Jaringan Gas Disebut Tekan Impor Elpiji Rp18,08 Miliar

NERACA

Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penggunaan energi alternatif gas pipa melalui jaringan gas mampu menghemat anggaran terhadap impor gas Elpiji sebanyak 2.831 ton atau senilai Rp18,08 miliar per bulan pada 2018.

Kepala Seksi Akun Pengaturan dan Tarif BPH Migas Irawan Bayu Kusuma mengatakan penghematan anggaran tercapai karena penggunaan gas pipa sebagai pengganti gas Elpiji tabung.

"Pengurangan impor Elpiji per bulannya sebesar 2.831 ton atau Rp18,08 miliar per bulan. Kalau masyarakat sudah menggunakan jaringan gas, otomatis dia tidak memakai Elpiji lagi," kata Irawan saat ditemui di Kantor BPH Migas Jakarta, disalin dari Antara.

BPH Migas mencatat pada 2018 impor Elpiji mencapai lima juta ton atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional. Sementara yang mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri hanya dua juta ton.

Oleh karena itu, BPH Migas berharap adanya percepatan pembangunan infrastruktur jargas yang masif, baik dari pendanaan APBN maupun partisipasi dari badan usaha, untuk menambah jumlah jaringan yang ada saat ini. Dengan demikian, masyarakat akan beralih menggunakan gas pipa dan mampu mengurangi impor Elpiji.

Hingga akhir tahun 2018, pembangunan jaringan gas telah mencapai 325.773 sambungan rumah tangga yang tersebar di 45 wilayah kabupaten/kota. Kemudian ada penambahan sambungan di tujuh kabupaten/kota pada Februari 2019 sehingga total menjadi 52 wilayah.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target pembangunan jaringan gas kota mencapai 4,7 juta SR pada tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan energi final sektor rumah tangga.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Gas Bumi BPH Migas Tisnaldi mengatakan BPH Migas membuka peluang bagi badan usaha untuk memegang hak khusus wilayah jaringan distribusi agar pemanfaatan gas dalam negeri bisa diakselerasi sesuai target pemerintah.

Selain itu, wilayah kabupaten/kota yang memiliki sumber pasokan gas akan didorong untuk menggunakan gas pipa alih-alih gas Elpiji. "Kami akan canangkan wilayah yang ada sumber pasokan gasnya besar menjadi kota atau kabupaten bebas Elpiji," kata Tisnaldi.

BPH Migas menyebutkan ada 18 lokasi pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) sebagai ketersediaan energi bagi masyarakat kecil dan menjadi alternatif penggunaan gas Elpiji.

"Menurut data dari Ditjen Migas, ada 10 lokasi pembangunan baru dan 8 lokasi yang sudah ada jaringan gasnya tetapi dikembangkan kembali, sehingga totalnya untuk tahun ini ada 18 lokasi ," kata Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas Jakarta, Selasa (5/2).

Jugi merinci 10 lokasi pembangunan baru jargas terdapat di Kota Dumai, Kab. Cirebon, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kab. Banggai.

Sementara itu, 8 lokasi yang sudah terdapat jargas namun dikembangkan kembali terdapat di wilayah Kab. Aceh Utara, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kab. Wajo.

Hingga kini, pembangunan jargas telah menyentuh di 52 kabupaten/kota dengan rincian 45 wilayah direalisasikan sepanjang 2018 dan 7 wilayah tambahan direalisasikan pada Februari 2019.

Dalam kesempatan sama, Kepala Seksi Akun Pengaturan dan Tarif BPH Migas Irawan Bayu Kusuma menyebutkan target pelanggan yang bertambah dari pembangunan jargas di 18 lokasi tersebut sebanyak 78.216 sambungan rumah tangga (SR) tahun ini. Sementara itu, hingga akhir 2018 pembangunan jargas telah menyasar 325.773 SR.

"Sekarang ini ada sekitar 325.000 SR, ditambah lagi untuk 2019 kurang lebih sekitar 80.000 sampai 100.000 SR jadi penambahannya bisa 425.000 SR. Setahun itu sekarang negara punya kemampuan hampir Rp1 triliun dengan jumlah sambungan sekitar 100.000 maksimum," kata Irawan.

Ada pun BPH Migas mencatat penggunaan energi alternatif gas pipa melalui jaringan gas (jargas) mampu menghemat anggaran terhadap impor gas Elpiji sebanyak 2.831 ton atau senilai Rp18,08 miliar per bulan pada 2018. Penghematan anggaran tercapai karena penggunaan gas pipa sebagai pengganti gas Elpiji tabung.

Pada 2018, impor Elpiji tercatat mencapai 5 juta ton atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional. Sementara yang mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri hanya 2 juta ton.

Oleh karena itu, BPH Migas berharap adanya percepatan pembangunan infrastruktur jargas yang masif baik dari pendanaan APBN maupun partisipasi dari badan usaha untuk menambah jumlah jaringan yang ada saat ini. Dengan demikian, masyarakat akan beralih menggunakan gas pipa dan mampu mengurangi impor Elpiji.

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Tekan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit

Pemkot Palembang Tekan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, terus berupaya menekan…

Perda Tenaga Kerja Lokal di Sumsel untuk Tekan TKA

Perda Tenaga Kerja Lokal di Sumsel untuk Tekan TKA NERACA Palembang - Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga…

Lippo Insurance Bagi Dividen Rp 48,75 Miliar

Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp48,75 miliar atau…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

AMMDes Pacu Produktivitas, Siap Rambah Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

KKP Permudah Pelayanan Perijinan Pakan dan Obat Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) percepat pelayanan perijinan pakan dan obat ikan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan…

INDI 4.0 Untuk Ukur Kesiapan Sektor Manufaktur

NERACA Jakarta – Memasuki satu tahun implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah melaksanakan beberapa agenda yang tertuang dalam…