Rantai Perdagangan Beras Sumsel Terpanjang di Indonesia

Rantai Perdagangan Beras Sumsel Terpanjang di Indonesia

NERACA

Palembang - Mata rantai perdagangan beras di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi yang terpanjang di Indonesia berdasarkan survei Pola Distribusi 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, berdasarkan survei Poldis itu rantai perdagangan beras di Sumsel melibatkan empat rantai sehingga kenaikan harga beras dari produsen ke konsumen bisa sampai 28,58 persen. Empat rantai itu terdiri atas produsen (penggilingan), agen, pedagang grosir dan pedagang eceran sebelum tiba di konsumen. 

"Ini hasil survei terbaru yang patut menjadi perhatian, karena sebelumnya, pendistribusian beras dari produsen ke pedagang pengecer hanya melalui agen, sekarang ditambah pedagang grosir," kata dia di Palembang, dikutip dari Antara, kemarin.

Endang menerangkan panjangnya mata rantai distribusi beras itu berdampak pada besaran margin perdagangan dan pengangkutan (MPP). Di mana, Sumsel juga tercatat menjadi provinsi yang memiliki MPP terbesar di Tanah Air untuk komoditas beras sebesar 28,58 persen, sementara Sulawesi Tenggara menjadi yang terendah. 

Namun demikian, kata Endang, kenaikan MPP komoditas beras di Sumsel lebih berdasarkan stok beras yang ada di agen. Jika stok menurun, ini menunjukkan berkurangnya pasokan dari petani."Saat pasokan berkurang, maka pasokan beras ke pedagang eceran akan dikurangi pula agen sehingga akan terjadi kenaikan harga di pasar," kata dia.

Sementara di sisi lain, serapan Bulog terhadap petani tidak berjalan sesuai harapan karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) lebih rendah dari harga pasar. Harga yang ditawarkan Bulog Rp8.030 per kilogram di Gudang Bulog, sedangkan petani menjual dengan harga Rp8.200 per kilogram dengan kualitas apa adanya. Ant

BERITA TERKAIT

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…

Terkait Evaluasi LPPD 2024, Ini Kata Pj Wali Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024, merupakan laporan penyelenggaran pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran…

Bupati Tangerang Harapkan Reformasi Agraria Solusi Masalah Pertanahan

NERACA Tangerang - Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono berharap adanya gerakan sinergitas reformasi agraria di Indonesia bisa menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…

Terkait Evaluasi LPPD 2024, Ini Kata Pj Wali Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024, merupakan laporan penyelenggaran pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran…

Bupati Tangerang Harapkan Reformasi Agraria Solusi Masalah Pertanahan

NERACA Tangerang - Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono berharap adanya gerakan sinergitas reformasi agraria di Indonesia bisa menjadi…