawarkan mari bersama-sama 2020 akan seperti apa. Saya ingin jadi tradisi yang kita bangun sehingga presiden menyampaikan ke DPR pada Agustus, RUU APBN, saya tahu nih," ujarnya.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus berinteraksi dan berdialog dengan pengusaha guna bersama-sama menjaga perekonomian Indonesia menjadi kondusif. "Kami ingin menjaga ekonomi tetap baik, melihat bisnis bapak ibu tetap jalan. Ekonomi bisa tumbuh, masyarakat punya confidence, policy jalan, investasi tumbuh, dan ekspor bisa tumbuh maksimal," ujarnya.

Kartu Pengangguran

Para menteri Kabinet Kerja masih mengkaji kecocokan janji kartu prakerja dengan target penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di RAPBN 2020.

Sebelumnya, Presiden menjanjikan penerbitan kartu prakerja untuk pengangguran yang belum pernah bekerja sama sekali, dan masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan kartu itu, masyarakat tuna karya bisa mengikuti penambahan keterampilan dari pemerintah. Hal itu disampaikan saat pidato kebangsaan di acara Konvensi Rakyat, di SICC, Bogor, Jawa Barat, akhir Februari lalu.

Meski Jokowi belum memiliki gambaran rinci mengenai sistem kartu prakerja ini, kartu tersebut siap meluncur bila calon presiden pertahana itu terpilih kembali.

Menkeu mengatakan tiap-tiap kementerian masih terus mengkaji janji kepala negara, baik dari sisi rancangan program, anggaran, maupun dampak terhadap pencapaian target pemerintah ketika dimasukkan dalam RAPBN 2020.

Target tersebut merujuk pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas SDM yang juga tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Itu (kartu prakerja) adalah salah satu yang jadi isu atau pertimbangan dalam desain RAPBN 2020, tapi ini masih tahap awal karena sebetulnya penekananya lebih ke jangka menengah," ujar Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/3).

Khusus terkait anggaran, dia menekankan program apapun yang digagas oleh Jokowi ketika kembali terpilih menjadi presiden diusahakan agar tidak memberi beban kepada APBN. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk melanjutkan pengelolaan anggaran negara dengan prinsip kehati-hatian. "APBN secara besar akan tetap dijaga secara hati-hati," ujarnya.  

Selain Menkeu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan kementeriannya masih terus mengkaji janji kartu prakerja dari sisi mekanisme. Kehadiran kartu prakerja diharapkan dapat terintegrasi dengan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang saat ini telah berlangsung, yaitu vokasional dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Menurut Hanif, kartu prakerja sangat perlu disinkronkan dengan program terdahulu. Pasalnya, penyebab utama lahirnya pengangguran di Indonesia ialah ketidaksesuaian tingkat keterampilan yang dimiliki calon pekerja dengan kebutuhan industri.

Hanif bilang hal ini tercermin dari jumlah penciptaan lapangan kerja yang sudah mencapai angka 10,54% dalam empat tahun pemerintahan Kabinet Kerja, namun tingkat pengangguran masih di kisaran 5%. "Ini semua karena ada skill gap, masih ada ketimpangan yang jadi masalah dan harus diselesaikan. Misalnya, dari 10 pekerja di Indonesia, enam diantaranya lulusan SD dan SMP, tidak punya skill. Empat sisanya masing-masing SMA, SMK, D1, dan sarjana, mismatch-nya masih 63%,” ujarnya. bari/mohar/fba